Sandaran Hati

Tamatkah negeri para bedebah?

2009-11-23T03:15:00.000-08:00

Ada satu negeri yang dihuni para bedebah
Lautnya pernah dibelah tongkat Musa
Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah
Dari langit burung-burung kondor jatuhkan bebatuan menyala-nyala//
Tahukah kamu ciri-ciri negeri para bedebah?
Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah
Tapi rakyatnya makan dari mengais sampah
Atau jadi kuli di negeri orang yang upahnya serapah dan bogem mentah//
Di negeri para bedebah
Orang baik dan bersih dianggap salah
Dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan
Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah
Karena hanya penguasa yang boleh marah
Sedang rakyatnya hanya bisa pasrah//
Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah
Karena Tuhan tak akan mengubah suatu kaum
Kecuali kaum itu sendiri mengubahnya//
Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Usirlah mereka dengan revolusi
Bila tak mampu dengan revolusi,
Dengan demonstrasi
Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi
Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan…

Raden Mas Suloyo, ningrat yang merakyat di kampung saya ini tiba-tiba makantar-kantar membacakan puisi karya Adhie Massardi berjudul Negeri Para Bedebah… itu. Di sela diskusi kelas kampung, Denmas Suloyo bergaya bak Si Burung Merak, mengepal, berteriak hingga muncrat di tengah komunitas jagongan News Café kami.
Tepuk tangan pun akhirnya kami berikan. Diskusi di kampung saya Minggu kemarin memang lumayan meriah. Sehingar-bingar isu perseteruan antarlembaga hukum di negeri kita yang dicap sebagai negeri bedebah. Seperti biasa Denmas Suloyo selalu menjadi lakon, karena pandangan-pandangan politiknya yang sering nyeleneh dan waton sulaya meskipun sering bernuansa kritis.
“Kita harus mendukung untuk memberantas para bedebah. Rekomendasi Tim 8 untuk mereformasi, mereposisi para personal di kepolisian dan kejaksaan harus kita dorong… di sana memang banyak oknum bedebah! Kalau Presiden tak berbuat apa-apa mari kita revolusi, demonstrasi atau paling tidak berdoa agar Pak SBY bertindak tegas!” teriak Denmas Suloyo seakan belum puas setelah menggeh-menggeh berpuisi ria.
“Ayak… panjenenganini kok kaya yak-yak a ta Denmas. Ngko diyaki luput. Sepertinya meresapi betul puisi yang sampeyan baca tadi ya. Tapi ini kan perkara besar. Urusan para priyagung. Rakyat seperti kita ini apalah artinya… hanya bisa pasrah apapun yang menjadi titah penguasa,” timpal Mas Wartonegoro, partner diskusi paling klop Denmas Suloyo.
“Nah justru itu Mas. Mulai sekarang kita harus bisa menggalang opini yang ngedab-edabi. Suara rakyat adalah suara Tuhan… jika kita bersatu untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan rasa keadilan… maka bukan hal yang mustahil kita yang jelata ini bisa mengusir para bedebah,” kata Denmas Suloyo berapi-api.
“Benar juga lho Mas apa yang dikatakan Denmas Suloyo. Kasus heboh di negeri kita kemarin itu, bisa menggelinding kencang juga tak lepas dari peran besar rakyat biasa. Gerakan di Facebook, demonstrasi di berbagai penjuru kota dan diskusi-diskusi kecil macam kita ini bisa jadi merupakan cikal bakal terbentuknya opini publik yang luar biasa. Ini pula yang mendorong Presiden kita kemudian memutuskan membentuk tim pencari fakta… rak iya ta?” kata saya setengah bertanya kepada peserta jagongan.
Negeri buruk rupa
Begitulah. Ajang kumpul-kumpul rakyat kelas bawah seperti ini memang sering tak memberi efek besar kepada kebijakan negara. Namun ketika era telah berubah seperti sekarang, tidak ada yang mustahil bahwa ketidakadilan bisa ditumbangkan oleh gerakan rakyat lewat berbagai cara dan media.
Karenanya, dalam obrolan ngalur-ngidul tentang “para bedebah”, tentang perseteruan antara “cicak dan buaya”, tentang harapan rakyat akan ketegasan pemimpinnya, menjadi ajang yang menyenangkan bagi orang-orang kelas bawah seperti kami yang sering tak punya media besar untuk menyalurkan uneg-uneg sekadar ngudarasa.
Kita semua tentu berharap, negeri ini tidak terus menerus dicap buruk rupa, bahkan oleh rakyatnya sendiri. Indonesia yang sesungguhnya kaya raya, gemah ripah loh jinawi ini, sering mendapat julukan yang buruk-buruk. Ada yang menyebut Republik Mimpi Buruk lah, Republik Maling lah, Republik Pelupa lah dan masih banyak yang lainnya termasuk sebagai Negeri Bedebah tadi.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, “bedebah” adalah makian untuk seseorang yang bermakna kurang lebih “celaka”. Namun dalam bahasa sosiologis bedebah sebenarnya lebih berkonotasi kepada orang-orang yang tak bermoral, tak punya rasa malu, suka menipu, tebal muka, sumpahnya palsu, injak sana-injak sini, bertindak sewenang-wenang, apa pun dilakukan demi tercapainya tujuan, tak ada kamus haram dalam benaknya, semua halal, mencla-mencle, miyar-miyur, esuk tempe sore dhele dan seterusnya… itulah orang yang patut diumpat dengan kata “Bedebah!!!”
Semoga saja hangar bingar perseteruan antara lembaga hukum di negeri kita bisa segera berakhir dengan keputusan tegas Presiden kita yang akan disampaikan hari ini. Semoga bangsa ini memperoleh kedamaian dengan kebijakan pemimpin kita yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat bukan sekadar menegakkan hukum normatif lewat ayat dan pasal yang sering menggelisahkan rakyat.
Semoga saja cap sebagai bangsa pelupa, karena selalu melupakan hal-hal penting dalam perjalanan sejarah pendewasaan bangsa setelah dininabobokkan penguasa juga segera hilang. Carut marut wajah peradilan hukum kita yang penuh dengan makelar kasus, rekayasa dan bedebah-bedebah itu perlu keputusan berani dan tegas.
Negeri ini membutuhkan sosok pendekar hukum seperti almarhum Baharuddin Lopa, yang oleh Pak Kiai Cholil Bisri disebut sebagai orang yang mengerti dan berani membela prinsip kebenaran dan keadilan. Dia adalah orang yang sederhana, sehingga tidak pernah takut akan “ancaman” sesama. Orang yang mempercayai anugerah Tuhan, sehingga tidak pernah khawatir dengan segala akibat ketika dia menjunjung tinggi perintah yang dipercaya, yang diyakini kebenarannya. Adakah sosok seperti itu? Kalau belum juga ada, maka para bedebah penguasa negeri ini belum akan tamat riwayatnya…[]

Sang wakil di menara gading…

2009-11-23T01:52:00.000-08:00

Sepanjang bulan Ramadhan silam, kelompok diskusi kelas wedangan Mas Wartonegoro, Raden Mas Suloyo dkk yang biasa mangkal di News Café, di kampung saya Mojosongo praktis tak banyak melakukan kegiatan. Masing-masing orang sedang sibuk bermuhasaba bermenung, merefleksi diri untuk mencari hakikat diri dan hakikat kehidupan, berubah sedikit religius, meninggalkan banyak hal yang berkait dengan keduniawian.
Karena itu, ketika kami bertemu di Lebaran hari kedua pekan lalu obrolan begitu gayeng, seru. Ternyata, telah banyak hal terjadi di negeri ini yang luput dari perbincangan kami. Beragam peristiwa sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan bergulir kencang. Semuanya hampir berlangsung di bulan September dan pada Oktober yang kurang dua hari lagi ini semuanya harus telah diputuskan.
“Ada kasus Bank Century yang merembet ke mana-mana itu, lalu muncul persoalan antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga Presiden harus turun tangan bikin Perpu yang menimbulkan polemik, sampai kampung kita Mojosongo yang mendadak terkenal ke suluruh Indonesia bahkan dunia gara-gara Noordin M Top ngumpet di sini. Hampir semuanya lepas kita diskusikan ya,” kata Denmas Suloyo, seperti biasa membuka obrolan dengan penuh semangat.
“Ya maklum saja ta Denmas, kita kan kemarin sepakat selama puasa berkonsentrasi meningkatkan derajat religiusitas. Diskusi soal perpolitikan kita kurangi dulu. Tapi nyatanya susah juga ya berdiam diri tidak ikut membicarakan persitiwa yang ada di sekitar kita. Termasuk waktu penggerebekan Densus 88 ke tempat persembunyian Noordin M Top di kampung kita menjelang Lebaran silam. Wah gayeng tenan Mas. Kampung kita ‘Emjinine’ tambah moncer. Malah kawan saya di Karanganyar sana juga ikut-ikutan nyebut kampungnya dengan ‘Emjibanana’… Mojogedang, maksudnya,” timpal Mas Wartoengoro yang disambut derai tawa kawan-kawannya.
“Tapi ada satu hal yang mestinya jangan sampai lepas dari pengawalan kita, yaitu soal rencana pelantikan anggota DPR/MPR awal Oktober mendatang. Isu soal dana yang mencapai miliaran rupiah serta mengingatkan wakil-wakil kita di parlemen agar bekerja sungguh-sungguh, harus selalu kita kobarkan,” kata Denmas Suloyo.
Menara gading
Ya, seperti kita ketahui pelantikan 560 anggota DPR dan 132 DPD periode 2009-2014 sempat mengundang polemik gara-gara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggarkan dana hingga Rp 11 miliar hanya untuk pelantikan. Bukan hanya itu, para legislator dan senator itu juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas istimewa sebelum pelantikan.
Sekalipun belakangan panitia siap memangkas biaya pelantikan sampai 50%, toh sampai sekarang berita soal pemangkasan itu belum terdengar lagi jadi tidaknya. Kalau pun sejumlah anggota parlemen yang hendak dilantik juga merasa jengah dengan persoalan dana tersebut, hal itu kan tidak akan mempengaruhi kebijakan tentang pendaaan seremoni.
Permasalahan yang lebih penting sesungguhnya bukan sekadar hiruk-pikuk atau pro-kontra pelantikan itu. Kita justru perlu mengingatkan soal komitmen perubahan sikap, perilaku, tindak tanduk, kebiasaan bahkan citra buruk anggota parlemen pasca pelantikan nanti, karena selama ini yang terpatri di benak sebagian besar masyarakat kita anggota Dewan seolah identik dengan suap, korupsi, pemalas, mementingkan diri sendiri dan golongan, lupa kepada rakyatnya dan hal-hal yang bersifat buruk lainnya.
Sudah saatnya anggota parlemen memiliki paradigma baru, bukan lagi ke Senayan untuk sekadar menikmati kedudukan, atau terus memilihara pameo 4D--datang, duduk, diam dan dapat duit. “Mereka yang sesungguhnya adalah wakil kita, jangan sampai keenakan seolah-olah sekarang tinggal di menara gading yang tidak tersentuh dan tidak mau turun ke bawah. Kita harus selalu ingatkan itu sejak sekarang,” kata Denmas Suloyo.
Istilah menara gading, memang kerap digunakan untuk memaknai tempat menyendiri yang memberi kesempatan penghuninya untuk bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Menara gading adalah tempat atau kedudukan yang serba mulia, enak, dan menyenangkan, tempat untuk menyendiri menikmati keberhasilan seseorang dan melupakan siapa saja termasuk orang-orang yang pernah berjasa mengantarkan keberhasilannya.
Masa euforia pascareformasi sejak sepuluh tahun silam bagi anggota Dewan, rasanya sudah cukup. Tuntutan eksternal jelas makin kuat atas eksistensi DPR. Suara-suara yang keras dan konsisten dari luar hendaknya menjadi faktor penting untuk mengingatkan anggota parlemen agar bekerja sungguh-sungguh.
Anggota DPR yang hendak dilantik awal Oktober besok lebih dari 560 anggota dan 70 persen dari mereka adalah wajah baru. Kita bersyukur sebagian di antara mereka telah menyatakan malu dengan rencana pelantikan berbiaya miliaran, namun sekali lagi bukan perayaan pelantikan sebagai titik pusat perhatian rakyat. Justru momentum itu adalah anjakan awal harapan masyarakat agar peta politik di gedung wakil rakyat berubah. Bukan lagi orang-orang klimis yang selalu menutup mata nasib orang-orang yang diwakilinya karena dia bertahta di menara gading.
Kita semua berharap, seluruh anggota parlemen nanti tidak menjadi silau karena popularitas dan kekuasaan. Sebab, mengutip KH M Cholil Bisri dalam salah satu tulisanya di buku Menuju Ketenangan Batin (2008), di zaman modern ini tidak ada seorang pun yang tidak silau ketika kena sorot. “Semakin sering disorot, makin sering ‘menderita’ silau. Yang terjadi, saat kesilauan menerpa orang tidak mudah melihat sosok di depannya. Apakah itu cucu, atau mertuanya. Bisa jadi, siapa saja yang di depannya diterjang begitu saja. Baru sadar saat ada yang meraung atau celaka.”
Karena itu, Kiai Cholil mengingatkan jangan sampai ada orang-orang yang terkenal–termasuk para calon anggota parlemen yang dilantik 1 Oktober mendatang, larut dalam arus pujian, hanya melihat kelebihan dirinya tanpa mampu meraba kekurangan. “Dia lupa diri, dan pada gilirannya tidak ingat kepada siapa Yang Mengecat Cabai. Dia menjadi angkuh dan jumawa.” Padahal dia hanyalah seorang wakil tapi malah bertahta di menara gading…[]

Ilham senyum & kepedulian...

2009-11-23T01:40:00.000-08:00

Tidak seperti biasanya, komunitas jagongan News Cafe di kampung saya kali ini mengganti topik diskusi dunia perpolitikan. Maklum, selain tak ada isu politik menarik Minggu kemarin sudah dalam suasana Ramadan sehingga kami merasa lebih penting membahas persoalan tentang ilham kebaikan, kebenaran dan kepedulian kepada sesama...
Maka ketika saya membawa cerita tentang betapa dahsyatnya pengaruh senyuman yang diilhamkan-Nya kepada manusia, Denmas Suloyo, Mas Wartonegoro dan kawan-kawan lain tampak terkesima. Kisah senyum ini saya unduh dari boks milis email yang dikirim kawan saya setahun silam.
Kisahnya adalah tentang seorang ibu yang sedang menuntut ilmu di negeri seberang. Pada kelas terakhir yang diambil wanita Indonesaia itu adalah matakuliah Sosiologi. Sang dosen, kata si ibu, sangat inspiratif, ”Tugas terakhir yang diberikan dosen ke siswa diberi nama Smiling," tulis wanita yang hingga cerita berakhir tidak saya ketahui siapa nama dan alamatnya.
Mahasiswi Indonesia, ibu tiga orang putera itu berkisah, seluruh siswa diminta pergi ke luar dan memberikan senyuman kepada tiga orang asing yang ditemui lantas mendokumentasikan reaksi mereka. Singkat cerita, setelah kuliah usai dia bergegas menemui suami dan anak bungsunya yang menunggu di taman halaman kampus karena mereka hendak ke Restoran McDonald's dekat kampus. ”Pagi itu udaranya sangat dingin dan kering...! Saya masuk ke dalam antrean, saya minta suami menemani si bungsu sambil mencari tempat duduk kosong.”
Ketika sedang dalam antrean itulah, cerita si ibu, mendadak setiap orang di sekitar dia menyingkir dan bahkan orang yang semula antre di belakang dia ikut menyingkir keluar dari antrean. ”Ketika berbalik dan melihat mengapa mereka semua menyingkir, saya membaui sesuatu yang menyengat, khas bau badan kotor. Tepat di belakang saya ternyata berdiri dua orang lelaki tunawisma yang sangat dekil! Saya bingung dan tidak mampu bergerak sama sekali,” ceritanya.
Lalu ketika dia menunduk, tanpa sengaja dia menatap laki-laki tunawisma yang berbadan lebih pendek, ”Dan dia tersenyum ke arah saya. Lelaki ini bermata biru, sorot matanya tajam... tapi juga memancarkan kasih sayang. Ia menatap saya seolah meminta agar saya dapat menerima kehadirannya di tempat itu... sambil berkata ’good day..!’ sambil menghitung beberapa koin yang disiapkan untuk membayar makanan yang akan dia pesan.”
Spontan, kata si ibu mahasiswa itu, dia membalas senyuman tunawisma tersebut, ”Seketika saya teringat tugas dosen saya. Lelaki kedua yang juga dekil rupanya menderita defisiensi mental dan lelaki bermata biru tadi adalah penolongnya. Saya sangat prihatin... setelah mengetahui ternyata dalam antrean itu kini hanya tinggal saya bersama dua orang tunawisma tersebut.”
Ketika pelayan menanyakan kepada mahasiswi kita apa yang ingin dipesan, sang ibu itu pun mempersilakan kedua lelaki di belakangnya untuk memesan duluan. Lelaki bermata biru segera memesan, "Kopi saja, satu cangkir!" katanya kepada pelayanan.
Ternyata koin yang terkumpul, dua orang tunawisma tadi hanya cukup untuk membeli kopi. Di restoran Barat, memang sudah menjadi aturan jika ingin duduk di dalam restoran dan menghangatkan tubuh harus membeli sesuatu. ”Tampaknya kedua orang ini hanya ingin menghangatkan badan. Tiba-tiba saya diserang rasa iba, memelas. Saya melihat mereka mencari tempat duduk yang jauh terpisah dari pembeli lain dan hampir semuanya mengamati dua tunawisma itu.”
Mahasiswi kita itu baru tersadar setelah petugas di counter menyapanya. ”Saya minta dua paket makan pagi (di luar pesanan saya) dalam nampan terpisah. Setelah membayar, saya minta petugas untuk mengantarkan pesanan saya ke tempat suami dan anak saya. Sementara saya membawa nampan lainnya ke arah meja kedua lelaki tadi. Saya letakkan nampan berisi makanan itu di meja mereka sambil tangan saya memegang punggung telapak tangan dingin lelaki bemata biru itu... ’makanan ini telah saya pesan untuk kalian berdua’.”
Mata biru lelaki bule tunawisma itu, kisah mahasiswi kita, menatap dalam ke arahnya, ”Mata itu mulai basah berkaca-kaca dan dia hanya mampu berkata, ’Terima kasih banyak nyonya’. Saya mencoba tetap menguasai diri, sambil menepuk bahunya saya berkata, ’sesungguhnya bukan saya yang melakukan ini untuk kalian, Tuhan berada di sekitar sini dan telah membisikkan sesuatu ke telinga saya untuk menyampaikan makanan ini kepada kalian..."
Mendengar itu, si Mata Biru tidak kuasa menahan haru dan memeluk lelaki kawannya sambil terisak-isak. ”Saat itu ingin sekali saya merengkuh kedua lelaki itu... saya sudah tidak dapat menahan tangis ketika saya berjalan meninggalkan mereka dan bergabung dengan suami dan anak saya. Suami saya mencoba meredakan tangis saya sambil tersenyum, ’Sekarang saya tahu, kenapa Tuhan mengirimkan dirimu menjadi istriku.’ Kami saling berpegangan tangan beberapa saat dan kami bersyukur dan menyadari bahwa hanya karena ilham-Nya lah kami telah berbuat sesuatu bagi orang lain yang sedang sangat membutuhkan.”
Saat mereka sedang menyantap makanan, tamu yang akan meninggalkan restoran lalu disusul beberapa tamu lainnya satu persatu menghampiri meja keluarga Indonesia itu untuk sekadar ingin berjabat tangan. Salah satu di antaranya memegangi tangan mahasiswi kita tadi sambil berucap, ”Tanganmu ini telah memberikan pelajaran yang mahal bagi kami semua yang berada di sini, jika suatu saat saya diberi kesempatan oleh-Nya, saya akan lakukan seperti yang telah kamu contohkan tadi..."
Begitulah. Ketika kisah itu saya bacakan kepada kawan-kawan ngobrol saya, mereka hanya diam, sunyi, senyap, tafakur, tidak seperti ketika mendiskusikan perihal perpolitikan yang biasa kami lakukan. Cerita ibu mahasiswa tadi menjadi ilham bagi kami bahwa sesungguhnya senyuman dan kepedulian itu juga merupakan ilham dari-Nya. Dan itu diberikan kepada mereka yang berhati jernih...

Terbang dengan sebelah sayap…

2009-07-12T02:11:00.000-07:00

Rabu 8 Juli, bangsa kita kembali mengukir sejarah dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, melaksanakan Pilpres. Yang telah menetapkan diri takkan golput, ini adalah kesempatan untuk menyalurkan hak demokrasinya demi memilih pemimpin negeri ini.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Megawati-Prabowo, SBY-Boediono dan JK-Wiranto telah membangun image, merancang pencitraan, mengungkapkan janji-janji, menyampaikan visi dan misi, berorasi, beretorika, berdebat, saling sindir hingga serang menyerarang. Kini saatnya rakyat yang akan menentukan, siapa sebenarnya di antara ketiga pasangan itu yang layak menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini.
Mas Wartonegoro, Denmas Suloyo beserta gengnya juga telah bersiap mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi terbesar lima tahunan ini. Hanya saja, dalam diskusi dengan format seadanya yang biasa mereka gelar di News Café kampung Minggu kemarin muncul sedikit kekhawatiran soal tingkat kedewasaan masyarakat kita maupun para kandidat capres-cawapres beserta tim kampanye dan segenap komponen pendukungnya.
“Saya kok khawatir, jangan-jangan nanti yang kalah tidak bisa menerima kekalahannya. Jangan-jangan Pemilu kita ini dianggap seperti ajang Copa Indonesia beberapa hari lalu itu, pakai ngambek,” kata Denmas Suloyo.
“Wah lha ya jangan disamakan pemilu dengan sepakbola ta Denmas. Pemilu kan soal keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Kalau bal-balan itu kan sekadar kesenangan,” timpal Mas Wartonegoro.
“Lho jangan meremehkan balbalan Mas. Sepak bola itu juga masalah berbangsa dan bernegara, bisa menjadi cerminan… mirip-mirip, gak beda jauh karena di sana juga ada permainan, politik, juga kebanggaan dan fanatisme. Padahal kita bisa rasakan toh, bagaimana kandidat presiden dan wapres dalam kampanye telah ‘mensinyalir’, ‘menduga-duga’ atau apapun namanya soal kecurangan, adanya rekayasa dan sebagainya. Pemilu kan belum berlangsung,” tambah Denmas Suloyo.
Kita semua tentu berharap, Pilpres lusa akan berlangsung dengan mulus, tak banyak kendala, langsung, bebas, rahasia tak ada rekasa semuanya berjalan seirama. Bukan hanya saat pemungutan suara 8 Juli, namun pascapemilihan pun semoga berjalan dengan aman, damai dan sejahtera.
Hal utama dari harapan itu adalah soal kebersamaan, kedewasaan dan kesadaran seluruh komponen bangsa bahwa tujuan utama dari pesta demokrasi itu adalah demi terwujudnya rakyat yang adil, makmur dan sejahtera.
Konsekwensi dari itu semua adalah semua harus memahami, menghormati soal keberagaman, kebinekaan dan perbedaan pendapat. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
Sayap sebelah
Demikian juga halnya ketika para kandidat telah berkomitmen berkompetisi untuk meraih posisi sebagai punggawa negeri ini, maka mereka nanti wajib menempatkan diri sebagai pribadi-pribadi yang terhormat dan dihormati.
Bahwa kalah menang bukanlah tujuan akhir, namun kesejahteraan dan kemakmuran rakyatlah yang menjadi pokok utama. Sehingga ketika rakyat telah memilih, yang kalah harus berbesar hati, legawa dan kemudian mendukung sang pemenang. Demikian juga sebaliknya, sang juara lantas jangan jumawa. Itulah sikap seorang ksatria sejati.
Karena pada dasarnya, tanpa dukungan seluruh komponen bangsa sang pemenangpun tak akan mampu terbang ke angkasa mewujudkan cita-cita. Ibarat burung dengan sayap sebelah patah, maka dia takkan bisa terbang tanpa didukung kawan-kawannya. Sebab tidak sedikit dari kita yang menganggap diri seperti burung yang bersayap lengkap.
Seperti disampaikan Gede Prama, seorang motivator tersohor negeri ini dalam salah satu artikelnya dia meminjam apa yang ditulis Luciano de Crescendo, bahwa kita semua sebenarnya lebih mirip dengan burung yang bersayap sebelah dan hanya bisa terbang kalau mau berpelukan erat-erat bersama orang lain.
Karenanya, kata Gede Prama, kita semua mesti menyadari sesungghnya jika motif kita dalam meraih tujuan berharap menemukan semua orang sependapat, sama dan sebangun dengan apa yang kita pikirkan tak ada perbedaan pendapat dan selalu cocok di segala bidang maka lupakan saja angan-angan itu. “Fundamen paling dasar dari manajemen sumber daya manusia adalah: manajemen perbedaan sebagai kekayaan,” kata Gede Prama.
Sayangnya, menurut dia, kendati idenya sederhana, namun implementasinya memerlukan upaya yang tidak kecil. Ini bisa terjadi, karena seperti diungkapkan di muka tadi bahwa tidak sedikit dari kita yang menganggap diri seperti burung yang bersayap lengkap. Bisa terbang (baca: hidup dan bekerja ) sendiri tanpa ketergantungan pada orang lain.
Gede Prama menegaskan, di perusahaan apapun hampir tidak pernah dia bertemu pemimpin berhasil tanpa kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Di tingkat keluarga, tidak pernah ditemukannya keluarga bahagia tanpa kesediaan sengaja untuk 'berpelukan' dengan anggota keluarga yang lain. Dan di tingkat Negara, orang sehebat Nelson Mandela dan Kim Dae Jung bahkan mau berpelukan bersama orang yang dulu pernah menyiksanya.
Begitulah. Ibarat burung yang hanya memiliki sebelah sayap, kita membutuhkan sokongan sebelah sayap dari burung-burung lainnnya agar kita semua ini, rakyat negeri ini, bangsa ini bisa terbang menggapai harapan dan cita-cita.

Antiklimaks Gubernur Jateng

2009-06-18T03:04:00.000-07:00

Keputusan Gubernur Jateng Bibit Waluyo yang akhirnya akan ikut berkampanye untuk pasangan Capres-Cawapres Megawati-Prabowo, menjadi antiklimak dari sebuah harapan sejumlah masyarakat Jateng yang merindukan keteguhan idealisme seorang pejabat publik.
Kami juga merasa sedikit jengah atas langkah itu, mengingat sebelumnya kami menggebu-gebu mendorong ketetapan hati Pak Bibit untuk tidak ikut serta dalam kampanye legislatif maupun presiden karena dia kini telah menjadi seorang pejabat publik.
Sebab kami berpandangan bahwa ketika seseorang telah menjadi pejabat publik, maka segala atribut yang dia miliki otomatis luruh. Prinsip etika jabatan publik adalah alat untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan penciptaan kepentingan publik yang sudah menjadi tuntutan dan risiko dari peran yang lahir dari suatu jabatan publik tertentu. Sehingga seluruh kepentingan yang bersifat pribadi, kelompok maupun golongan sebenarnya sudah tidak berlaku lagi.
Waktu itu, kami menganggap apa yang dilakukan Gubernur Jateng Bibit Waluyo untuk tidak ikut berkampanye secara etika dan moral adalah lebih baik di mata publik. Tentunya bagi partai yang menaungi dia, yang mengusung Bibit menjadi Gubernur adalah langkah yang menjengkelkan. Namun begitulah seharusnya seorang negarawan. Ketika dia sudah ditahbiskan sebagai pejabat publik, maka mestinya dia sudah tidak lagi hanya ”berpihak” pada satu golongan atau kelompok tertentu.
Apa mau boleh buat, Pak Bibit ternyata telah berubah pandangan. Terlepas dari apakah perubahan sikap itu akibat tekanan dari internal partai yang dulu mengusung dia sehingga menjadi Gubernur atau bahkan petinggi partai yang sempat meminta ID card Pak Bibit sebagai Gubernur Jateng beberapa waktu lalu, namun kami menyesalkan keputusan Gubernur Jateng yang tampak sebagai sebuah ketidakberdayaan itu.
Sebab, kami berharap apa yang dilakukan Gubernur Jateng untuk tidak ikut serta dalam kampanye setelah menjadi pejabat publik tersebut adalah langkah positif dan akhirnya bisa menular dan menumbuhkan kesadaran kolektif para pejabat publik lainnya di negeri ini untuk lebih berfikir arif dan bijaksana menyikapi Pemilu.
Kami bahkan berharap, langkah Gubernur Jateng kala itu bisa menjadi inspirasi untuk mengubah UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden yang di antara pasalnya menyebutkan bahwa kampanye yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan di antaranya menjalani cuti kampanye.
Jika perlu, undang-undang yang jelas produk dari para politisi itu diubah agar pejabat publik dilarang ikut kampanye. Mengapa? Karena sudah berulangkali disampaikan para pakar, pengamat politik dan masyarakat bahwa seorang pejabat publik yang ikut serta dalam sebuah kampanye untuk memperjuangkan kelompoknya, partainya pasti akan sangat rentan dengan konflik kepentingan.
Sangat sulit rasanya memilah-milah sesosok pejabat ke dalam peran dan fungsinya yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan, apalagi bagi masyarakat awam. Siapa pun akan sulit mengidentifikasi atau membedakan apakah seorang Gubernur A, Walikota B atau Bupati C itu tengah bertindak sebagai juru kampanye atau jabatan publik yang melekat pada diri mereka.
Lantas apa bedanya perlakuan pejabat publik dengan pejabat BUMN yang dilarang ikut serta dalam kampanye seperti tercantum dalam Pasal 217 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang menyebutkan pejabat negara dilarang terlibat sebagai tim kampanye pasangan Capres-Cawapres.

“Say No! to…”, “Say Yes! to…”

2009-06-10T04:55:00.000-07:00

Dampak kasus Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang dijebloskan ke penjara gara-gara menulis keluh kesah atas pelayanan RS Omni Internasional melalui surat elektronik (email), kembali membuktikan betapa digdayanya kemajuan teknologi informatika.
Ruang maya publik alias Internet kini telah menjadi andalan sebagian masyarakat kita sebagai wahana untuk berbincang, bergosip, bersilaturahmi, berdiskusi bahkan sebagai tempat Curhat atau sekadar rasan-rasan serta mengungkapkan perasaan sehari-hari di dinding situs jejaring sosial semacam Facebook.
Internet sekaligus menunjukkan betapa besar dan ampuh pengaruhnya di dalam ranah kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya manusia masa kini. Lihatlah, betapa hebat dan cepat reaksi masyarakat ketika seorang Prita diperlakukan tidak adil oleh sistem hukum negeri ini.
Ratusan ribu pengguna Internet langsung menggalang “kekuatan” untuk mendukung Prita. Lebih dari 100.000 orang mendukung Prita lewat Internet. Sebagian lainnya bergegas membuat kelompok “penghujat” RS Omni Internasional dengan nama grup “Say No to RS Omni Internasional…” di Facebook. Sampai Minggu (7/6), jumlah anggotanya telah mencapai 33.000 lebih. Mereka yang bergabung dalam grup ini pun menumpahkan segala unek-unek, kejengkelan, kemarahan bahkan hujatannya kepada RS Omni Internasional.
Begitulah. Internet telah menjadikan pola komunikasi manusia di dunia ini melompat sangat jauh ke depan sekaligus memberi tingkat kepraktisan yang sangat tinggi. Dunia maya telah mengambil alih fungsi ruang publik konvensional seperti pasar, gedung parlemen, mal atau taman kota.

Agora
Kawan saya, Kang Yusran Pare, seorang wartawan senior kelompok penerbitan koran milik Kompas dalam blognya malah mengibaratkan dunia maya kini layaknya agora (pasar) dalam sistem demokrasi di Athena. Internet, kata dia, tidak saja merupakan tempat berjualan, melainkan berfungsi ganda sebagai wahana masyarakat untuk bertemu, berdebat, mencari berbagai kebutuhan, membuat konsensus atau menemukan titik-titik lemah gagasan politik dengan cara memperdebatkannya.
Perubahan pola komunikasi masyarakat kita itu sesuai benar dengan teori determinisme teknologi yang dipaparkan Marshall McLuhan. Dalam tulisannya The Guttenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962), McLuhan secara umum menyebut bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri.
Dalam teori itu, McLuhan mengatakan teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain. Misalnya dari masyarakat suku yang belum mengenal huruf menuju masyarakat yang memakai peralatan komunikasi cetak, ke masyarakat yang memakai peralatan komunikasi elektronik (Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, Rajawali Pers, Jakarta, 2007).
McLuhan berpikir bahwa budaya kita dibentuk oleh bagaimana cara kita berkomunikasi. Paling tidak, ada beberapa tahapan yang layak disimak. Pertama, penemuan dalam teknologi komunikasi menyebabkan perubahan budaya. Kedua, perubahan di dalam jenis-jenis komunikasi akhirnya membentuk kehidupan manusia. Ketiga, sebagaimana yang dikatakan McLuhan bahwa, "Kita membentuk peralatan untuk berkomunikasi, dan akhirnya peralatan untuk berkomunikasi yang kita gunakan itu akhirnya membentuk atau mempengaruhi kehidupan kita sendiri."
Internet memang telah mengubah sebagian pola komunikasi kita. Dia juga memberikan dampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik bahkan bisa jadi menyentuh pula pada sisi perubahan budaya kita. Budaya tatap muka, suba-sita, ewuh-pekewuh, kegotong-royongan dalam bentuk pertemuan secara nyata mungkin secara berangsur hilang. Yang terjadi kemudian adalah hubungan asosial. Ini tentu akan mengkhawatirkan.
Mengutip Yusran Pare, Internet memang telah menjadi ruang yang betul-betul terbuka dan bebas — dimasuki atau ditinggalkan– siapa pun. Bebas bicara dan tidak bicara apa pun. Bebas digunakan –dan tidak digunakan– untuk keperluan apa pun, termasuk kepentingan politik.
Dalam wacana politik, kondisi itu memberikan optimisme bahwa peran besar teknologi dunia maya merupakan alternatif kekuatan baru yang dapat menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik. Jelas, ia pun merupakan saluran komunikasi yang potensial dalam menyalurkan berbagai opini dan gagasan politik yang sering kali tersumbat atau terkendala kesungkanan.
Karena itu pula, tak heran jika para politisi, calon anggota legislatif, Capres-Cawapres beserta tim suksesnya memanfaatkan kedigdayaan media alam maya ini untuk mencari simpati, berorasi, menggalang kekuatan serta ”menjatuhkan” lawan politik.
Sekalipun demikian, keterbukaan dan kebebasan alam maya yang bisa dimasuki siapa saja tersebut mestinya tetap memberi kesadaran moralitas, etika dan sopan santun bagi penggunanya. Setiap orang bisa membuat grup ”Say No to...” atau ”Say Yes to...” siapa dan apa saja di Facebook, yang penting koridor hukum, moral, etika, sopan santun, membangun sikap politik yang matang, jujur, jernih atau apapun namanya harus tetap dikedepankan.
Saya sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa penyaluran informasi yang baik dan jernih adalah salah satu syarat utama demokrasi yang sehat. Sebab informasi yang jelas, jujur dan baik, pasti berasal dari kejernihan pikiran dan ketulusan hati. Tanpa pikiran jernih dan ketulusan, demokrasi hanya akan bermakna sebagai kebebasan mutlak yang mendorong pada tindak anarkisme. q

Hukum untuk semua

2009-06-10T04:25:00.000-07:00

Langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang melaporkan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tim kampanye SBY-Boediono ke Mabes Polri karena melakukan pelanggaran jadwal kampanye, semoga tidak berhenti sebatas retorika di media massa. Kita semua berharap, hukum berlaku untuk semua. Sehingga kasus itu bisa segera diselesaikan tuntas, hingga berkekuatan hukum tetap.
Seperti kita ketahui, Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini melaporkan SBY dan tim kampanyenya pada Sabtu malam pekan lalu. SBY dilaporkan melakukan pelanggaran jadwal kampanye terkait acara Silaturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-Boediono di Pekan Raya Jakarta (PRJ), Sabtu (30/5) silam.
Dalam acara itu, SBY menyampaikan visi dan misi sebagai Capres. Acara disiarkan secara utuh oleh TVRI dan sebagian oleh MetroTV. "Tayangan siaran tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran pidana kampanye di luar jadwal, seperti yang diatur Pasal 213 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," kata Nur Hidayat Sardini.
Mabes Polri sendiri telah memastikan penyidik mereka menindaklanjuti dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Capres SBY-Boediono tersebut. "Bila ada pelaporan yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan tiga pasangan calon dan memenuhi unsur berkaitan dengan UU Pilpres, maka penyidik akan menindaklanjuti," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira, di Mabes Polri, Jakarta, Senin awal pekan ini.
Sekali lagi, kami berharap bahwa proses hukum mengusutan kasus pelanggaran kampanye tersebut bisa segera diselesaikan. Terlebih lagi Pemilu Presiden kini tinggal menghitung hari. Sehingga jangan sampai ada ganjalan, persoalan terlebih lagi dampak yang muncul akibat ketidaksigapan aparat hukum dalam menuntaskan kasus itu. Semoga laporan Bawaslu bisa kelar sebelum Pemilu Pilpres.
Kita semua tentu memiliki keinginan agar pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini berjalan tertib, aman, lancar tidak ada satu pun hal yang menyebabkan timbulnya pertentangan, digugat keabsahannya akibat cacat hukum, misalnya. Karena jika itu terjadi, rakyatlah yang akan dirugikan baik secara moral maupun material, rugi tenaga, rugi waktu dan mungkin secara finansial.
Kita mestinya dapat belajar dari pengalaman beragam peristiwa penanganan hukum sebelumnya. Seperti kita ketahui, begitu banyak persoalan hukum yang berkait dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif silam yang hingga kini belum tuntas, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanakan pelaksanaan Pilpres.
Terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada KPU di Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara (Sumut) dan Kabupaten Yakuhimo, Papua, untuk menggelar pemungutan suara dan penghitungan ulang Pemilu legislatif. Persoalan seperti ini tentunya sedikit banyak akan mengganggu proses Pemilu secara keseluruhan.
Terkait dengan hal itulah, selain aparat hukum harus sigap, tangkas, cermat dan bertindak cepat hendaknya mereka juga berlaku adil dan tidak pandang bulu. Sekalipun yang dilaporkan adalah seorang Presiden, penegak hukum jangan ragu-ragu untuk menegakkan kebenaran demi kepentingan dan rasa keadilan masyarakat.
Seperti sering disampaikan sejumlah pakar, dalam menjalankan tugas para penegak hukum selayaknya menerapkan paradigma penegakan hukum yang progresif, seperti digagas Satjipto Rahardjo. Penegakan hukum yang progresif adalah penegakan hukum yang dibangun atas asumsi bahwa hukum dibuat bukanlah untuk hukum, tetapi hukum dibuat untuk masyarakat. Penegakan hukum progresif menempatkan keadilan dan kebenaran di atas peraturan atau undang-undang.

Prita & kebebasan berpendapat

2009-06-10T04:02:00.000-07:00

Prita Mulyasari, ibu dua anak yang diperkarakan Rumah Sakit Omni Internasional di Tangerang kini muncul sebagai tumbal sekaligus pahlawan bagi pendewasaan dalam kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia. Ya, dia layak mendapat predikat itu.
Dengan tindakannya berkeluh kesah melalui dunia maya, ketabahannya menghadapi tuntutan hukum rumah sakit serta penderitaannya selama dipenjara telah menggugah semangat solidaritas serta pencakrawalaan wacana rakyat Indonesia tentang apa itu kebebasan berpendapat yang sebenarnya adalah hak setiap warga negara.
Pernyataannya yang ikhlas, pasrah atas persoalan yang menimpa dia demi kepentingan khalayak luas sungguh telah menggugah empati jutaan orang. ”Semoga apa yang saya alami ini tidak terjadi lagi kepada orang lain, cukup saya saja. Karena itu saya meminta pihak hukum (aparat yang berwenang, red) memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata dia dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi di Jakarta, sesaat setelah dia dibebaskan.
Apa yang disampaikan Prita harus menjadi catatan penting bagi para penegak hukum di negeri ini. Bahwa hukum sesungguhnya bukanlah sekadar pasal-pasal, pembuktian-pembuktian normatif, namun lebih jauh lagi yaitu mengenai rasa keadilan di masyarakat. Ini perlu digarisbawahi karena Prita jelas telah diperlakukan tidak adil, dizalimi dan diperlakukan secara sewenang-wenang atas nama hukum dan kekuasaan.
Prita, ibu rumah tangga berusia 32 tahun itu ditahan karena menulis keluhan di Internet. Keluhannya yang bersifat pribadi dan bahkan semula hanya disampaikan kepada teman-temannya lalu menyebar ke dunia maya. Pengacara Rumah Sakit Omni Internasional di Tangerang menilai apa yang dilakukan Prita merusak nama baik kliennya. Dasar penahanan Prita adalah karena ia dianggap melanggar Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Apa yang dialami Prita itu jelas sebuah penerapan hukum yang tidak memperhatikan hal-hal yang berkait dengan rasa keadilan masyarakat. Prita dianggap ”penjahat”. Ibu dua orang anak yang masih Balita itu dinilai telah merampas keuntungan finansial rumah sakit. Karena akibat tulisan Prita, katanya, rumah sakit telah kehilangan kepercayaan dan itu mengurangi pemasukan.
Kami sungguh prihatin dengan langkah yang dilakukan RS Omni, kepolisian dan kejaksaan. Kebebasan berpendapat mestinya telah menjadi ranah publik yang tidak bisa serta-merta dijerat dengan hukum positif. Berpendapat adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia. Keluhan, mestinya dijawab dengan penjelasan simpatik. Kecuali jika memang ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seseorang atau lembaga tanpa argumen jelas.
Seharusnya RS sebagai lembaga pelayanan publik lebih bersifat proaktif untuk melayani segala macam keluhan pasien. Hal lain adalah mengeluh atas sebuah layanan yang diberikan oleh produsen seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara arif dan bijaksana. Tidak lantas sapa sira sapa ingsun, merasa mempunyai kuasa lantas bertindak sewenang-wenang.
Dalam teori kehumasan, pendekatan secara kemanusiaan adalah hal utama dalam upaya menjaga citra. Namun ketika kekuasaan yang berbicara, beginilah akibatnya, RS Omni pasti kehilangan simpati dari masyarakat bahkan kini menjadi pihak yang terhujat. q

Hidup tanpa minyak tanah bersubsidi…

2009-06-10T03:45:00.000-07:00

Minyak tanah nonsubsidi dengan harga keekonomian mulai didistribusikan di sejumlah pangkalan minyak di wilayah Soloraya awal bulan ini. Minyak berwarna ungu tersebut disalurkan dari agen-agen ke sejumlah pangkalan minyak dengan harga Rp 7.500/liter. Diperkirakan, harga jual ke konsumen bisa antara Rp 8.000 sampai Rp 9.000, harga yang sebelumnya pasti tak pernah dibayangkan masyarakat.
Setelah puluhan tahun kita begitu tergantung kepada minyak tanah untuk memasak, pelan tapi pasti, mau tidak mau, senang atau tidak senang, mulai sekarang kita harus bisa hidup tanpa minyak tanah bersubsidi. Masyarakat awam khususnya, takkan pernah menyangka harga minyak tanah jauh di atas bensin.
Itulah kebijakan. Tentu semua pihak harus memahami bahwa langkah konversi minyak tanah ke gas adalah tindakan yang telah dipikirkan masak-masak dan tentu saja bertujuan sangat baik. Seperti disampaikan Pemerintah bahwa konversi itu sangat terkait dengan penghematan energi.
Wapres Jusuf Kalla dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa bila kita berhasil dalam konversi minyak tanah, lalu dilanjutkan penghematan listrik, permasalahan energi di negeri ini akan selesai. ”Siapapun pemerintahnya, tahun 2010 akan aman, karena subsidi total (untuk energi) paling banyak hanya 20 persen dari anggaran," kata Kalla, medio 2008.
Penghematan energi dengan cara konversi minyak ke elpiji itu penting dilakukan karena subsidi minyak tanah selama ini sebenarnya adalah Rp 6.000/liter, sedangkan elpiji hanya Rp 900/kg. Jadi, konversi minyak tanah memang harus berhasil, karena subsidi yang besar itu membuat keborosan anggaran negara luar biasa. Subsidi minyak tanah mencapai Rp 43 triliun, sama dengan anggaran pendidikan.
Keputusan sudah ditetapkan. Langkah sosialisasi konversi, meskipun dengan segala kontroversi dan berbagai hambatan telah berjalan. Bagi sebagian kalangan, bisa jadi ini akan sangat menyulitkan. Namun kita pantang berjalan mundur. Yang perlu dilakukan sekarang adalah konsistensi serta kesinambungan kebijakan itu dengan menanggung segala konsekuensinya.
Akan sangat naif jika sebuah kebijakan justru menyengsarakan rakyat. Apalagi kalau langkah itu justru membuat kita harus kembali ke masa lalu. Misalnya, penduduk negeri ini ketika memasak harus menggunakan kayu bakar atau arang. Yang lebih celaka, jika penggunaan kayu bakar tersebut kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.
Karena itu, konversi yang sudah dicanangkan sejak dua tahun silam harus terus dikawal. Tidak lantas berhenti ketika subsidi atas minyak tanah itu akhirnya diterapkan. Kami melihat, penduduk negeri ini masih banyak yang sebelumnya sangat bergantung kepada minyak tanah.
Sosialisasi, pengawasan berkesinambungan harus terus dilaksanakan hingga benar-benar tidak ada lagi keluhan atas kebijakan itu. Hingga tidak ada lagi perusakan lingkungan akibat penebangan pohon hanya untuk keperluan bahan bakar. Pemerintah hendaknya juga mencari solusi lain sebagai bahan sumber energi alternatif.
Misalnya memanfaatkan minyak dari jarak, briket grajen untuk bahan bakar yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi. Kreativitas masyarakat untuk mencari sumber energi alternatif seperti itulah yang juga perlu terus kita dorong. q

Konflik kepentingan, menteri & kampanye

2009-06-01T00:23:00.000-07:00

Mulai 2 Juni hari ini, kampanye calon presiden dan wakil presiden RI secara resmi dimulai. Secara tak resmi, para Capres-Cawapres sebenarnya telah melakukan kegiatan itu secara terang-terangan sejak mereka menetapkan pasangan masing-masing sebulan lalu.
Kami berharap, pada masa kampanye ini para kandidat presiden dan wakil presiden beserta tim sukses mereka benar-benar menjunjung tinggi etika, moral, sopan santun atau apa pun namanya sehingga selama masa kampanye situasi dan kondisi negeri ini tetap kondusif, pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Salah satu hal yang patut menjadi perhatian para kandidat Capres-Cawapres beserta para tim sukses mereka adalah soal keikutsertaan para menteri yang akan menjadi juru kampanye. Sebab, dalam kampanye Capres-Cawapres kali ini akan banyak Menteri Kabinet Indonesia Bersatu akan terlibat.
Berbagai kritik dan saran telah dilontarkan sejumlah pihak agar para menteri tidak ikut serta menjadi tim sukses salah satu pasangan Capres-Cawapres. Alasan paling kuat mengapa sebaiknya para menteri itu tidak terlibat dalam kampanye Capres-Cawapres, tak lain karena hal itu akan sangat rentan dengan konflik kepentingan.
Betul memang, di dalam UU No 42 Tahun 2008 tentang Pilpres tidak ada larangan mengenai keikutsertaan menteri sebagai tim sukses atau juru kampanye Capres-Cawapres. Terlebih lagi jabatan menteri adalah jabatan politis bukan karir, sehingga keterlibatan mereka di dalam tim sukses kampanye Capres-Cawapres menjadi sangat wajar.
Namun perlu diingat, terlepas dari apakah jabatan itu politis atau tidak seorang menteri adalah pejabat publik. Mereka harus sadar sesadar-sadarnya ketika seseorang telah menjadi ”pejabat publik” maka secara etika dan moral dia sesungguhnya sudah menjadi ”milik” publik bukan lagi milik golongan tertentu, atau anggota partai tertentu.
Sangat sulit rasanya memilah-milah sesosok pejabat ke dalam peran dan fungsinya yang berbeda-beda, apalagi masyarakat awam. Sekalipun perlakuan secara undang-undang berbeda bagi incumbent Presiden dan Wakil Presiden dalam masa kampanye kali ini, namun sebenarnya kita sulit membedakan SBY sebagai seorang Presiden atau Calon Presiden. Hal yang sama terjadi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla saat kunjungan kerja ke berbagai daerah. Sedang jadi Wapres kah dia? Atau sedang berkampanye sebagai Capres.
Tentunya akan lebih sulit lagi bagi kita untuk membeda-bedakan keikutsertaan menteri dalam sebuah kampanye Capres-Cawapres. Karena akan sangat rawan dengan penyalahgunaan otoritas, wewenang bahkan mandat. Belum lagi penyalahgunaan fasilitas pemerintah, ketika seorang menteri melaksanakan kampanye. Singkatnya, menteri ikut berkampanye Pilpres sungguh rawan memunculkan konflik kepentingan.
Kami menganggap apa yang dilakukan Gubernur Jateng Bibit Waluyo untuk tidak ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres secara etika dan moral adalah lebih baik di mata publik. Tentunya bagi partai yang menaungi dia, yang mengusung Bibit menjadi Gubernur adalah langkah yang menjengkelkan. Namun begitulah seharusnya seorang negarawan. Ketika dia sudah ditahbiskan sebagai pejabat publik, maka mestinya dia sudah tidak lagi hanya ”berpihak” pada satu golongan atau kelompok tertentu.

Kebangkitan & wakil rakyat

2009-05-27T04:05:00.000-07:00

Hari Rabu, 20 Mei 1908 silam, dr Soetomo dan kawan-kawannya mendirikan sebuah perkumpulan yang mereka beri nama Boedi Oetomo. Sebuah perhimpunan yang mereka maksudkan untuk membangkitkan para pemuda Indonesia untuk mengejar ketertinggalan bangsanya dalam segala bidang akibat kolonialisme Belanda.
Terbentuknya Boedi Oetomo itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang pada hari ini, hari yang sama, Rabu 20 Mei 2009, 101 tahun kemudian bangsa kita telah mengalami kemajuan yang luar biasa pesat jika dibandingkan pada masa itu. Namun di sisi lain, sesungguhnya masih begitu banyak kekurangan, ketertinggalan dan keterbelakangan yang dialami bangsa ini jika kemudian kita bandingkan dengan negara lain.
Oleh karena itu, rasanya tidaklah berlebihan jika momentum Kebangkitan Nasional hari ini, kita kaitkan dengan ditetapkannya hasil Pemilu legislatif yaitu para calon penghuni gedung Dewan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia, Minggu (17/8) silam.
Mengapa peringatan Kebangkitan Nasional dan penetapan para calon anggota legislatif itu menjadi sangat relevan dihubungkan? Tak lain karena para wakil rakyat adalah komponen bangsa yang berperan besar dalam menentukan arah dan tujuan bangsa ini hendak ke mana akan berjalan. Sekaranglah saatnya para wakil rakyat yang sebagian besar di antaranya adalah wajah-wajah baru, berperan maksimal untuk menunjukkan secara nyata peran dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya.
Sebab sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pascareformasi silam, begitu banyak problem yang membelit para anggota Dewan. Mulai kasus asusila, premanisme, korupsi, kolusi bahkan yang berbau nepotisme tetap saja terjadi. Buktinya, puluhan bahkan mungkin ratusan anggota Dewan di seluruh Indonesia ini ramai-ramai diperkarakan ke pengadilan bahkan akhirnya harus meringkuk di bui sebagai pesakitan.
Itu semua terjadi tak lain dan tak bukan lantaran mereka belum memiliki kesadaran tentang bagaimana membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan seperti yang diajarkan oleh para pendahulu kita, dr Soetomo dan kawan-kawan. Sebagian di antara mereka yang terbelit masalah lebih karena mementingkan ego pribadi, kepentingan kelompok dan golongannya. Banyak anggota Dewan yang perangai, tabiat dan perilakunya tak menggambarkan sebagai seorang wakil rakyat. Kesadaran diri yang tipis atas peran dan fungsi mereka sebagai perwujudan wakil rakyat inilah yang tidak sesuai dengan filosofi dibentuknya Boedi Oetomo 101 tahun silam.
Nama Boedi Oetomo dipilih para pahlawan bangsa itu memiliki pengharapan yang besar agar bangsa ini bisa bangkit dengan cara yang baik. “Boedi” artinya perangai atau tabiat sedangkan “Oetomo” berarti baik atau luhur. Boedi Oetomo yang dimaksud oleh pendirinya adalah perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan atas keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat, kemahirannya.
Semoga saja para anggota legislatif hasil Pemilu 2009 mampu mengartikan sekaligus mengimplementasikan makna kebangkitan nasional yang ditandai dengan didirikannya Boedi Oetomo 101 tahun silam. Kita berharap, tahun 2009 menjadi salah satu tonggak sejarah baru bagi kebangkitan para wakil rakyat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan rakyat; yaitu menjalankan amanah konstituennya berdasarkan atas keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat serta kemahirannya. q

Facebook bermata dua…

2009-05-27T02:35:00.000-07:00

Situs jejaring sosial di Internet bernama Facebook, kembali hangat dibicarakan setelah sejumlah ulama di Jawa Timur, tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa (haram) bagi penggunanya. Sikap keras para ulama itu kabarnya tidak lain didasarkan karena para santri di pesantren sudah tidak konsentrasi ke pelajaran. Mereka malah kecanduan meng-update status di Facebook.
Di Iran, seperti diberitakan koran ini, pemerintah setempat bahkan memblokir situs yang sedang naik daun ini. Namun langkah tersebut diyakini merupakan salah satu strategi untuk mencegah lawan-lawan politik Presiden Mahmoud Ahmadinejad memanfaatkan media komunikasi alternatif itu untuk menggalang dukungan dalam rangka Pemilu Presiden Iran bulan depan.
Luar biasa memang ekses situs dunia maya itu. Di usianya yang baru lima tahun, website yang dibangun remaja berusia 19 tahun Mark Zuckerberg pada tahun 2004, kini telah mencandui ratusan juta umat manusia di bumi ini sehingga memberi dampak ekonomi, sosial, politik hingga ke ranah pertahanan dan keamanan negara.
Contoh konkretnya adalah apa yang terjadi di sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur. Facebook dianggap telah mengusik tatanan sosial di wilayah pesantren, sehingga pengasuh pondok merasa perlu mengeluarkan fatwa agar santrinya tak menjadi ”autis” gara-gara Facebook-an melulu. Demikian juga di Iran, Facebook bahkan dimaknai secara politis dinilai bakal bisa meruntuhkan dominasi penguasa sehingga pemerintah merasa perlu mengeluarkan kebijakan pemblokiran.
Menyikapi fenomena Fecebook tersebut, kami berpendapat mestinya kita bijak. Ibarat pisau bermata dua, Facebook pun bisa demikian. Tergantung bagaimana memperlakukan teknologi modern itu. Pisau akan bermanfaat jika digunakan sebagaimana mestinya. Namun pisau akan menjadi alat berbahaya jika digunakan untuk mencederai seseorang. Ada istilah the man behind the gun, tergantung siapa orang yang membawa senjata.
Dengan demikian, kita tak perlu kemudian ikut-ikutan mencibir atau berburuk sangka ketika ada pihak tertentu yang –seperti para ulama di Jatim—kemudian melarang atau mengharamkan pemanfaatan Facebook tersebut. Toh pelarangan itu pasti memiliki tujuan mulia. Apalagi hal tersebut terkait dengan ranah yang sangat terbatas.
Namun di sisi lain, kami pasti menentang jika pelarangan atau ada keputusan memblokir Facebook seperti di Iran, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan politis atas kepentingan seseorang, kelompok atau bahkan penguasa untuk mempertahankan status quo. Di era demokrasi serta kemajuan teknologi informasi yang tanpa batas ini, kebijakan pemblokiran, pemberangusan, pembredelan atau apapun namanya adalah sebuah bodoh sekaligus melanggar hak asasi manusia.
Kita tentunya sependapat dengan Ketua Umum PKNU Choirul Anam yang menyebut bahwa bukannya para ulama tidak ada kerjaan lantas menyikapi fenomena Facebook, namun apa yang dilakukan adalah gerakan untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia. Namun tidak perlu pula dikeluarkan fatwa haram, ataupun pemblokiran pemerintah terhadap situs jejaring sosial tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana sebaiknya memfilter dan meningkatkan peranan semua pihak termasuk orang tua dalam menyikapi kemajuan teknologi informasi dengan segala konsekuensinya. q

Asu gedhe menang kerahe…

2009-05-17T04:00:00.000-07:00

Di Jakarta, gegap gempita pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden telah berakhir. Namun resonansinya pasti akan terus bergema. Elite Parpol masih berakrobat sedemikian rupa untuk berkoalisi, saling mempengaruhi, memprovokasi kalau perlu memanas-manasi kelompok lainnya dengan tujuan akhir: meraih kekuasaan.
Cara apa pun mereka tempuh untuk memperoleh suara besar agar ketika menjadi oposan bertaring tajam, dan jika menjadi penguasa memiliki dukungan yang tak tergoyahkan. Orang Jawa bilang ”asu gedhe menang kerahe…”, anjing besar pasti menang dalam perkelahian.
Di sudut Kota Surabaya, tepatya di Jl Pemuda seorang pedagang kaki lima Sumariyah, 22, yang berjualan bakso berjibaku menyelamatkan nyawa anaknya yang masih balita, Horiyah, 4, akibat tersiram kuah panas dan sebagian tubuhnya terbakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kejaran Satpol PP yang merazia kawasan itu.
Ketika berlari membawa gerobak, si bocah dia naikkan di atasnya. Satpol PP mengejar. ”Rambut Sumariyah ditarik dari belakang. Pegangan tangannya pada gerobak terlepas. Gerobaknya ambruk, kuah baksonya tumpah dan kompor yang ada di dalam gerobak ikut terguling. Apinya menyambar dinding kayu gerobak,” ungkap Masruri, saksi di tempat kejadian. Sialnya, tumpahan kuah itu mengguyur sang anak termasuk api kompor ikut menjilat tubuh Horiyah yang terjungkal bersamaan ambruknya gerobak sang bunda. (Surya, 12/5)
Inilah ironi. Sebuah gambaran yang sangat kontras di antara orang-orang yang tengah berambisi untuk ”menguasai” negara sementara di sisi lainnya terdapat rakyat jelata yang tengah berjuang untuk mencari sesuap nasi namun harus berurusan dengan para penguasa yang sewenang-wenang. Adakah nantinya empati para elite bangsa yang tengah berebut kuasa itu muncul ketika melihat penderitaan rakyatnya? Untuk tujuan apakah mereka ingin merebut kekuasaan?
Para elite yang kini sedang ”bertempur” untuk meraih kekuasaan seharusnya memahami benar apa sesungguhnya filosofi terbentuknya sebuah negara. Negara tak ubahnya sebuah organisasi besar dengan tujuan utamanya adalah memudahkan anggotanya (yaitu rakyat) untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, menuju rakyat yang adil, makmur, sejahtera, aman dan sentausa.
Keinginan bersama adalah rumusan yang kemudian disepakati bersama dalam bentuk sebuah dokumen konstitusi atau undang-undang. Undang-undang inilah yang harus dijunjung sebagai dokumen hukum tertinggi untuk mengatur keberlangsungan negara, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang juga harus ditaati rakyat sebagai anggota negara serta pengelola negara sebagai pengayom rakyatnya.
Negara yang terancam
Insiklopedia dunia maya Wikipedia.org menyebutkan bahwa dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Bentuk paling kongkret pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Terutama adalah bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan. Fungsi pelayanan paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya.
Lantas bagaimana jika masih ada saja rakyat yang terancam dalam menjalankan kehidupannya di sebuah negara seperti yang dialami pedagang bakso di Surabaya tadi? Itu artinya negara belum bisa menjalankan fungsinya secara benar. Siapa yang harus disalahkan? Tentunya pengurus negara, yaitu penguasa yang direpresentasi pemerintah. Layaknya organisasi biasa, orang yang diserahi mengurus kepentingan rakyat dipilih secara demokratis. Namun ketika mereka telah diberi mandat haruslah menjalankan amanat penderitaan rakyat, bukan bertindak sewenang-wenang.
”Moga-moga para elite Parpol yang sedang berusaha meraih kekuasaan itu benar-benar ingat akan fungsi dan perannya sebagai pengayom rakyat. Karena kalau kita lihat ambisi dan sepak terjang mereka dalam menggalang kekuatan, menjalin koalisasi pating penthalit, miyar-miyur kayak ager-ager gitu saya kok jadi khawatir. Jangan-jangan mereka berprinsip asu gedhe menang kerahe. Kalau benar seperti itu, negara ini benar-benar sedang terancam,” papar Denmas Suloyo saat wedangan di News Cafe bersama kelompok setianya.
Bisa jadi benar apa yang dikhawatirkan Denmas Suloyo itu. Karena setelah kolonialisme hilang dari peradaban dunia, salah satu ancaman besar bagi sebuah negara salah satunya justru berasal dari para penguasa itu sendiri. Apalagi jika penguasa menerapkan prinsip asu gedhe menang kerahe, yang besar pasti menang saat berkelahi. Maka rakyat jangan-jangan yang akan menjadi korban, tirani minoritas penguasa bisa saja berubah menjadi bencana bagi negara dan rakyatnya.
Dalam peribahasa Jawa, asu gedhe menang kerahe bermakna; Orang yang memiliki dukungan besar tentu akan menang dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pendukung. Namun nilai yang dikandung dalam peribahasa itu sesungguhnya adalah, janganlah bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang lebih lemah, jangan mentang-mentang kuat lantas menekan yang lemah. Jangan mentang-mentang berkuasa kemudian menginjak rakyat yang tak berdaya. Jangan mentang-mentang di parlemen menjadi penguasa mayoritas lantas bertindak sesuka hati tak mengindahkan kepantingan rakyat.
Kata kawan saya, Denmas Suloyo, pengingatan itu penting karena di dunia ini tidak ada yang kekal abadi. Sekarang mungkin sedang berkuasa suatu ketika bisa saja kekuasaan itu lenyap. Oleh karenanya setiap orang harus berhati-hati dalam bertindak jangan adigang adigung adiguna ketika tengah berkuasa. ”Manusia hendaklah berbuat adil dalam setiap gerak dan langkahnya sesuai dengan ajaran agama bahwa Tuhan adalah Maha Adil… maka sifat baik itu juga harus ditiru umatnya…” kata Denmas Suloyo yang kemarin tampak arif bijaksana.

Ironi sekolah gratis di republik krisis…

2009-05-13T23:45:00.000-07:00

Denmas Suloyo yang gagal melenggang ke kursi Dewan, Minggu kemarin, kelihatannya sudah bisa menerima keadaan. Ketika berkumpul di News Cafe kampung sebelah pun, dia tampak mulai ceplas-ceplos, kembali mengkritisi kondisi negeri. Meskipun masih dengan gaya waton sulaya-nya, tema obrolan yang disampaikan sesuai newspeg terkait Hari Pendidikan Nasional yang jatuh 2 Mei lalu.
"Saya ini lagi jengkel dengan iklan Cut Mini soal sekolah gratis di mana-mana yang ditayangkan televisi-televisi itu lho Mas. Saya kok mencium aroma politis, kampanye terselubung dan mengandung unsur penipuan,” kata Denmas Suloyo mulai membuka pembicaraan dengan kawan-kawannya.
”Wah lha jangan terburu-buru mengambil kesimpulan gitu ta Denmas. Siapa tahu itu benar-benar iklan layanan masyarakat yang bermaksud baik untuk menumbuhkan semangat belajar anak bangsa,” papar Mas Wartonegoro, sahabat Denmas Suloyo yang setia setiap saat melayani udarasa kawannya itu.
"Tapi substansi permasalahan pendidikan di negeri ini kan bukan sekadar sekolah gratis. Memangnya ada sekolah negeri yang benar-benar gratis… tis… tis, tidak ada kan Mas. Para orangtua tetap saja harus membayar seragam, membayar iuran ini itu dan sebagainya... dan sebagainya. Yang lebih penting menurut saya kan justru soal kualitas, mutu pendidikan, termasuk di dalamnya sumber daya manusianya, kurikulumnya. Masalah Ujian Nasional (UN) saja sampai sekarang banyak diprotes kan?” papar Denmas Suloyo tak mau kalah.
”Betul memang. Tetapi soal biaya pendidikan kan juga menjadi hal sangat penting. Banyak anak yang tidak bisa sekolah, tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar karena harus membayar SPP. Nah kalau itu sudah dihapus kan bisa mengurangi beban para orangtua,” jawab Mas Wartonegoro.
"Soal menggratiskan sekolah kan tidak perlu sampai digembar-gemborkan sebegitu gencarnya di televisi. Jangan-jangan nanti rakyat malah bingung mencari sekolah negeri yang gratis, padahal faktanya sulit kan. Tak perlu banyak promosi, yang penting realisasi. Nyatanya saya juga masih belum tahu, di mana SD dan SMP gratis di kota kita ini coba… katanya di mana-mana,” papar Denmas Suloyo tetap tak mau kalah.
Ketika obrolan kian gayeng, tiba-tiba di televisi yang dipasang di News Cafe tempat mereka ngobrol menyiarkan iklan yang dimaksud Denmas Suloyo tadi. "Biar bapaknya supir angkot, anaknya bisa jadi pilot… Biar bapaknya loper koran, anaknya bisa jadi wartawan… Sekolah harus bisa… mau tak?” Begitulah kalimat-kalimat bernada optimistis meluncur dari mulut Cut Mini dalam logat Melayu seperti saat artis itu menjadi Bu Muslimah dalam film Laskar Pelangi yang disambut Denmas Suloyo dengan ucapan, ”Ahh… Tenaneeee?”

Ironi republik krisis
Gencarnya iklan Sekolah Gratis di Mana-mana yang dilancarkan Depdiknas itu memang kemudian mengundang pro dan kontra. ada yang menganggap iklan itu sah-sah saja, biasa saja, positif karena mengampanyekan kebaikan. Akan tetapi tidak sedikit yang menganggap sebaliknya bahwa iklan itu hanyalah sebuah propaganda, tak lebih dari sebuah kampanye politis untuk mendongkrak citra positif pemerintah yang sedang berkuasa atau bahkan ada yang menyebut bahwa iklan itu menipu.
Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) Sukowidodo, misalnya, terang-terangan menganggap iklan terbaru pemerintahan SBY itu cenderung menipu. Iklan pendidikan gratis itu, kata dia, menafikan bahwa kondisi dunia pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Suko mencontohkan banyak gedung sekolah yang tak representatif atau minimnya sarana dan prasarana pengembangan sekolah.
Selama ini, anggaran yang tersedia masih sebatas untuk pembiayaan operasional, bukan murni gratis. "Saya kira ada sebuah ironi dalam iklan itu bahwa sekolah gratis tidak sama dengan apa yang diberikan pemerintah (untuk dunia pendidikan). Yang untuk membangun sebuah gedung sekolah layak masih kurang,’’ katanya (Surabaya Post, 29/4).
Jadi tidak salah kalau ada yang mengorelasikan antara iklan pendidikan gratis itu dengan kenyataan yang ada di republik ini sebagai sebuah ironi. Dunia pendidikan di negeri yang masih dilanda krisis ini memang penuh dengan ironi. Di luar persoalan krisis finansial, seperti persoalan sekolah gratis dan sejenisnya, masalah definisi ”membentuk manusia Indonesia seutuhnya” seperti yang tersirat dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, sudah terlihat adanya ketidaksinkronan antara harapan dan kenyataan kebijakan yang ada.
Pada Pasal 1 UU Sisdiknas tersebut nyata-nyata disebutkan bahwa, ”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”
Akan tetapi, bagaimana jika hal itu dikaitkan dengan kebijakan UN, tes formal yang dengan semena-mena mengeksekusi yang siswa tidak bisa meneruskan pendidikan selanjutnya karena tidak lulus. Padahal peserta didik itu memiliki kepribadian mulia, berketerampilan luar biasa dalam bidang tertentu serta mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi. Sayangnya mereka tidak memiliki kecerdasan dalam bidang Matematika, misalnya. Bukankah ini sebuah ironi?
Karenanya, saya sependapat dengan Munif Chatib, seorang konsultan pendidikan dan manajemen dalam buku Sekolahnya Manusia yang menyatakan bahwa kecerdasan seseorang tidak mungkin dibatasi oleh indikator-indikator yang ada dalam achievement test (tes formal). Sebab setelah diteliti, kecerdasan seseorang itu ternyata selalu berkembang (dinamis) tidak statis. Tes yang dilakukan untuk menilai kecerdasan seseorang, praktis hanya menilai kecerdasan pada saat itu, tidak untuk satu bulan lagi, apalagi sepuluh tahun lagi…q

Akrobat politik minus rasa malu…

2009-04-20T03:26:00.000-07:00

Denmas Suloyo sedang jadi lakon di kampung, minimal di komunitas jagongan News Cafe yang selama ini menjadi ajang dia dan kawan-kawannya membahas beragam isu sosial politik yang sedang menghangat hingga yang panas mongah-mongah seperti heboh soal koalisi partai dan kegagalannya menjadi wakil rakyat.
”Jan, mbelgedhes tenan kok. Tiwas nyumbang dana pembangunan jalan kampung, tetap saja saya tidak dipilih. Masak dari 300-an suara di TPS ini, saya hanya dapat empat… ” kata Denmas Suloyo dengan intonasi lumayan tinggi disertai nada anyel.
”Ya sudahlah Denmas, diikhlaskan saja. Saya kan dulu sudah bilang, bahwa Pemilu tahun 2009 ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Masyarakat sangat leluasa memilih siapa yang dikehendaki menjadi wakilnya di Dewan. Kalau sampean hanya dapat dukungan empat suara, ya berarti sampean belum dipercaya… rasah nesu.. rasah ngamuk… ngisin-isini,” kata Mas Wartonegoro memberi nasihat.
”Wah, lha ya nggak bisa begitu Mas. Ini namanya pengkhianatan. Prediksi saya, seharusnya saya dapat 150-an suara di TPS ini… lha kok ming papat. Ini kan penghinaan ta, jan mbelgedhes tenan ki. Ini pasti ada yang nggak beres… saya mau usut, saya akan ajak kawan-kawan yang kalah untuk gabung mencari ketidakberesan ini,” papar Denmas Suloyo makantar-kantar.
”Halah-halah… sampun ta Denmas, nyebut. Namanya sudah kalah mbok ya sudah, tidak usah bikin manuver yang aneh-aneh. Apa panjenengan tidak malu. Tidak usah ikut-ikutan berakrobat seperti para elite politik yang di sana itu,” tambah Mas Wartonegoro sambil telunjuknya nuding-nuding ke arah barat.

Akrobat politik
Ya… di Indonesia bagian ”barat” sana, yang merupakan episentrum gempa politik nasional pascapemilu, para aktor utama politisi di negeri ini sedang berakrobat dengan berbagai cara seolah mengabaikan rasa malu, etika bahkan rasionalitas daya nalar demi mencari sebuah eksistensi atau mungkin ”kewibawaan” di mata rakyatnya.
Ketika di satu sisi sebagian di antara para aktor itu tidak mempercayai model hitungan cepat yang dilakukan lembaga survei nasional, di satu sisi lainnya mereka buru-buru menggalang sebuah persekutuan, persekongkolan, membangun koalisi atau apapun namanya, untuk menyikapi ”kekalahan” yang diumumkan lembaga survei tersebut.
Mereka secara bersama-sama menentang, menggugat, bahkan melakukan perlawanan, terhadap penyelenggara Pemilu. Mereka, secara bersama-sama pula hendak menjadikan ”pemenang” Pemilu beserta sekutunya sebagai ”musuh” bersama, lawan politik yang harus dihadapi pada posisi yang berlawanan (oposisi). Apa yang sesungguhnya terjadi? Apa memang harus demikian tradisi dalam dunia politik? Sekalipun kalah, harus terlihat bermartabat, tampak paling hebat agar rakyat meyakini bahwa merekalah kelompok yang paling layak memimpin negeri ini? Atau jangan-jangan mereka malah tidak peduli dan mengabaikan suara rakyat...
Akrobat politik yang sedemikian vulgar seperti itulah yang kian memberi kesan kuat kepada publik bahwa dalam dunia politik sesungguhnya memang tidak pernah ada kawan atau lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi untuk meraih kekuasaan. Dulu musuh bebuyutan, demi meraih kekuasaan sekarang tiba-tiba menjadi kawan seperjuangan. Citra politik seperti itulah yang memberi kesan bahwa politik memang kotor, tidak pernah ada konsistensi di dalamnya dan nyaris tanpa ada kejujuran...
Coba kita buka lagi lembar sejarah Pemilu 1999 silam. Saat pemilihan presiden masih dilakukan MPR, muncul fraksi yang dengan amat militan menggalang koalisi untuk mengganjal Megawati, sang ketua partai pemenang Pemilu masa itu, untuk menaikkan Gus Dur sebagai presiden. Mereka berhasil dengan ”gemilang” meruntuhkan partai pemenang Pemilu menduduki puncak kepemimpinan pemerintahan. Tapi apa yang terjadi kemudian, tak berselang dalam hitungan tahun... koalisi itu pula yang menggulingkan sang Kiai Ciganjur ini dari istana.
Demikian halnya pada Pemilu 2004. Pemimpin partai besar berangkulan dalam Koalisi Kebangsaan untuk menghadang laju SBY pada pemilihan presiden. Toh, persekutuan ini buyar 45 hari kemudian, ketika aktor dari PPP tiba-tiba melakukan improvisasi politik persis pada saat yang menentukan siapa yang akan memimpin parlemen.
Kang Yusran Pare, seorang pemimpin redaksi sebuah koran di luar Jawa, guru sekaligus kawan saya, di blog-nya menulis tentang betapa rasa malu itu telah luntur pada diri para aktor politik di negeri ini. Dia menulis, ”Aktor besar politik selalu menunjukkan kapasitas dan kepiawaiannya berakting manakala kepentingan mereka mulai terancam, memperlihatkan keahlian mereka mempraktikkan jurus silat lidah yang canggih. Tak peduli apakah jurus lidahnya itu menjilat ludah sendiri atau menjilat pihak lain yang dianggap bisa memperkuat posisinya.”
Dan... itu berbeda dengan apa yang harus dijalani para politisi pemula di berbagai pelosok negeri ini yang harus menanggung sendiri segala konsekuensi akibat kekalahannya. Di Banjar, Ciamis, Jawa Barat, Sri Hayati, 23, misalnya, Caleg yang sedang hamil ini ditemukan tewas tergantung di sebuah gubuk di tengah sawah. Banyak yang meyakini, Sri memilih bunuh diri daripada harus menanggung malu karena tidak terpilih sebagai anggota DPRD. Ia memilih meninggalkan suami dan keluarga serta kerabatnya, daripada harus menghadapi kenyataan bahwa rakyat yang dia ingin wakili ternyata tak memilihnya.
Politisi pemula seperti Sri Hayati dari Dusun Langkaplancar, Ciamis, Jawa Barat itu kata Kang Yusran, tak punya keterampilan akting maupun jurus ampuh untuk melakukan akrobat politik manakala menyikapi kekalahannya. Ia merasa tak berharga ketika warga tidak percaya kepadanya. Ia tak punya kemampuan retoris untuk menjelaskan kegagalan itu kepada suami, orangtua, saudara dan tetangga. Ia malu karena ternyata tidak terpilih. Langkah Sri jelas keliru, tapi ”rasa malu”... itulah yang sebenarnya membedakan Sri dengan para aktor politik tingkat tinggi. q

Jangan salah pilih… Caleg juga manusia

2009-04-09T23:56:00.000-07:00

“Mas… jangan salah pilih ya nanti tanggal 9 April,” begitu pesan Denmas Suloyo kepada teman-temannya di News Café tempat biasa kami ngudarasa beragam problem sosial politik yang sedang ramai diperbincangkan di negeri ini.
“Jangan salah pilih siapa ta Denmas maksudnya?” jawab Mas Wartonegoro, pura-pura tidak tahu.
“Lhah… lha yo saya to? Saya ini kan Caleg, sampeyan sudah mengenal saya malah teman dekat. Jadi siapa lagi yang akan panjenengan pilih, kecuali saya,” jawab Denmas Suloyo, seperti biasa… makantar-kantar dan sok yakin.
”Wah… lha nyuwun sewu. Saya belum tentu nyontreng panjenengan. Justru dengan saya mengenal dekat sampeyan inilah yang membuat saya jadi ragu-ragu. Sekarang peluang untuk memilih wakil rakyat dengan kualitas yang lebih baik kan lebih terbuka, lebih berpeluang. Yakinlah saya nanti tidak akan salah pilih Denmas… tapi ya itu tadi belum tentu sampeyan,” tambah Mas Wartonegoro yang disambut tawa kawan-kawannya dan raut mbesengut Denmas Suloyo.
Begitulah. Pemilu tahun 2009 ini boleh jadi merupakan Pemilu paling bersejarah sepanjang perjalanan bangsa Indonesia. Selain akan diikuti oleh lebih dari 171 juta pemilih (kalau mereka menggunakan hak pilihnya), Pemilu ini juga diikuti oleh 38 partai nasional dan enam partai lokal di Aceh. Ada 11.301 Caleg DPR, 1.116 Caleg DPD, puluhan ribu Caleg DPRD provinsi, dan ratusan ribu Caleg DPRD kabupaten/kota yang bertanding meraih lebih dari 18.400 kursi. Tentu saja ini akan berakibat pada biaya penyelenggaraan Pemilu yang luar biasa pula.
Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis total biaya semua tahapan Pemilu 2009 melalui dua tahun anggaran (tahun 2008 dan tahun 2009) mencapai Rp 21,93 triliun atau setara dengan Rp 128.000/pemilih atau US$13,64, ini hampir tiga kali lipat dari anggaran Pemilu 2004 sebesar Rp 45.000/pemilih. “Biaya itu sangat besar dibanding negara yang mempergunakan sistem multi-partai yang hanya sekitar US$1 hingga US$3,” kata Sekretaris Fitra, Arif Nur Alam pada acara sosialisasi Pemilu di Jakarta, Kamis (2/4) (Kominfonewsroom).
Caleg juga manusia
Terlepas dari kualitas para Caleg yang ada sekarang ini, tentu sayang jika rakyat Indonesia tidak memanfaatkan hak pilih mereka pada Pemilu 2009 yang begitu besar menyedot biaya itu. Lantas bagaimana semestinya sebagai warga negara yang baik harus bersikap dalam menentukan nasib bangsa kita lewat pesta demokrasi tahun ini?
Tentu saja setiap warga mempunyai hak untuk memilih atau tidak memilih. Apalagi dalam Pemilu tahun ini pula kita diberi peluang sebesar-besarnya untuk menentukan secara langsung siapa orang yang kita anggap layak untuk mewakili di kursi dewan.
Tidak ada salahnya, barangkali, kalau kita simak lagi fatwa MUI tentang Pemilu yang sempat mengundang kontroversi beberapa waktu lalu dengan lebih jernih. Pada butir ke-4 Komisi Masail Asasiyah Wathaniyah MUI di Padang kala itu memfatwakan bahwa “Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat hukumnya adalah wajib”
Pertanyaan berikutnya adalah, adakah kriteria di atas yang bisa dipenuhi oleh para Caleg kita sekarang ini? Dalam butir kelima fatwa MUI kemudian menjelaskan bahwa memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi hukumnya haram dan begitu juga sebaliknya. Lantas bagaimana kita bisa tahu kualitas Caleg yang hendak kita pilih itu? Padahal selama ini kita hanya tahu wajah mereka tersenyum di pohon-pohon, spanduk, poster, baliho, koran atau televisi.
“Nah itulah Mas, kenapa saya menyarankan pilih saja saya. Sampeyan kan sudah tahu njaba-njero saya, jadi sudah jelas kan bagaimana kemampuan saya,” kata Denmas Suloyo memotong diskusi yang sedang berlangsung gayeng itu.
“Justru karena saya tahu luar dalam sampeyan itulah saya jadi berfikir ulang. Akan memilih sampeyan karena pertemanan atau karena kualitas panjenengan. Tiwas tak pilih, ternyata Denmas nanti lupa kalau sudah nikmat duduk di kursi dewan. Lha sampeyan dan para Caleg lainnya itu kan juga manusia ta Denmas… tempat salah dan lupa bahkan sering sengaja berbuat salah dan pura-pura lupa,” timpal Mas Wartonegoro.
Ya... Caleg juga manusia. Saya jadi teringat dengan salah satu artikel tulisan KH M Kholil Bisri di buku Menuju Ketenangan Batin yang berisi uneg-uneg sang kyai soal para pemimpin kita masa kini. Kata Kyai Kholil, para pemimpin negeri ini masih ”berjudul” manusia. Yaitu mahluk Tuhan yang mempunyai karakter di tengah-tengah antara mahluk yang bernama malaikat dan iblis. ”Malaikat adalah mahluk yang segala tindakannya pasti benar, tidak pernah salah sedang iblis adalah mahluk yang tidak pernah benar dan pasti salah melulu...”
Sementara manusia, kata KH Kholil, adalah mahluk Gusti Allah yang tidak selalu benar dan tidak pula selalu salah. Salah dan benar silih berganti merasuki jiwa manusia, malaikat dan iblis seolah berebut memasuki keinsaniahan manusia. ”Jika tidak dibantu dari dalam, malaikat dan iblis berpeluang sama mempengaruhi manusia. Nah yang dari dalam diri ini adalah ’virus’ yang dibawa oleh makanan.”
Simpel benar. ”Ya... makanan yang pada gilirannya terolah menjadi daging, darah, nutfah. Darah dari makanan mengaliri urat-syaraf-hati manusia menciptakan kondisi dan peluang pada malaikat dan iblis dalam hal Tuham berkenan mengilhami manusia dengan kebaikan atau dengan kekurangajaran... ” kata Kyai Kholil.
Jadi... jangan salah pilih saat di tempat pemungutan suara 9 April mendatang. Pilihlah Caleg yang benar-benar Anda ketahui jujur, terpercaya, aktif, aspiratif dan berkualitas bahkan jika perlu telusuri soal apa yang mereka makan serta dari mana mereka memperolehnya... karena Caleg juga (masih) manusia.

Jadilah negarawan yang baik… (tajuk)

2009-04-01T05:59:00.000-07:00

Orasi sejumlah pemimpin partai politik (Parpol) yang tengah berjuang merebut simpati rakyat di ajang kampanye, akhir-akhir ini, kian terasa satire, dengan bahasa cenderung sarkastis. Komunikasi politik yang mereka pertontonkan di hadapan publik tidak membuat masyarakat menjadi cerdas, melek politik tapi justru sering membingungkan rakyat.
Tragedi Situ Gintung, persoalan daftar pemilih tetap dan bantuan langsung tunai (BLT), penderitaan rakyat adalah objek yang seolah sangat relevan untuk dipolemikkan para calon negarawan di negeri ini dalam kampanye mereka. Tidak adakah kesadaran pada diri para pemimpin Parpol itu untuk mengemukakan hal-hal yang lebih rasional tentang program-program masa depan pembangunan di negeri ini, misalnya?
Kami tentu saja prihatin dengan isi pesan yang disampaikan para calon negarawan itu. Seolah, inilah saat yang tepat untuk saling ejek, saling menjatuhkan atau bahkan saling mencaci maki atas lawan-lawan politik mereka dengan bahasa kasar. Para politisi itu lupa bahwa mereka sesungguhnya sedang membangun citra agar bisa menarik simpati rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan sekadar orang-orang di sekeliling mereka, kelompoknya atau golongan mereka.
Namun yang mereka lakukan justru malah menebar kebencian rakyat terhadap orang lain dan bahkan pada diri mereka sendiri. Dengan kata-kata yang terlampau vulgar, tentunya masyarakat justru akan menilai seberapa besar kapasitas intelektual dan kapabilitas seorang pemimpin yang sebaiknya nanti hendak mereka pilih.
Akan lebih baik, tentunya, pidato politik yang mereka sampaikan penuh dengan tata krama, bahasa yang sopan dan santun, tidak menyerang pihak lain dengan kata-kata yang sarkasme. Tragedi, bencana, beragam persoalan yang sedang terjadi menjelang Pemilu atau bahkan program pemerintah yang sedang dijalankan untuk membantu rakyat mestinya tidak mereka politisasi sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan alat untuk ”membantai” lawan-lawan politik, atau sebaliknya hal yang demikian itu dibangga-banggakan sebagai sebuah ”prestasi” dengan maksud mencibir pihak lain. Singkat kata, janganlah memolitisasi penderitaan rakyat.
Negarawan dan juga para calon negarawan adalah orang-orang yang sedang dan akan memimpin negeri besar ini. Karenanya, mereka haruslah orang yang memiliki sikap terpuji, berdaya nalar cerdas, mempunyai rasa empati dan kepekaan tinggi terhadap permasalahan bangsanya. Mereka haruslah orang yang berani mengatakan kebenaran walaupun pahit dan risikonya tinggi hanya demi untuk kepentingan rakyat, bukan karena demi merebut kekuasaan.
Kita pernah memiliki tokoh seperti itu, misalnya M Natsir, Bung Hatta, Agus Salim, Umar Wirahadikusumah, Hoegeng Iman Santoso dan sebagainya. Kita juga berharap, sekarang dan pada masa yang akan datang, akan lahir negarawan-negarawan sejati seperti mereka. Menyampaikan kritik untuk membangun, bukan menjatuhkan lawan.
Kita bahkan bisa mencontoh sikap kenegarawanan Presiden AS Barrack Obama. Betapa dia menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang besar terhadap pendahulunya, George W Bush, di awal pidatonya dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemimpin AS sebelumnya meskipun mereka dulu adalah musuh politiknya. q

Republik (selalu) bahagia…

2009-03-22T04:27:00.000-07:00

Di awal tahun baru lalu, Mas Wartonegoro bilang ke Denmas Suloyo bahwa tahun ini adalah tahun keprihatinan. Krisis melanda dunia, tentu saja termasuk Indonesia. Namun hingga berjalan tiga bulan ini, Denmas Suloyo merasakan tidak ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan dalam perekonomian di negeri ini, setidaknya dalam kehidupan kesehariannya.

”Mana Mas buktinya kalau sekarang sedang krisis. Lha itu orang-orang masih pada jingkrak-jingkrak, konvoi naik motor digeber-geber, tertawa-tawa ikut kampanye tanpa beban gitu kok,” kata Denmas Suloyo sesaat setelah menyaksikan serombongan peserta kampanye yang memekakkan telinga melintas di depan News Cafe tempat dia sedang jagongan dengan Mas Wartonegoro, saya dan sejumlah kawan lainnya.

”Orang yang sedang kampanye itu tidak bisa jadi ukuran krisis Denmas. Mereka kan memang sedang bergembira ria tanpa peduli situasi dan kondisi sosial maupun ekonomi kita. Yang penting ramai, bisa menarik perhatian masyarakat,” jawab Mas Wartonegoro.

”Lha lalu ukurannya apa? Toh keadaan kita sejak krisis tahun 1998 sampai sekarang tidak jauh-jauh beda amat, ra tambah sugih... ya ra tambah mlarat,” kata Denmas Suloyo setengah menggugat sahabatnya itu.

”Wah lha kalau saya disuruh menunjukkan indikator krisis dan bukti-bukti rinci ya susah Denmas, apalagi yang kita rasakan secara langsung. Wong nyatanya mobil-mobil baru juga masih ting sliwer, mal dan pusat perbelanjaan tetap ramai gitu. Masyarakat kita ini secara umum tampaknya memang tahan krisis... tidak mudah menyerah dengan keadaan... selalu terlihat bahagia, atau memang tidak peduli krisis, bukan begitu Mas,” kata Mas Wartonegoro seolah mencari dukungan saya.

”Ya, bisa jadi begitu,” timpal saya sekenanya.

Saya pun kemudian teringat dengan sebuah artikel yang dikirimkan kawan saya lewat e-mail tentang negeri kita yang dianggap”aneh” karena masyarakatnya mudah menerima keadaan. Dalam artikel yang telah di-forward ke beberapa kawan itu si pengirim menyebut meskipun secara finansial republik ini tidak sebagus negara-negara maju di sekitar kita maupun belahan dunia lainnya, ”Tetapi cara pandang tentang hidup ini membawa kita termasuk negeri yang bahagia, tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, dalam kondisi apapun,” tulis dia.

Lebih lanjut sang penulis menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki ciri khas dalam menyikapi kondisi kehidupan ini. Ketika dibandingkan dengan kumpulan bangsa-bangsa yang lain, menurutnya, kumpulan orang-orang Indonesia memiliki ciri, murah senyum, hobby tertawa, hobby guyonan dan tidak habis-habisnya dengan stok bahan tertawaan. ”Bahkan kolega saya dari negara di benua Afrika mengatakan heran kepada orang Indonesia, mereka mengatakan they (Indonesian) are always happy!, orang indonesia selalu bahagia, selalu senang.”

Indeks kebahagiaan

Jadi, negeri kita ini barangkali bisa disebut sebagai republik yang selalu bahagia. Kondisi ini bisa kita lihat lebih jauh di situs Wikipedia yang secara rinci menulis tentang indeks kebahagiaan (Happy Planet Index) lebih dari 170 negara di dunia ini (http://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Planet_Index). Indeks Kebahagiaan yang dimaksud adalah indeks kesejahteraan manusia dan dampak lingkungan yang diperkenalkan oleh New Economic Foundation (NEF) pada bulan Juli 2006.

Indeks ini dirancang sebagai penantang bagi indeks kemapanan suatu negara yang biasa dilihat dari pembangunan, seperti GDP (Produk Domestik Bruto) dan HDI (indeks pembangunan manusia) yang kerap dipandang tak berkesinambungan. Secara khusus PDB dianggap tidak lagi tepat, karena tujuan utama manusia dalam kehidupan ini bukanlah kekayaan tapi kebahagiaan dan kesehatan.

Nah, jika kemajuan atau bahkan kesejahteraan sebuah negara diukur dengan indeks kebahagiaan rakyatnya, maka Indonesia termasuk republik yang menempati urutan atas di dunia ini. Dari 170-an negara yang disurvei NEF, ternyata orang Indonesia menempati urutan 23 dan lebih bahagia (happy) daripada China yang berada di ranking 31, Thailand (32), Malaysia (44), Timor Leste (48), Papua New Guinea (76), Jerman (81), Saudi Arabia (89), India (90), New Zealand (94), Jepang (95), Brunei DS (100), Inggris (108), Israel (117), Singapore (131) bahkan Amerika Serikat yang berada di urutan ke 150.

Begitulah, sekalipun sekarang ini negeri kita oleh bangsa lain dan para politisi atau pengamat kita sendiri digolongkan negara yang masih tertinggal, namun kenyataan bahwa republik kita adalah republik bahagia dan ini mestinya bisa dijadikan motivator untuk terus membangun diri ke arah yang lebih baik.

Deraan krisis finansial dan ekonomi, beragam musibah dan bencana yang melanda negeri ini tetap membuat rakyat bisa tertawa. Semoga saja ini bukan karena kita adalah ”Republik Pelupa”, namun memang karena kita senantiasa berlapang dada dalam menerima segala keadaan karena selalu ingat dengan Sang Pencipta. Harapan kita, semoga keadaan ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkuasa atau sedang mencari kekuasaan namun pandai membodohi rakyat.

Betapa sempurnanya jika negeri kita yang ”bahagia” ini juga dilengkapi dengan kesejahteraan finansial secara nyata serta dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai komitmen untuk senantiasa membahagiakan dan mensejahterakan rakyatnya, bukan orang-orang yang memperalat rakyat untuk mensejahterakan diri dan kelompok, serta golongannya. Karena itu, hati-hati serta cermatlah dalam memilih wakil Anda di kursi dewan yang sekarang sedang mengumbar janji lewat kampanye yang hingar bingar itu...

Potret-potret tak bermakna…

2009-03-02T04:21:00.000-08:00

Sebulan lagi, persisnya Kamis Paing, 9 April 2009, Pemilu legislatif digelar. Semangat para calon wakil rakyat untuk mempromosikan diri, ternyata kian menggebu-gebu. Karena itu pula Denmas Suloyo sempat grundelan setengah misuh-misuh ketika Satpol PP akhir pekan lalu menertibkan atau tepatnya merobohkan, membabati poster, pamflet, spanduk, baliho potret para Caleg termasuk bendera-bendera partai yang dipasang sesuka hati.
“Lha gimana nggak mangkel coba, saya pasang baliho itu biayanya kan nggak sedikit. Jutaan lho Mas,” kata Denmas Suloyo nggresula kepada kawan ngobrol setianya, Mas Wartonegoro.
”Salah sampeyan sendiri, kenapa memasang baliho seenaknya sendiri. Baliho sampeyan itu kan di daerah terlarang. Saya setuju banget itu Satpol PP akhirnya bertindak tegas menertibkan potret sampeyan dan teman-teman sampeyan yang bikin risih, nyebeli, nggriseni…” jawab Mas Wartonegoro di News Cafe tempat mereka biasa nongkrong dan enggar-enggar penggalih. Tahun ini Denmas Suloyo memang mencoba peruntungan untuk menjadi calon anggota DPRD yang terhormat.
Saya yang ikut jagongan pun setuju dengan pendapat Mas Wartonegoro, bahwa beragam alat peraga kampanye menjelang Pemilu tahun ini memang sungguh merusak pemandangan. Karena itu saya juga termasuk orang yang berharap pemasangan potret-potret para Caleg tersebut ditertibkan. Karena sejauh ini, rasanya pemasangan alat-alat peraga kampanye itu tidak dikoordinasikan, tidak dirancang secara matang baik penempatannya maupun slogan yang ditulis.
Banyak kawan saya yang juga gemas dengan menjamurnya poster, spanduk, baliho para Caleg tersebut karena mereka menilai cara mempromosikan, mem-branding diri serta slogan yang digembar-gemborkan tidak cerdas, memalukan, naif bahkan mengundang tawa geli. Potret-potret itu tak bermakna apa-apa untuk menyampaikan pesan agar masyarakat yang sempat melihat, memilih mereka.
Selain potret wajah kadang dikombinasi dengan Superman, Barrack Obama atau malah tokoh kartun Avatar kalimat-kalimat di baliho, poster atau pun spanduk para Caleg itu juga seragam, standar, normatif bahkan klise…”Mohon Doa Restu…”, ”Suara Anda Bermanfaat untuk Rakyat”, ”Saatnya yang Muda yang Memimpin”, ”Insya Allah Amanah…”, ”Berjuang dengan Ikhlas…” atau ada pula yang menyertakan kalimat aneh dan tidak ada hubungannya dengan persoalan politik negeri ini… ”Anaknya Pak anu…”, ”Ini dia Pendekar Rakyat.”, ”Si Fulan…Gaul Banget!!!” dan masih ribuan lagi tag line yang terkadang asal beda, asal unik atau malah asal-asalan.
Tak bermakna
Karena itu pula, saya begitu mafhum ketika sastrawan, budayawan dan jurnalis sekelas Goenawan Muhammad dalam Catatan Pinggir-nya di Tempo awal bulan lalu mengawali kolomnya dengan sebuah doa, ”Semoga Tuhan menyelamatkan kita dari potret. Semoga Tuhan menyelamatkan pepohonan Indonesia, tiang listrik Indonesia, pagar desa dan tembok kota Indonesia, dan segala hal yang berdiri dengan sabar di Indonesia, dari gambar manusia…”
Apa yang diungkapkan Goenawan Muhammad itu seolah mewakili rakyat Indonesia yang jengkel karena tak bisa menghindar dari kepungan potret-potret wajah para calon legislatif di setiap sudut tempat, mulai pohon, tembok, tiang listrik hingga tiang telpon di negeri ini. ”Saya ingin berdoa: semoga mata orang Indonesia tak akan membuat Indonesia tersesat. Demokrasi perlu dirindukan lagi sebagai tempat suara berseru dengan gema yang kuat, dengan keberanian berbeda—bukan konformisme yang menyerahkan apa yang berharga dalam pribadi ke dalam sebuah pasfoto. Potret itu tak bicara apa-apa…” begitu tulis Goenawan Muhammad di akhir Catatan Pinggir-nya.
Ya… potret-potret itu memang tak bicara apa-apa, tak bermakna apa-apa tatkala pernyataan, slogan, tag line atau apalah namanya yang mereka tulis di alat peraga kampanye itu hanyalah sekadar kelatahan. Mereka hanya melakukan kampanye Pemilu, bukan kampanye politik yang mendidik masyarakat menjadi cerdas.
Karena sesungguhnya ada perbedaan yang sangat signifikan antara kampanye Pemilu dengan kampanye politik. Kampanye Pemilu hanya kepentingan sesaat, hanya untuk menggiring masyarakat agar memilih seseorang ketika nanti saatnya menyontreng, sekadar janji-janji yang bisa jadi janji kosong dan hal-hal lain yang siftanya pragmatis dan instan. Sementara kampanye politik adalah upaya membangun reputasi dalam jangka panjang agar diperoleh image positif atas sebuah program yang terukur dan bukan sekadar janji kosong belaka.
Kita berharap, ada di antara Caleg yang memajang potret mereka di segenap pelosok desa dan penjuru kota itu adalah sosok yang benar-benar ingin berjuang untuk rakyat. Jangan sampai kita salah pilih, hanya gara-gara kesengsem menyaksikan potret di poster, baliho atau pamflet yang tak mewakili kepribadian, moralitas atau karakter mereka.
Semoga kita memperoleh wakil rakyat yang mengetahui benar soal kedudukan, fungsi dan perannya. Semoga pula kita tidak keliru memilih orang yang tidak paham tentang bagaimana harus bersikap, bertindak dan berbicara ketika menjadi wakil rakyat hanya karena merasa mereka adalah orang politik. Kita berharap, setelah Pemilu 2009 ini tidak akan ada lagi mendapati wakil rakyat yang tak memiliki tatakrama.
Karena seperti terungkap dalam artikel Harian Kompas (1/3), rakyat terbiasa melihat (melalui televisi) anggota DPR dengan enaknya klepas-klepus merokok di tengah rapat. Ada pula yang sibuk mengirim atau membuka SMS, bertelepon, ngobrol, baca koran, hingga terlelap selagi sidang. Berita tentang anggota DPR yang mangkir dari sidang juga sudah sering terdengar.
Itu baru perilaku yang dianggap tidak etis. Perilaku yang melanggar hukum juga tidak kalah banyak. Ada anggota DPR yang ketahuan korupsi secara bergerombolan, ada yang terlibat pelecehan seksual, hingga beradegan mesum dengan seorang artis dangdut. Memang tidak semua anggota DPR bermasalah. Namun, mereka tetap terkena getahnya karena mereka berada di lembaga yang sama. Jajak pendapat Kompas tahun 2005 memperlihatkan, tiga perempat responden memandang citra DPR negatif dan 91 persen responden yakin DPR berperilaku KKN…

Fenomena Facebook & Aliansi Rakyat Anti Sinetron…

2009-02-15T05:03:00.000-08:00

Biar dianggap tidak ketinggalan zaman, kelihatan gaul dan tidak Gaptek, gagap teknologi, anggota paguyuban enggar-enggar penggalih, seperti Mas Wartonegoro, Denmas Suloyo termasuk saya, ikut mendaftar sebagai anggota Facebook. "Kita kan harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi informasi paling mutakhir ta saudara-saudara, jadi ya, marilah kita ikut menjadi ummatun al-facebook-iyah he… he… he. Kita ambil manfaat yang ada di sana,” kata Denmas Suloyo sambil klecam-klecem pada suatu sore yang gerimis di News Café, markas jagongan mereka.
Situs jejaring sosial bernama Facebook itu, akhir-akhir ini, memang sedang menjadi pembicaraan khalayak luas. Bahkan bisa dikatakan sebagian masyarakat kita kini sedang demam Facebook. Ya… Facebook disebut-sebut sebagai salah satu situs di dunia maya paling fenomenal saat ini. Di usianya yang baru masuk pada tahun kelima, pekan lalu, website yang dibangun oleh remaja berusia 19 tahun, Mark Zuckerberg, tahun 2004 itu, oleh Forbes kini ditaksir berharga US$15 miliar atau jika dikurs dalam rupiah (Rp 11.000/US$) lebih dari Rp 150 triliun!!! Si Mark, di usianya yang ke-24 sekarang ini kekayaannya diperkirakan mencapai US$1,5 miliar atau setara dengan Rp 1,5 triliun, pa ra ngedap-edapi...
Portal Inilah.com (7/2) menulis, situs yang awalnya hanya digunakan beberapa mahasiswa di Harvard pada 2004 agar tetap bisa saling berhubungan, saat ini telah menjadi bisnis triliunan rupiah. Facebook menjadi fenomena global, karena 15 juta user di seluruh dunia meng-update statusnya setiap hari. Majalah Time juga memasukkan Zuckerberg dalam daftar 100 orang yang berpengaruh di muka bumi pada 2008. Craig Newmark, pendiri situs iklan baris Craigslist yang juga fenomenal, menyebut Zuckerberg telah menemukan sarana jaringan sosial yang tidak hanya merefleksikan kehidupan tapi lebih dari itu. Dalam blog menandai ulang tahun Facebook, Zuckerberg, pekan lalu, mengatakan telah membuat dunia makin terbuka dan makin mudah bagi orang menyuarakan aspirasinya.

Antisinetron
Nah… berkaitan dengan soal keterbukaan dan kian mudahnya orang menyuarakan aspirasi, termasuk bernarsis ria, itulah yang membuat komunitas Mas Wartonegoro, Denmas Suloyo dkk ikut kesengsem Facebook. Beragam grup dan kelompok yang bisa dibangun di situs itu senantiasa menjadi bahan obrolan menarik bagi mereka. Termasuk ketika Mas Wartonegoro “diundang” kawannya di Facebook untuk bergabung ke dalam grup bernama Aliansi Rakyat Anti Sinetron. “Ini grup dengan tema menarik untuk kita ikuti dan kita bahas isinya Denmas. Kalau kita kaitkan dengan HUT ke-264 Kota Solo 17 Februari besok kayaknya cukup relevan, karena persoalan sinetron di televisi kita ini benar-benar bisa mengubah budaya adiluhung yang selama ini kita bangga-banggakan,” kata Mas Wartonegoro.
“Halah, lha apa ta hubungannya budaya adiluhung dengan sinetron?” tanya Denmas Suloyo, seperti biasa, waton sulaya.
“Lha sampeyan apa tidak pernah nonton sinetron di televisi kita? Wah jan njelehi tenan Mas… Pokoknya banyak sekali persoalan di sana, mulai jalan cerita, akting pemain, penggambaran kehidupan keseharian yang jauh dari budaya kita sebagai orang timur, khususnya sebagai Wong Jawa. Macem-macemlah pokoknya. Lama-lama itu bisa merusak budaya lho,” kata Mas Wartonegoro.
"Sinetron itu kan merupakan bagian gaya hidup modern, atau malah bagian dari industri hiburan yang salah satunya adalah mencari keuntungan finansial. Kalau panjenangan-panjenengan tidak suka, hambok ya tidak usah nonton wong nyatanya yang nonton tetap banyak ta. Ganti channel lain yang sedang tidak memutar sinetron saja, kan banyak stasiun televisi kita yang babar blas tidak menayangkan sinetron. Gitu saja kok repot,” kata Denmas Suloyo mulai berargumen.
“Waaa… lha ya ndak bisa begitu ta Denmas. Kalau semua orang skeptis, apatis dan permisif seperti sampeyan, bisa runyam urusan pembangunan moralitas bangsa kita ini. Makanya, cobalah kita ikut mengkritisi sesuatu yang sekiranya bisa menjadikan bangsa kita bisa terjerumus ke dalam kebodohan seperti soal sinetron kita sekarang ini. Karena itu grup Aliansi Rakyat Anti Sinetron ini perlu kita dukung,” jawab Mas Wartonegoro, saya sih hanya ikut manggut-manggut saja ketika diskusi sudah mulai berlangsung seru seperti itu.
"Lha tapi kan tidak semua sinetron kita jelek to Mas. Banyak kok sinetron kita yang juga bagus, seperti yang digarap Dedy Mizwar itu, atau dulu pernah ada sinetron Si Doel-nya Rano Karno, Rumah Masa Depan dan sebagainya dan sebagainya… “ timpal saya sekadar mengingatkan agar tidak nggebyah uyah.
“Nah itu dia, maksud saya ya seperti itu. Kita dukung pembuatan sinetron-sinetron yang berkualitas, yang mendidik, yang cerdas, tidak merusak budaya adiluhung, mengakar pada kehidupan keseharian kita dan sebagainya dan sebagainya. Untuk sinetron-sinetron sampah, ya mari kita sama-sama kritik, kalau perlu kita lenyapkan dari siaran di televisi kita, salah satunya bergabung di grup Aliansi Rakyat Anti Sinetron di Facebook ini,” kata Mas Wartonegoro tampak lega.
Memang tidak terlalu terlihat di permukaan bahwa ada sekelompok masyarakat yang sebenarnya benci pada sinetron di televisi kita. Facebook telah menjadikan orang-orang itu terikat dalam sebuah pandangan yang sama itu untuk mengkritisi masalah persinetronan di negeri ini. Jika kita perhatikan beragam komentar yang muncul, bisa jadi banyak hal yang benar tentang sinetron kebanyakan kita yang umumnya tidak masuk akal itu.
Lihat saja, anak SD sudah pandai memaki-maki, tiada hari tanpa teriak-teriak, tangisan, kekerasan, menampar muka orang seenaknya, memfitnah, pembantu mengharap cinta majikan yang ganteng muda dan kaya raya, si antagonis yang cantik tapi jahat banget dan seolah selalu menang, sementara si baik sangat lamban, terlalu sabar dan tidak punya kecerdasan untuk membela diri… belum lagi secara teknis pembuatan yang terlihat terburu-buru, kejar tayang, skenario dan casting sesuka hati…, dan masih berderet-deret keburukan yang bisa disebut dalam sinetron kita. Jadi, mengapa kita tidak ikut serta dalam sebuah upaya memperbaiki sesuatu yang mungkin bisa membodohi, meracuni berjuta-juta rakyat kita, sekalipun hanya dengan kata-kata…

Peran penting pers dalam Pemilu (tajuk)

2009-02-06T03:36:00.000-08:00

Terdapat momentum istimewa bagi insan pers Indonesia pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-47, Senin 9 Februari ini. Mengapa? Karena HPN tahun ini bersamaan dengan pesta demokrasi yang hendak digelar beberapa bulan ke depan. Peran penting pers dalam demokrasi tentu saja tidak bisa dinafikan. Sejumlah pihak bahkan menyebut pers merupakan pilar ke-4 dari demokrasi itu sendiri di luar konsep eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Karena pentingnya eksistensi pers inilah, Presiden AS Thomas Jefferson pernah mengatakan, “Seandainya saya harus memilih di antara ada pemerintah tanpa surat kabar dengan ada surat kabar tanpa pemerintah, maka saya—tidak ragu-ragu lagi–akan memilih yang terakhir; lebih baik ada surat kabar meski tanpa ada pemerintahan.” Mungkin kalimat itu terlalu bombastis, namun jika kita renungkan betapa kekuatan pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka pernyataan Thomas Jefferson tersebut tidaklah berlebihan.
Yang menjadi persoalan sekarang adalah, sejauh mana pers itu melaksanakan peran dan fungsinya secara profesional, mengikuti kaidah-kaidah jurnalisme, memegang teguh etika dan moralitas yang berlaku sehingga keberadaannya memang selayaknya dibutuhkan masyarakat. Terlebih dalam sebuah momentum yang sangat penting seperti pelaksanaan Pemilihan Umum 2009 ini, maka pers dituntut untuk berperan sebagai medium yang benar-benar mampu memenuhi hak atas rasa ingin tahu masyarakat secara benar.
Pers, seperti pernah dikatakan pakar jurnalisme Marshall McLuhan sesungguhnya adalah “kepanjangan” tangan manusia. Apa yang menjadi keinginan, cita-cita dan tujuan seorang manusia bisa diperluas oleh media massa. Media dengan jangkauan yang dimilikinya akan meluaskan banyak hal pada diri manusia, menerobos ruang dan waktu (Understanding Media: The Extentions of Man; 1987). Kondisi inilah yang mestinya dipahami oleh seluruh insan pers Indonesia yang pada hari ini tengah melaksanakan peringatan Hari Pers Nasional.
Pada hari yang bersejarah ini, hendaknya masyarakat pers di negeri ini melakukan introspeksi, perenungan, evaluasi sekaligus merancang langkah-langkah strategis atas kinerja yang telah dan akan dilakukan dalam era keterbukaan pers sekarang ini khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2009. Seperti dipesankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menerima Panitia HPN 2009, di Kantor Presiden, Kamis (29/1) silam, hendaknya pers turut membantu dalam proses pendidikan politik, termasuk juga sosialisasi mengenai pemilihan umum, baik itu berupa jadwal tahapan-tahapan Pemilu dan prosedur-prosedurnya, misalnya mencontreng serta aturan hukumnya.
Namun sesungguhnya peran penting pers dalam Pemilu tidak sekadar hal-hal yang bersifat teknis seperti yang disampaikan Presiden SBY tersebut. Hal terpenting yang perlu diingat adalah diperlukannya kesadaran terus-menerus para pelaku pers tentang betapa pentingnya untuk senantiasa memenuhi hak ingin tahu masyarakat sesuai dengan filosofi jurnalisme di mana di dalamnya terdapat elemen-elemen yang harus dipatuhinya.
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (dalam Kovach dan Rosenstiel, 2004), menyebut adanya 9 kriteria elemen jurnalisme ketika seorang jurnalis mempraktekkan ilmunya ke dalam sebuah kerja jurnalistik. Kewajiban pertama seorang jurnalis adalah apa yang dia cari adalah suatu kebenaran, kedua, loyalitas jurnalis harus kepada warga, public, ketiga intisari jurnalisme adalah disiplin dan verifikasi, keempat menjaga independensi dari sumber berita, kelima jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan, keenam jurnalism harus menyediakan forum publik untuk kritik atau dukungan warga, ketujuh jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting menarik dan relevan, kedelapan jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional, dan terakhir para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Jika hal tersebut dilakukan, maka kehidupan pers yang baik, sehat, obyektif dan jujur akan benar-benar terwujud termasuk dalam melaksanakan liputan Pemilu.

Risiko menjadi pejabat publik…

2009-02-01T23:27:00.000-08:00

Sepuluh tahun setelah era Orde Baru berakhir, euforia berdemokrasi di negeri ini ternyata masih berbinar-binar, meriah, gegap-gempita malah. Selama 35 tahun bangsa ini merasa terkooptasi kekuasaan Orba, benar-benar membuat begitu banyak orang Indonesia seolah lepas dari kekangan dan kemudian lepas kendali. Mereka berlomba-lomba meraih segala hal yang diimpikannya pada masa lalu, ketika zaman itu mustahil diraih. Beragam cara pun ditempuh untuk meraih cita-cita itu, termasuk keingin menjadi penguasa atau pejabat publik.
Seseorang yang sebelumnya adalah manusia yang biasa-biasa saja, pengusaha, pedagang mobil, pengacara, Satpam, preman dan tukang becak mendadak berubah menjadi seorang gubernur, bupati, walikota atau anggota legislatif, wakil rakyat, yang kesemuanya adalah status baru sebagai pejabat publik. Iklim berdemokrasi benar-benar telah berubah, wolak-waliking jaman benar-benar terjadi. Istilah kere munggah bale atau petruk dadi ratu pun menjadi sebuah keniscayaan.
Perubahan revolusinoner itu, dulu, sebenarnya membawa pengharapan bagi rakyat, bahwa mereka yang mendadak “naik pangkat” menjadi pejabat itu bisa lebih memahami kehidupan rakyatnya, mengerti penderitaan warganya, berempati terhadap nasib penduduk miskin dan lebih paham atas keseharian masyarakatnya. Ternyata harapan itu tinggal harapan. Sekalipun tidak semua orang yang berubah menjadi pejabat itu lantas lupa diri, namun citra bahwa banyak orang yang mendadak menjadi pejabat publik kemudian lupa kacang akan kulitnya begitu terasa.
Belakangan, perilaku negatif para pejabat publik yang terekspos media massa kian membuat “muak” masyarakat. Sejumlah pejabat mulai gubernur, bupati, walikota hingga anggota legislatif terlibat persoalan korupsi, suap-menyuap, sogok-menyogok. Kenyataan ini sungguh membuka mata banyak pihak akan sosok negatif elite politik yang notebane adalah para pejabat publik. Di satu sisi, keleluasaan media massa mengungkap fakta-fakta yang mencitrakan keburukan perilaku sejumlah pejabat publik itu kian membentuk opini seolah media sewenang-wenang dalam menyampaikan berita.
Idealnya, perubahan zaman ke arah yang lebih demokratis seperti sekarang ini harus dibarengi kesadaran semua komponen masyarakat untuk juga bertindak, bersikap dan berperilaku lebih baik. Tentu saja, mestinya, termasuk para pejabat publik dan juga institusi pers sebagai lembaga kontrol masyarakat. Ketika keduanya saling memahami peran dan fungsinya masing-masing, friksi dan kecurigaan di antara pihak yang satu dengan lainnya seharusnya tak perlu terjadi. Tapi pada kenyataannya masih begitu banyak persoalan-persoalan yang membuat hubungan kedua belah pihak itu tidak harmonis.
Risiko
“Era boleh berubah, tetapi perilaku dan karakter sejumlah pejabat publik dadakan ternyata sama saja. Malah banyak di antaranya yang lebih parah dari sebelumnya. Mereka mengalami gegar budaya, kaget marang kahanan lantas memegang prinsip aji mumpung. Mumpung kuwasa, mumpung nduwe jabatan, membabi buta, menumpuk harta untuk kepentingan pribadi lalu lupa pada asal usulnya,” kata Denmas Suloyo saat ngudarasa di Newas Café bersama saya dan Mas Wartonegoro.
Di malam yang agak gerimis itu, kami memang sedang ngrasani atau dalam bahasa kerennya “mendiskusikan” soal perilaku para pejabat publik yang tidak banyak berubah meskipun zaman telah berbeda. “Atau jangan-jangan kalau jadi pejabat publik itu memang harus seperti itu ya Denmas? Harus tampil pongah, sedikit nggaya, sapa sira sapa ingsun, alergi kritik, narsis atas prestasi-prestasi yang diraih, marah atau bahkan menyerang balik mereka yang tidak sependapat dengannya serta hal-hal lain yang sebenarnya menyebalkan masyarakatlah,” jawab Mas Wartonegoro setengah bertanya.
“Bisa jadi memang begitu. Lha menurut sampeyan sebagai insan pers yang sering bersinggungan langsung dengan pejabat publik bagaimana?” Tanya balik Denmas Suloyo.
“Kayak-nya sih memang demikian. Tidak dalam masa Orde Baru atau era reformasi sekarang ini, pejabat publik inginnya ya diberitakan yang baik-baik. Kalau ada kritik dari masyarakat yang disampaikan lewat media, mereka merasa disudutkan, merasa diadu domba, minimal anyel. Media massa, katanya, hanya memberitakan hal-hal negatif, sensasional. Ada malah yang merasa diserang, katanya berita itu meresahkan masyarakat padahal sebenarnya meresahkan pejabat itu sendiri. Media dianggap sebagai sumber masalah. Kami ini sering menjadi kambing hitam. Karena itulah, kami berharap para pejabat publik paham akan tugas, fungsi dan peran pers dalam khasanah berbangsa dan bernegara,” kata Mas Wartonegoro.
Begitulah. Media massa karena peran dan fungsinya, sering kali ”berseteru” dengan pejabat publik. Media massa lebih sering dianggap sebagai ”pengganggu” ketimbang mitra ”pendukung” pejabat publik. Para pejabat publik seharusnya menyadari, bahwa semenjak mereka dilantik, maka mereka harus siap menjadi sorotan. Bukan hanya oleh media, tapi semua komponen masyarakat. Sebagian privasinya bahkan bisa jadi akan ”hilang” karena statusnya sebagai pejabat publik. Segala gerak-gerik, tindak-tanduk, perilaku, kebijakan dan bahkan gaya hidupnya mungkin akan terus menjadi perhatian, itu adalah bagian dari risiko seseorang yang naik pangkat menjadi pejabat publik.
Jadi, para calon pejabat publik yang fotonya sekarang mejeng, bergaya, menebar pesona di berbagai sudut kota, spanduk, baliho bahkan di pohon-pohon hendaknya sejak dini sudah bersiap diri akan risiko-risiko yang hendak ditanggungnya jika mereka nanti terpilih menjadi pejabat publik. Biarsiaplah menjadi sorotan media dan masyarakat bak selebritas. Di sisi lain, media massa tentunya juga harus bersikap proporsional, arif bijaksana dan obyektif dalam menyampaikan realitas empiris para pejabat publik menjadi berita.
Namun sebagai media yang profesional, ketika berbicara tentang obyektivitas, hendaknya memakai perspektif yang pernah diajukan Westerstahl (McQuail, 2000). Dia katakan, obyektif itu harus mengandung faktualitas dan imparsialitas. Faktualitas berarti kebenaran yang di dalamnya memuat akurasi (ketepatan dan kecermatan) dan mengaitkan sesuatu yang relevan untuk diberitakan (relevansi). Sementara, imparsialitas adalah soal keseimbangan (balance) dan kenetralan dalam mengungkap sesuatu. Obyektivitas selalu mengandung kejujuran, kecukupan data, benar dan memisahkan diri dari fiksi dan opini. Jika persyaratan itu sudah dipenuhi, pejabat publik tak perlu gerah atau risau atas beragam berita yang bermunculan di berbagai media massa… anggap saja itu sebagai bagian dari risiko menjadi pejabat publik.

Kapan wong cilik bakal gumuyu…?

2009-01-13T00:45:00.000-08:00

Mas Wartonegoro kedatangan tamu, kawan lamanya, Dhimas Kanjeng Yasasusastra. Bagi dia, kedatangan Dhimas Kanjeng itu katanya sangat istimewa, karena sudah sekian lama keduanya tak berjumpa. Lebih istimewa lagi, Dhimas Kanjeng hari itu membawa oleh-oleh spesial. “Ini buku-buku hasil karya saya, semoga menjadi bacaan yang bermanfaat buat Mas Wartonegoro,” kata dia sembari menyerahkan empat buah buku tebal-tebal dengan cover mewah dan tentu saja diterbitkan oleh penerbitan yang sudah mempunyai nama.
“Wek e e e… elok tenan. Dhimas sekarang sudah menjadi pengarang besar rupanya,” kata Mas Wartonegoro memuji temannya yang kini telah menjadi seorang penulis buku, karena sebelumnya dia adalah kawan seperjuangan ketika bersama-sama menjadi juru warta.
“Ya karena ini mungkin sudah menjadi jalan saya Mas,” kata Dhimas Kanjeng kepada Mas Wartonegoro yang saat itu ditemani sahabatnya, Denmas Suloyo termasuk saya yang ikut nimbrung di kediaman Mas Wartonegoro.
Salah satu buku yang diberikan Dhimas Kanjeng Yasasusastra dan menarik perhatian Mas Wartonegora, Denmas Suloyo dan juga saya adalah buku berjudul Ranggawarsita Menjawab Takdir. Sebuah buku yang tentunya akan mengupas tuntas tentang perjalanan hidup pujangga besar nan legendaris dari Kota Solo itu. Benar saja, ketika lembar demi lembar kami buka, buku itu ternyata memang ingin membeber kebesaran seorang Ranggawarsita sejak kecil hingga dia menjadi pujangga besar pada abad ke-19. Gaya penulisan Dhimas Kanjeng Yasasusastra memang sangat menarik, layaknya sebuah novel, sehingga lumayan asyik kami menyimak dan lantas mendiskusikannya dengan perspektif kondisi masa kini.
Buku tentang Ranggawarsita itu menjadi bahan perbincangan yang menyenangkan bagi kami apalagi itu menjelang pergantian tahun baru. Sebab ide-ide atau kami sebut sebagai buah pikir sang pujangga tersebut begitu relevan jika dikaitkan dengan waktu, perubahan waktu, sekalipun rentang masa gagasan itu telah diungkapkan sekitar 200 tahun silam.
Dhimas Kanjeng Yasasusastra di buku itu menguak pemikiran Ranggawarsita yang telah melesat jauh ke depan melampau batas-batas waktu dan penalaran manusia pada masanya tentang bagaimana bangsa ini harus bersikap, berbuat dan bertindak menghadapi sebuah zaman sulit seperti sekarang ini sehingga akhirnya akan menemukan masa gilang gemilang, di mana rakyat jelata akan bisa tertawa senang atau dalam istilah Ranggawarsita wong cilik pada isa gumuyu.
Di dalam buku itupun diungkapkan betapa kekaguman Presiden Soekarno kepada sang pujangga. Dia pun memuji kebesarannya ketika hendak meresmikan patung Ranggawarsita di depan Museum Radyapustaka kompleks Taman Sriwedari 11 November 1953. Buah pikiran, gagasan dan ide-ide yang dilontarkan Ranggawarsita pada tahun 1800-an itu seolah tak lekang ditelan waktu.
Seperti dikutip Dhimas Kanjeng Yasasusastra, Bung Karno pada kesempatan persemian patung Ranggawarsita itu mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat, Jawa khususnya, terhadap tulisan-tulisan sang pujangga besar itu tidak bisa disangsikan lagi. Bahwa pada masanya, negeri ini akan megalami masa yang gilang gemilang…”Wong cilik bakal gumuyu,… Bahwa sampai pada saatnya rakyat akan bisa tertawa” kata Bung Karno.
Tapi Bung Karno mengingatkan bahwa untuk mencapai zaman yang gilang gemilang itu tidak bisa dengan menunggu nasib atau berpangku tangan. “… jikalau bangsa Indonesia tidak berjuang sekuat tenaga, tidak mau berkorban, apa yang kita miliki sekarang ini tidak akan terwujud dan apa yang dikatakan oleh Ranggawarsita bahwa akan datang zaman yang gilang gemilang itupun tidak akan terwujud,” kata Bung Karno seperti dikutip Dhimas Kanjeng Yasasusastra dalam bukunya setebal lebih dari 500 halaman itu.
“Nah inilah yang saya rasa relevan dengan keadaan bangsa kita sekarang ini. Selama puluhan tahun kita sudah merdeka, bahkan hampir dua ratus tahun diramalkan Ki Ranggawarsita kita bakal makmur sejahtera, ternyata wong cilik belum juga bisa gumuyu. Rakyat kecil masih banyak yang menderita, sengsara. Padahal negara kita adalah negeri yang kaya raya. Ini semua karena banyak dari anak bangsa ini yang belum berjuang sekuat tenaga, banyak penguasa yang tidak mau berkorban, malah mereka mementingkan diri sendiri,” papar Denmas Suloyo membuka suara.
”Betul kok Denmas, negeri kita ini memang kayaknya salah urus... persis seperti yang tersirat dalam Serat Kalatida karya Ki Ranggawarsita di buku Dhimas Yasasusatra ini,” timpal Mas Wartanegoro.
Mangkya darajating praja, kawuryan wus sunya ruri, rurah pangrehing ukara, karana tanpa palupi, atilar silastuti, sujana sarjana kel, kalulun Kalatida, tidhem tandhaning dumadi, ardayengrat dene karoban rubeda.
Ratune ratu utama, patihe patih linuwih, pra nayaka tyas raharja anekare becik-becik, paranedene tan dadi, paliyasing Kala Bendu, mandar mangkin andadra, beda-beda ardaning wong sak negara...
Dua bait isi Serat Kalatida itu oleh Dhimas Kanjeng Yasasusatra diterjemahkan:
Keadaan negara pada waktu sekarang, sudah semakin merosot. Situasinya telah rusak, karena sudah tidak ada yang dapat diteladani. Sudah banyak yang meninggalkan petuah dan aturan luhur. Orang cerdik cendekiawan terbawa arus Kalatida (zaman yang penuh keragu-raguan). Suasana mencekam. Karena dunia penuh dengan kerepotan.
Sebenarnya rajanya baik, patihnya juga cerdik, semua anak buah hatinya baik, pemuka-pemuka masyarakat baik, namun segalanya itu tidak menciptakan kebaikan. Oleh karena energi Kala Bendu. Bahkan persolan semakin menjadi-jadi tak terkendali. Lain orang, lain pikiran dan maksudnya.
Begitulah. Ruang diskusi di kediaman Mas Wartonegoro pun kian gayeng saat membahas keadaan negara yang belum juga menentu ini dikaitkan dengan buah pikiran Ranggawarsita. Tahun 2009 baru setapak kita lalui, namun bayang-bayang kesulitan ekonomi masih menggelayut, ancaman pemutusan hubungan kerja kian nyata, mencari bahan bakar untuk memasak saja susahnya luar biasa, rakyat terombang-ambing dalam percaturan politik yang membingungkan... itu bermakna bahwa wong cilik belum akan bisa tersenyum, durung bisa gumuyu dalam waktu dekat ini...
[]

Orang miskin “dilarang” sakit, dilarang sekolah…

2008-12-25T00:54:00.001-08:00

Pagi baru saja beranjak. Matahari siang pun baru menjelang. Kangmas Wartonegoro yang memang biasa bermalas-malasan, karena dia mendapat jatah masuk kantor siang hari, agak tergagap-gagap ketika pintu rumahnya diketuk seseorang. Maklum, jam-jam tanggung seperti itu sangat jarang ada tamu yang datang, kecuali salesman.
Mas Wartonegoro semakin terhenyak saat tahu yang datang adalah seorang perempuan dengan raut wajah kusut masai. Apalagi dia ternyata bukan orang asing yang baru hari itu dia kenal. Wanita itu adalah Mbak Cempluk, kawan lamanya, yang sudah belasan tahun dia kenal. “Maaf, saya mengganggu. Saya cuma mau minta tolong, apa sampeyan bisa memintakan keringanan pembayaran di rumah sakit sebelah itu,” kata Mbak Cempluk sambil menitikkan air mata.
“Sik… sik… Mbak. Ada apa ta, kok datang-datang menangis,” jawab Mas Wartonegoro dengan perasaan berkecamuk.
“Anak saya. Sudah dua hari ini dirawat di rumah sakit situ. Tapi baru dua hari biayanya sudah mencapai Rp 2 juta. Lha saya dapet duit dari mana. Bapaknya sudah tidak ada. Pekerjaan saya cuman berdagang makanan, keliling perumahan ini. Sahari belum tentu dapat duit lima ribu rupiah,” katanya terbata-bata, air matanya tak lagi bisa dibendung.
Mas Wartonegoro pun hanya terhenyak. Hati dan pikirannya berkecamuk hebat. Mbak Cempluk adalah kawan akrabnya, walaupun tidak bisa disebut kaya, tapi hidupnya dulu berkecukupan. Namun kini nasibnya berubah seratus delapanpuluh derajat. Dia telah jatuh miskin. Dan jatuh miskin, sesungguhnya bukan hanya dialami Mbak Cempluk. Begitu banyak orang di sekitar Mas Wartonegoro hidup dalam kesulitan ekonomi.
Untuk makan sehari-hari saja, sebagian di antara mereka harus memeras keringat membanting tulang. Belum lagi untuk kebutuhan berobat ketika salah seorang anggota keluarganya sakit, seperti yang dialami Mbak Cempluk. Atau, membiayai sekolah anak-anak mereka. Bukan sekadar uang SPP, tapi ada komponen uang saku, uang transport, uang buku, uang fotokopi dan lain-lainnya.
Singkat kata, menjadi miskin di negeri ini, sama saja dengan tertimpa musibah terjatuh ke jurang yang sangat dalam tanpa ada penolong. Terminologi orang miskin dilarang sakit, orang miskin dilarang sekolah, adalah realita yang memang harus dihindari. Karena seperti ditulis Sixtus Tanje seorang guru Yayasan Pendidikan Diannanda Persekolahan St Kristoforus, Jakarta Barat di Harian Kompas beberapa waktu lalu bahwa dari hari ke hari kaum miskin di negeri ini makin kehilangan hak-haknya.
Hak mereka telah dirampas oleh pembangunan yang tunduk pada pasar. Kian hari jumlah orang miskin kian bertambah, sedangkan kekuasaan makin menjauh dari mereka. Semenjak neoliberalisme menjadi program utama yang dianut bangsa ini, sejak itu juga orang miskin semakin sulit untuk menikmati pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang memadai, dan pekerjaan yang layak. Neoliberalisme sebagai ideologi dunia seolah telah sukses meluluhlantakkan pertahanan hidup orang miskin untuk berpendidikan.
Maka begitu relevan kondisi pendidikan di negeri ini yang seolah meminggirkan masyarakat miskin dalam pendidikan seperti ditulis Eko Prasetyo, seorang pengamat sosial, penulis buku bertajuk Orang Miskin Dilarang Sekolah! Walau judulnya sangat terkesan provokatif buku ini tak lantas lebur ke dalam gagasan abstrak semata mengenai cita-cita pendidikan. Dalam buku setebal 255 halaman ini Eko membeberkan berbagai realitas sosial lewat riset dan investigasi yang mendalam.
Dia misalnya mengungkap seorang ”marketing” sekolah yang bekerja selama 18 jam persis tenaga salesman dalam “memasok” siswanya. Kegiatannya adalah mengidentifikasi nama-nama SMA di berbagai kabupaten untuk diiming-imingi agar mau sekolah di tempatnya. Bujukan itu dilakukan dengan dua langkah, yaitu mengirimkan surat kemudian didatangi sekolahnya. Dengan menggunakan mobil milik sekolah yang kadang milik rektor atau kepala sekolahnya, dikelilinginya sekolah tertentu untuk diberitahu tentang ‘masa depan’.
Lucunya isi surat itu tak sekadar “surat penawaran’, melainkan surat pemberitahuan bahwa seorang siswa di SMA yang dikunjunginya sudah diterima. Dengan memanfaatkan taktik ini secara agresif, siswa lalu diberitahu telah mendapatkan beasiswa separuh sedangkan separuhnya harus dibayar setelah lulus SMA, mirip yang dilakukan penyebar pemberitahuan kepada seseorang ‘telah memenangkan hadiah’, sisanya sebagai pelunasan ‘hak milik hadiah’ bisa dibayar belakangan. Sekolah, benar-benar telah menjadi obyek kapitalisme yang sangat kasar. Komersialisasi sekolah kini bukan lagi sesuatu yang tabu, termasuk di sekolah negeri.
Lantas siapa yang bersalah? Tentu saja tak bisa terlepas dari peran besar pemerintah yang memang telah membuka keran fungsi lembaga pendidikan sebagai sebuah pasar bebas, mesin produksi untuk meraup keuntungan. Jika sudah demikian, maka entah apa yang akan terjadi di negeri ini pada masa mendatang. Tak ada lagi kesempatan orang miskin untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak… mereka benar-benar dilarang sekolah dan dilarang sakit… jika tak ingin bertambah miskin… o

Optimisme bangsa limbung di perahu retak…

2008-12-25T00:36:00.000-08:00

Tahun 2008 tinggal sepekan lagi. Dengan susah payah, penuh perjuangan, mandi keringat bahkan sebagian lainnya mungkin berdarah-darah tahun ini telah kita tapaki. Tahun 2009 yang penuh tantangan sudah mengadang di pintu gerbang. Krisis ekonomi global kata banyak pengamat dan peramal bakal mencapai puncaknya di tahun itu. Lantas apa yang bisa diperbuat bangsa ini?
”Kita harus optimis bisa bangkit Mas. Kita ini bangsa besar, bangsa yang tahan banting, bangsa yang kaya sumber daya… hanya mungkin karena salah urus saja kita sekarang jadi limbung,” kata Denmas Suloyo suatu sore kepada saya dan Mas Wartonegoro di News Cafe sebelah rumah.
”Wah kalau sekarang ini bukan sekadar salah urus Denmas. Kata orang-orang pintar, ini karena efek krisis global. Bosku, waktu rapat kemarin juga bilang kita harus mewaspadai tahun depan… suku bunga naik… dolar naik… ribuan karyawan telah dan bakal di-PHK… 50% omset perusahaan yang kami punyai bakal terpengaruh dengan kondisi itu,” timpal Mas Wartonegoro.
”Walah-walah… apa memang sudah segawat itu ta Mas. Tapi menurut saya, kalau para priyagung pembuat kebijakan dan kebijaksanaan negeri ini mau cancut tali wanda, holobis kuntul baris, menyingsingkan lengan baju, barsatu saling bergandengan tangan untuk mengurus bangsa ini secara benar dan demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai, golongan apalagi kepentingan pribadi saya yakin bangsa kita bisa berlayar menuju pantai harapan…” kata Denmas Suloyo.
”Ayak… sampeyan ki thik le puitis. Hambok dilihat kenyataannya ta Denmas, kasunyatan-nya. Para penggedhe malah berebut kursi kekuasaan, rebutan tahta ingin jadi penguasa. Ujung-ujungnya bisa kita saksikan, kepentingan golongan, kepentingan pribadi demi kelanggengan kekuasaan yang menjadi prioritas… akhirnya, ora wurung rakyat jelata seperti kita-kita inilah yang menjadi korban,” papar Mas Wartonegoro.
Bangsa limbung
Mendengar obrolan dua sahabat saya itu, saya jadi teringat dengan tulisan salah seorang wartawan senior Kompas Maria Hartiningsih beberapa pekan lalu yang mendeskripsikan negeri kita ini sebagai bangsa yang sedang limbung. Kata dia, pemerintah yang dikuasai orang-orang partai sekarang ini limbung dan sibuk dengan urusan kekuasaan untuk menguasai (power to survive, to control), bukan untuk melakukan sesuatu (power to do) demi kesejahteraan seluruh warga, tanpa terjebak notion minoritas-mayoritas . Penguasa abai terhadap semua di luar kepentingan politiknya sehingga daya hidup kaum muda dibiarkan meredup. Bangsa seolah berjalan limbung tak tentu arah.
Padahal, kata Maria, orang muda produktif (usia 18-45 tahun) di Indonesia saat ini sekitar 60 juta orang atau sekitar 25 persen dari jumlah penduduk. Mereka ada di tengah gempuran politik/budaya massal di ruang publik serta perebutan model dari politisi medioker yang memegang kekuasaan, menjadikan transformasi berbangsa di berbagai aspek masa transisi tidak terwujud. ”Pemerintahan jatuh pada model politik praktis tanpa panduan filosofis dan terjerembab pada konsensus suara terbanyak (atas nama ’demokrasi’, tetapi tanpa esensi), dan pasar yang tanpa etika. Yang marak di media saat ini adalah massa sebagai preman dan massa sebagai konsumen,” papar Maria (Kompas, 29/11).
Inti dari telaah kritis Maria Hartiningsih tersebut di atas adalah tiadanya semangat untuk mengobarkan daya hidup, kehendak bangsa untuk menjadikan negeri ini sebagai bangsa yang berkepribadian. Sebab, dalam kondisi seperti sekarang ini sesungguhnya yang diperlukan adalah aneka kebijakan publik yang menyuntikkan kehendak menjadi Indonesia. Indonesia yang mandiri, kokoh dan Indonesia yang disegani.
Seperti pada masa pra-kemerdekaan, ketika Indonesia terperangkap berbagai situasi global, perang, resesi, dan kepungan ideologi besar. Namun, dengan ketokohan Soekarno-Hatta, dibangunlah kehendak yang kuat untuk keluar dari perangkap itu dengan membentuk Indonesia sebagai bangsa. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kehendak menjadi bangsa dan membentuk Indonesia itulah yang digunakan untuk menanggapi seluruh ideologi besar yang mengepung Indonesia saat itu, termasuk menanggapi AS, Uni Soviet, komunisme, liberalisme, dan lain-lain.
Jika komitmen kebangsaan seperti yang dicetuskan Soekarno-Hatta itu dikobarkan kembali, maka bangsa ini tidak akan limbung diterjang goncangan gelombang. Jangan sampai terulang bangsa ini berada di dalam perahu retak seperti digambarkan dalam nyanyian Franky Sahilatua dan dipentaskan dalam bentuk drama oleh Emha Ainun Nadjib di tahun 1992 silam.
Sebuah kondisi berbangsa dan bernegara yang kelihatannya baik-baik saja, padahal bahaya laten mengancam karena mereka berada di bahtera yang retak. Dan apa yang dikhawatirkan itu nyatanya benar-benar terjadi ketika pada tahun 1998 perahu itu benar-benar pecah berantakan menjadi prahara euforia kebebasan. Untuk membangun kembali kehendak menjadi sebuah Indonesia yang kokoh ternyata sangat sulit, rumit, harus dimulai dari nol dan membtuhkan waktu entah sampai kapan.
Tahun 2009 adalah tahun harapan, meskipun diramal bakal banyak tantangan. Bahtera yang kita naiki harus benar-benar nyaman sehingga mampu mengantarkan anak bangsa sampai di pantai impian. Pantai idaman rakyat yang menyejahterakan, gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja… bukan perahu yang retak karena dinakhkodai orang yang tidak becus seperti bait-bait lagu yang dinyanyikan Franky,
Perahu negeriku, perahu bangsaku menyusuri gelombang//Semangat rakyatku, kibar benderaku
menyeruak lautan…//
Di atas tanahku, dari dalam airku tumbuh kebahagiaan//di sawah kampungku, di jalan kotaku terbit kesejahteraan// Tapi ku heran di tengah perjalanan
muncullah ketimpangan// Aku heran, aku heran
yang salah dipertahankan//Aku heran, aku heran
yang benar disingkirkan…//
Perahu negeriku, perahu bangsaku
jangan retak dindingmu//Semangat rakyatku, derap kaki tekadmu
jangan terantuk batu//Tanah pertiwi anugerah ilahi jangan ambil sendiri//Tanah pertiwi anugerah ilahi jangan makan sendiri//Aku heran, aku heran satu kenyang, seribu kelaparan//Aku heran, aku heran keserakahan diagungkan…

Kehilangan rasa...

2008-12-08T02:33:00.000-08:00

Sebelum Lebaran lalu, kawan saya saat kuliah mem-forward sebuah artikel berjudul Kaca Spion yang (katanya) ditulis Andy F Noya, pemilik acara Kick Andy di Metro TV itu. Sesuai imbauannya, saya diminta membaca tulisan itu karena katanya sangat menarik. Benar memang. Tulisan atau persisnya catatan kehidupan Andy F Noya yang mantan wartawan di berbagai media cetak Ibukota itu sangat inspiratif.
Andy bertutur tentang kegundahan hatinya gara-gara makan gado-gado kesukaannya sewaktu mahasiswa yang kini telah berubah rasa. Padahal menurut Andy, gado-gado favoritnya semasa dia masih mahasiswa di luar pagar Perpustakaan Soemantri Brodjonegoro di Jalan Rasuna Said, Jakarta itu penjualnya masih sama, warna bumbu kacangnya masih sama bahkan kain penutup kiosnya masih tetap berwarna hitam seperti dulu.
"Menurut saya, waktu itu, inilah gado-gado paling enak seantero Jakarta. Harganya Rp 500 sepiring sudah termasuk lontong. Makan sepiring tidak akan pernah puas. Kalau ada uang lebih, saya pasti nambah satu piring lagi," begitu tulis Andy F Noya.
Tetapi ketika suatu hari Andy yang kini telah sukses itu ingin memuaskan rasa rindunya menyantap gado-gado kesukaannya, ternyata rasanya telah berubah. Itulah yang membuatnya gundah. "Gado-gado itu dulu selalu membuat saya ngiler. Namun baru dua tiga suap, saya merasa gado-gado yang masuk ke mulut jauh dari bayangan masa lalu. Bumbu kacang yang dulu ingin saya jilat sampai piringnya mengkilap, kini rasanya amburadul," tambahnya.
Kata dia, bukan semata pada masalah rasa gado-gado yang telah berubah. Akan tetapi lebih dari itu, menurut dia ada sesuatu yang bersifat lebih filosofis dalam kegundahannya tersebut. "Kepada isteri, saya utarakan kegundahan itu. Saya risau saya sudah berubah dan tidak lagi menjadi diri saya sendiri. Padahal sejak kecil saya berjanji jika suatu hari kelak saya punya penghasilan yang cukup, punya mobil sendiri dan punya rumah sendiri, saya tidak ingin berubah. Saya tidak ingin menjadi sombong karenanya."
Kata Andy, pandangan hidupnya itu berkaitan dengan pengalaman masa kecil dia di Surabaya. Sejak kecil dia mengaku benci orang kaya. Ada kejadian yang sangat membekas dan menjadi trauma masa kecil ketika berumur 9 tahun secara tidak sengaja dia mematahkan kaca spion mobil seorang kaya. Sang pemilik mobil itu memburunya hingga ke rumahnya yang sempit. "Dengan suara keras dia marah dan mengancam ibu saya. Dia meminta ganti rugi. Pria itu, yang saya kenali dari suaranya yang tidak bersahabat, akhirnya pergi setelah ibu berjanji akan mengganti kaca spion mobilnya. Saya ingat harga kaca spion itu Rp 2.000. Tapi pada tahun 1970, itu sangat besar. Terutama bagi ibu yang hanya penjahit. Setiap akhir bulan sang pemilik mobil datang untuk mengambil uang. Begitu berbulan-bulan. Saya lupa berapa lama ibu harus menyisihkan uang untuk itu. Tetapi rasanya tidak ada habis-habisnya. Setiap akhir bulan, saat orang itu datang, saya selalu ketakutan. Di mata saya dia begitu jahat. Bukankah dia kaya? Apalah artinya kaca spion mobil baginya?"
Itulah mengapa Andy waktu itu mengaku sangat membenci orang kaya dan berjanji jika dirinya menjadi orang kaya tidak akan semena-mena. Karenanya, ketika gado-gado yang dia makan pada masa susah dulu berubah rasa dia pun menjadi gundah. "Saya gundah. Jangan-jangan sayalah yang sudah berubah. Hal yang sangat saya takuti."
Tapi isterinya bilang bahwa dia tidak usah merasa bersalah. "Kalau gado-gado langgananmu dulu tidak lagi nikmat, itu karena sekarang kamu sudah pernah merasakan berbagai jenis makanan. Dulu mungkin kamu hanya bisa makan gado-gado di pinggir jalan. Sekarang, kamu punya kesempatan mencoba makanan yang enak-enak. Cita rasamu sudah meningkat.''

Elite sinambung
Begitulah kisah Andy F Noya itu juga saya sampaikan kepada sahabat saya Mas Wartonegoro dan Raden Mas Suloyo yang namanya kemarin sudah resmi masuk ke daftar calon sementara anggota legislatif. Maka tanpa menunggu jeda, Mas Wartonegoro pun langsung mengingatkan kawannya Denmas Suloyo untuk selalu mengingat-ingat kisah itu. "Jadi kalau nanti sampeyan mulya menjadi anggota Dewan yang terhormat, jangan njuk lupa pada asal usul sampeyan yang sekarang ini. Seperti Pak Andy Noya itu, selalu khawatir, selalu gundah kalau ada sesuatu yang berubah pada dirinya," kata Mas Wartonegoro.
"Lha iyalah Mas Warto... apa saya ini kelihatan seperti orang yang gampang berubah, gampang lupa kacang akan kulitnya, gampang lupa asal-usul ta?" jawab Denmas Suloyo.
"Saya kan hanya mengingatkan ta Denmas. Karena fakta menunjukkan bahwa begitu banyak orang yang berubah ke arah yang salah, apalagi kalau sudah menjadi pejabat. Bukti sudah banyak, tidak usahlah saya memberi contoh satu persatu. Setiap hari di koran saya itu kan ada saja kasus pejabat kena suap, pejabat korupsi, anggota dewan dijebloskan penjara karena menerima uang sogokan... dan masih banyak lagi, itu kan karena mereka sudah kehilangan rasa..." tambah Mas Wartonegoro.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Eep Saefullah pernah mengatakan bahwa kenyataannya setelah berjalan satu dasawarsa, reformasi ternyata cenderung menghasilkan gejala "rezim berubah, elite sinambung". Apa yang dimaksud Eep adalah, para elite yang menjadi para pelaku reformasi ternyata sungguh mudah terjebak menjadi agen kesinambungan perilaku nondemokratis. "Maka, sekalipun terjadi perubahan tipe rezim dari otoritarianisme Orde Baru ke demokrasi, berbagai bentuk perilaku nondemokratis masih terus bertahan."
Ini berarti pula bahwa perilaku pejabat kita masih saja berubah menjadi serakah ketika berkuasa. Mereka cenderung hanya mementingkan kesejahteraan diri sendiri, atau maksimal memikirkan kelompok atau golongannya agar tetap eksis menguasai percaturan perpolitikan negara. Banyak elite yang dulunya aktivis pro rakyat, yang dulunya merasa tertindas, yang dulunya orang tidak punya apa-apa ketika berkuasa lupa akan kesengsaraannya masa lalu, lupa akan ketertindasannya dulu dan lupa akan kesengsaraan orang lain. Mereka ibarat kere munggah bale, seperti Petruk dadi ratu yang merasa mendapat aji mumpung untuk menumpuk kekayaan dan kemudian kehilangan empati, kehilangan simpati serta kehilangan rasa gundah dan gelisah atas keadaan rakyat yang masih susah dan malah kemudian balik mereka tindas... q

Prasangka, praduga dan asumsi terhadap pers...

2008-12-08T02:31:00.001-08:00

Para tokoh pers, beberapa pemimpin redaksi media massa se-Indonesia, sejumlah ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang mulai Selasa (27/11) besok akan berkumpul di Kota Solo. Mereka membuka forum dialog bertema Mewujudkan Pers Nasional yang Profesional, Beretika dan Bermartabat. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, memangnya pers ada yang tidak profesional, tidak beretika dan tidak bermartabat? Tentu saja jawabannya “ya... ada”.
Tetapi tentu saja ada dua hal yang menyebabkan pencitraan media massa menjadi seperti itu. Pertama karena pengelola di balik media itu yang memang tidak profesional, tetapi di sisi lain bisa jadi banyak orang apriori terhadap pers yang sesungguhnya sudah bekerja secara baik dan benar. Karenanya saya berharap forum ini akan mampu memberi pencerahan kepada orang-orang yang apriori terhadap pers, di samping tentu saja kian menjadi pembelajaran bagi para insan pers sendiri untuk terus memperbaiki diri.
Tujuh belas tahun lalu, ketika saya menekatkan diri menekuni pekerjaan sebagai wartawan di sebuah harian lokal di Yogyakarta, yang ada di benak saya adalah: menjadi wartawan itu harus berideologi kepada kebenaran, bermoral, merekam peristiwa menjadi berita bermakna.
Karena begitulah pengetahuan yang saya peroleh ketika selama satu bulan kali dua puluh empat jam, kami –sebanyak 17 orang calon jurnalis—didik oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) pimpinan Ashadi Siregar agar kelak menjadi wartawan yang benar-benar profesional, paham tentang etika, kaidah dan norma-norma jurnalistik.
Makanya, pekan lalu saya marah ketika mendengar ada seorang terpelajar yang bicara di sebuah forum ilmiah menyebut koran tempat saya bekerja sekarang ini mempunyai jargon ”membela yang bayar” untuk mempelesetkan semboyan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ”membela yang benar”. Bagi saya, pernyataan itu adalah pelecehan, penghinaan profesi yang selama belasan tahun sedemikian kuat kami jaga agar tidak tergelincir pada praktek-praktek jurnalisme menyimpang seperti itu.
Atas dasar teori apa dosen muda itu memvonis koran saya telah mengabaikan kaidah-kaidah pemberitaan hanya karena setiap pekan sekali kami memindahkan rubrik ke halaman lain karena halaman rubrik itu ditempati sebuah iklan? Atas kepentingan dan kapasitas sebagai apa dia menyatakan prihatin dan kasihan kepada wartawan yang telah menulis 7.000 karakter namun ketika muncul di koran tinggal 2.000 karakter?
Saya merasa pak dosen muda itu sebenarnya belum atau malah tidak paham tentang bagaimana mengelola perusahaan pers yang sekarang memang telah berubah menjadi industri itu. Saya rasa, simpulan yang dia ungkapkan tersebut sebatas prasangka, praduga, persepsi atau malah bisa jadi hanya sebuah asumsi picik seorang dosen pencari sensasi.
Media adalah lembaga yang berkonsekwensi memunculkan opini publik, saya merasa pers memang seringkali akan berhadapan dengan praduga, prasangka, persepsi dan asumsi publik terhadap pengelola pers itu sendiri. Mereka sering bertanya-tanya, apa sih ideologi orang-orang di balik media massa itu? Apa sih kepentingan mereka ketika memilih sudut pandang sebuah berita? Simpatisan partai apa sih wartawan pembuat berita itu?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang kerap muncul di kalangan masyarakat awam. Akan tetapi ketika bermacam sangkaan itu diungkapkan oleh seorang terdidik yang paham tentang ilmu komunikasi massa, tentu kami harus balik mempertanyakan kadar intelektualitas dia tentang pemahaman mengenai peran dan fungsi pers serta pengetahuan dia mengenai perkembangan pers dan managemen pers modern sekarang ini.
Pandangan sepihak dosen muda tadi, mungkin bisa menjadi hal menarik untuk dibahas terkait pencitraan pers yang profesional, beretika dan bermartabat. Banyak orang tidak paham tentang fungsi dan peran pers profesional yaitu pers yang mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi dan perannya dengan memperhatikan rambu-rambu dan etika serta norma-norma yang berlaku.
Insan pers sendiri menyadari bahwa semenjak kemerdekaan pers tercipta pascareformasi, memang kemudian dibarengi dengan munculnya pandangan sepihak sejumlah kalangan bahwa sejumlah lembaga pers memang menafikan peran idealnya. Akan tetapi, tentunya, hal tersebut tidak bisa digebyah uyah, disamaratakan. Kami, sebagai institusi pers yang telah berkomitmen bekerja secara profesional tentu akan marah ketika seseorang menyebut sisi ideal kami sebagai pers telah digadaikan dengan harga murah bermotif ekonomi. Karena ini sama saja menyebut kami telah melacurkan profesionalisme dan idealisme pers.
Sejumlah praktisi jurnalistik menyebut bahwa perilaku sebagian pers atau wartawan maupun pihak lain yang membonceng dan melakukan berbagai tindakan kontroversial dan merusak citra pers atau wartawan yang secara umum telah bekerja serius, telah merugikan pencitraan wartawan dan media serta merugikan kemerdekaan pers. Kemerdekaan ataupun kebebasan pers haruslah disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan norma-norma, etika profesional dan supremasi hukum.
Sekali lagi, itu berarti bahwa pers profesional adalah pers yang memiliki kemampuan melaksanakan fungsi dan perannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, memperhatikan rambu-rambu hukum, etika, norma kemasyarakatan dan keagamaan yang berlaku. Kami jelas tersinggung, ketika kesadaran terus menerus yang kami lakukan untuk menjaga profesionalisme sepanjang masa, tiba-tiba dengan tanpa indikator jelas, hanya berdasar asumsi dan prasangka, dengan enteng dan asal bicara seseorang menuduh kami telah menjual diri, mengorbankan “kebenaran” sebagai filosofi pers dengan “uang”.
Benar bahwa industri pers memang tidak bisa terlepas dari faktor ekonomi. Pers sebagai sebuah industri, tentu saja perlu memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, soal untung rugi, sistem manajemen, sumber daya manusia termasuk pemasaran. Denis Mc Quail, seorang pakar komunikasi massa bahkan menunjuk bahwa faktor komersial sangat berperan dalam mempengaruhi industri pers. Namun demikian, hal penting yang juga harus dipahami adalah, pers modern wajib mempertahankan sisi idealisme sebagai bagian dogma pers karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat akan produk pers yaitu berita. Ketika pers telah dipercaya masyarakat, itu bermakna berita yang ditampilkan sebagai sisi ideal industri pers telah dipenuhi. q

Orang Jawa jadi pengusaha…

2008-12-08T02:24:00.000-08:00

Pada tahun 90-an, saya pernah membaca buku berjudul Orang Jawa Naik Haji… karya Danarto, seorang cerpenis, penyair, dramawan dan pelukis asal Sragen. Buku itu sebenarnya tak lebih dari sebuah laporan perjalanan haji seorang Danarto, penulis sastra yang karya-karyanya pada masa itu termasuk luar biasa karena keelokannya merangkai kalimat macam kumpulan cerpennya Godlob, Adam Ma’rifat dan Berhala.
Banyak orang bertanya, apa istimewanya Danarto naik haji? Saya menangkap pesan yang dia sampaikan dalam buku itu sesungguhnya adalah lebih pada persoalan “kejawaannya”, pandangan hidupnya yang telah terbentuk selaku manusia Jawa dengan segala prinsip dan kebudayaan Jawa yang dipahaminya.
Pandangan hidup orang Jawa yang sering disebut sinkretis (mencari keseimbangan atau keserasian hidup di antara sejumlah paham) menjadikan kisah orang Jawa naik haji itu menjadi sedemikian bermakna dalam tulisan Danarto. Ignas Kleden, pakar sosiologi itu pernah menulis bahwa pandangan hidup Jawa bukanlah suatu agama, tetapi suatu pandangan hidup dalam arti yang luas, yang meliputi pandangan terhadap Tuhan dan alam semesta ciptaan-Nya beserta posisi dan peranan manusia di dalamnya. Ini meliputi pula pandangan terhadap segala aspek kehidupan manusia, termasuk pula pandangan terhadap kebudayaan manusia beserta agama-agama yang ada.
Nah ingatan saya soal buku Danarto, Orang Jawa Naik Haji itu terusik ketika pada Jumat Legi, malam Sabtu 14 Maret lalu saya diundang untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-80 Pak Kam –sapaan akrab bagi Prof Dr Sukamdani Sahid Gitosardjono di Sahid Jaya Hotel Jakarta. Inilah sosok orang Jawa jadi pengusaha yang kiprahnya layak jadi panutan karena “kejawaannya”. Saya merasa beruntung karena bisa menyaksikan sejarah perjalanan hidup yang luar biasa priyagung kelahiran Sukoharjo yang digambarkan melalui tayangan audio visual dipadu gerak tari dan lagu dengan penyanyi Edo Kondologit, Waldjinah dan Krisdayanti yang menjadi sajian utama perayaan hari ulang tahun tersebut.
Di luar suasana megah, meriah dan agung yang terasa dalam perayaan hari ulang tahun Pak Kam di Puri Agung, Sahid Jaya Hotel Jakarta itu, ada kesan kuat yang saya tangkap bahwa sebagai orang Jawa dengan segenap filosofi hidupnya, Pak Kam telah berhasil mempertautkan antara bisnis, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang diakui dan dihormati banyak kalangan. Lihat saja tokoh-tokoh bangsa ini seperti Wapres Jusuf Kalla, Mendagri Mardiyanto, Wakil Ketua MPR Mooryati Soedibyo, dan sejumlah mantan pejabat tinggi negara, seperti Try Sutrisno, Emil Salim, Moerdiono, dan rekan-rekannya sesama pengusaha seperti Sudwikatmono, Sofjan Wanandi, The Nin King, Prajogo Pangestu, Ciputra dan masih banyak lagi yang ikut memberi selamat atas keberhasilan Pak Kam sebagai orang Jawa yang telah sukses mencitrakan ketokohannya sebagai seorang pengusaha nasional yang tangguh.
Seperti tertuang dalam buku terbarunya yang diluncurkan bersamaan dengan HUT ke-80 Pak Kam pekan lalu, Mempertautkan Bisnis, Pendidikan, Sosial dan Keagamaan di sana jelas tergambar bahwa karena lahir dan dibesarkan di lingkungan budaya Jawa, maka pikiran Jawa menjadi sangat dominan dalam pembentukan karakter dan personalitas Sukamdani. Budaya Jawa yang lebih mengedepankan masalah keharmonisan hubungan antara manusia dan alam itulah yang sehari-hari dihadapi dan dihayati Pak Kam sejak kecil.
Ajaran-ajaran budaya Jawa yang membentuk pandangan hidup Sukamdani bahwa urip iku nguripi yang bermakna bahwa manusia hidup haruslah menjaga kehidupan sekelilingnya tidak ada nuansa merusak, merebut, mengeksploitir sesuatu sampai habis. Yang ada adalah andum, weweh dan nguripi karena, “Sejatining urip iku mung mampir ngombe. Urip iku mung sadermo nglakoni…”
Pada bagian lain buku itu, Pak Kam juga menyebut bahwa dengan filosofi Jawa yang serba selaras dan seimbang itu ada anggapan bahwa orang Jawa seolah identik dengan kelambanan, malas dan tidak produktif. Itu semua karena banyak orang memahami filsafat Jawa secara parsial, seperti memaknai prinsip hidup alon-alon waton kelakon yang diartikan lambat asal selamat. Padahal maksud dari filosofi kalimat itu adalah mengajarkan kepada kita bahwa jika bekerja jangan tegesa-gesa dan harus berhati-hati agar tidak membahayakan diri. Karena di sisi lain terdapat ajaran kebat, nanging keliwat… cepat tetapi banyak yang terlewatkan.
Prinsip lain yang diambil dari filosofi Jawa sehingga Pak Kam berhasil dalam menjalankan roda bisnis serta seluruh hidup dan kehidupannya adalah nguwongke uwong, memanusiakan manusia sehingga dalam keseharian kita harus memperlakukan orang lain sebagai sesama ciptaan Allah SWT. Prinsip tumindaj sak madya, berperilaku wajar, bertindak tidak secara berlebih lebihan, tidak sombong dan tidak menonjolkan diri jika tidak dipandang perlu. Prinsip nut zaman kelakone, yaitu senantiasa siap menghadapi perubahan zaman karenanya seorang manusia haruslah visioner, antisipatif, kreatif dan inovatif dalam mengikuti perubahan, bukan malah diubah oleh situasi tetapi mampu mengubah diri sesuai dengan tuntutan zaman.
Prinsip terakhir adalah urip iku amanah, hidup itu amanah, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan prinsip ini, kita diajarkan untuk selalu sadar bahwa jika hidup kita meraih prestasi tinggi dan memperoleh kedudukan terhormat pasti itu berkat rida Allah SWT dan partisipasi orang lain. Dengan prinsip itu, berkah Allah yang diterima harus senantiasa disyukuri, dikelola baik-baik agar bermanfaat untuk stake holder dan masayarakat banyak sebagai tabungan hari tua dan akhir hidup yang baik, khusnul khotimah…
Begitulah. Di usianya yang telah mencapai 80 tahun Pak Kam telah membuktikan diri sebagai pengusaha besar dengan tetap memegang teguh pandangan-pandangan hidupnya sebagai orang Jawa. Pak Kam sudah menunjukkan bahwa orang Jawa dengan ajaran leluhurnya bukanlah manusia yang lamban, mudah menyerah dan menerima apa adanya. Ketika filosofi itu diterapkan secara proporsional dan dengan semangat membaja prestasi pasti bisa diraih.
Saya mengutip seorang penulis yang menuangkan gagasannya di situs http://opensource.jawatengah.go.id bahwa pandangan hidup Jawa itu bukan suatu agama, ia juga tidak identik dengan religiositas Jawa, karena cakupan pengertiannya lebih luas dari pada itu. Berbeda dengan pendapat sementara pakar yang menyimpulkan bahwa ciri karakteristik religiositas Jawa dan pandangan hidup Jawa bukanlah sinkretisme tetapi penulis ini memberinya nama “Tantularisme”. “Saya namakan demikian karena semangat ini bertumpu pada atau memancar dari ajaran Empu Tantular lewat kalimat kakawin Sutasoma: Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, bermacam-macam sebutannya, tetapi Tuhan itu satu, tidak ada kebenaran yang mendua.”
Kalimat Empu Tantular ini jelas tidak hanya menekankan prinsip dan keyakinan tentang keesaan Tuhan tetapi juga keesaan kebenaran! Di situlah letak semangat Tantularisme yang merupakan inti pandangan hidup Jawa. Semangat semacam ini menjiwai dan menyemangati tidak hanya religiositas Jawa tetapi juga semua unsur dan aspek kebudayaan Jawa. Sifat karakteristik budaya Jawa yang religius, non doktriner, toleran, akomodatif dan optimistik itu terbentuk secara kokoh diatas fondasi tantularisme ini.

Nurani anggota Dewan

2008-12-08T02:21:00.000-08:00

Seiring dengan perubahan zaman, kebudayaan, tradisi serta norma-norma kehidupan masyarakat dalam bidang sosial dan politik pun berganti. Tak terkecuali bangsa ini. Satu hal yang mungkin paling dirasakan seluruh rakyat Indonesia adalah terjadinya perubahan struktur budaya dan norma dalam tata pemerintahan kita.
Jika dulu dikenal adanya dominasi eksekutif atas legislatif, maka kini hal itu sudah tak berlaku lagi. Legislatif adalah “lembaga sakti” yang mampu mengubah hitam-putihnya kiprah pembangunan di suatu wilayah.
Fenomena ini, awalnya, tentu saja menggembirakan kita. Mengapa? Karena sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat, mereka mampu mengontrol kiprah eksekutif yang sebelumnya begitu dominan. Hampir semua tindakan eksekutif, kala itu, seolah tak bisa tersentuh. Apa pun yang dilakukan eksekutif, legislatif seakan hanya bertindak sebagai lembaga stempel.
Namun seiring dengan perjalanan waktu pula, perubahan itu terus berlangsung dan dirasakan mulai tak terkontrol. Posisi kuat yang digenggam legislatif lambat tapi pasti, bertambah kokoh. Kedudukan eksekutif seolah hanya menjadi pecundang. Mereka harus tunduk dengan segala keinginan dewan yang mewakili rakyat. Keadaan ini, secara ekstrem, bahkan ada yang menyebut bahwa di Indonesia telah terjadi sebuah tirani minoritas.
Pendapat ini, tentu saja bisa kita maklumi. Karena suka atau tidak suka, telah begitu banyak produk yang ditetapkan oleh MPR, DPR hingga DPRD tak bisa digugat oleh siapapun. Mulai dari kasus pemecatan kepala bagian sebuah kantor di pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, hingga pencopotan bupati, walikota bahkan pelengseran presiden sekalipun bisa dilaksanakan.
Yang mengkhawatirkan, akhir-akhir ini ada trend di lembaga itu untuk membuat ketetapan yang arahnya sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan rakyat sebagai konstituen negeri ini yang mereka wakili, kecuali demi kepentingan mereka sendiri.
Contoh paling mutakhir adalah ketika anggota DPRD Kota Solo mengusulkan dana asuransi bernilai ratusan juta rupiah bagi mereka sendiri, serta telah ditetapkannya dana purna bakti atau pensiun sebesar Rp 100 juta/anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah akhir pekan lalu.
Tindakan kedua lembaga legislatif itu, tentu saja mengundang kritik tajam dari berbagai kalangan. Banyak pihak menyebut anggota DPRD telah kehilangan hati nurani atau tak mempunyai sense of crisis terhadap kondisi bangsa yang masih terpuruk dihantam krisis multi dimensi selama bertahun-tahun ini.
Mereka, para wakil rakyat yang terhormat itu, seolah menutup mata dan telinga bahkan nurani, untuk memperoleh privilege serta keuntungan pribadi berujud jaminan finansial yang berlebihan. Mereka dianggap mengabaikan nasib rakyat yang untuk mencari sesuap nasi pun harus memeras keringat dan membanting tulang.
Dengan kenyataan seperti itu, tak heran jika akhir-akhir ini banyak kalangan yang berpendapat minor terhadap eksistensi anggota Dewan. Harapan bahwa mereka akan memperjuangkan nasib rakyat ke arah yang lebih baik lambat laun menjadi pudar. Rakyat kian apatis terhadap negeri ini.
Lantas, apa yang akan terjadi jika masyarakat telah masa bodoh terhadap negerinya? Kehancuranlah yang akan terjadi. Oleh karenanya, senyampang keadaan lebih buruk belum terjadi, masih ada sebagian rakyat yang menggantungkan harapannya kepada DPRD, alangkah bijaksananya jika para anggota Dewan menyadari kekeliruannya.
Mari membuka lebih lebar hati nurani. Mari lebih berempati kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan terpuruk. Hidup dalam kesederhanaan lebih berarti daripada bergelimang harta namun selalu menjadi bahan pembicaraan bahkan cibiran masyarakat.
Jangan sampai para anggota Dewan malah hidup di menara gading yang jauh dari jangkauan rakyat akar rumput. Sebab, sekali lagi, mereka adalah wakil rakyat yang harus memahami situasi dan kondisi serta keadaan yang diwakilinya.

Membangun kembali watak bangsa…

2008-12-08T02:15:00.000-08:00

Agustus, bagi bangsa kita seringkali diidentikkan dengan bulan keramat. Semua orang lantas sibuk berbicara dengan jargon-jargon patriotisme, nasionalisme hingga heroisme tentang makna kemerdekaan.
Ya, 61 tahun silam bangsa yang sangat besar ini memang telah menyatakan komitmennya untuk terlepas dari belenggu penjajahan dan hendak membawa rakyatnya menuju ke pintu gerbang kebebsan, menuju keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan agar terwujud sebuah masyarakat yang adil, makmur, damai dan sejahtera.
Pertanyaannya adalah, setelah 61 tahun berlalu dan besok kita memasuki kembali bulan Agustus, sudahkah rakyat di negeri ini meraih kedamaian dan kesejahteraan? Jawabannya tentu saja bisa sudah bisa belum. Mungkin, ada yang mengatakan, “Ya… saya sudah merasa aman, damai dan sejahtera…” Tetapi, itu pasti dari golongan minoritas. Saya yakin, sebagian besar saudara kita menyatakan, “Siapa bilang kita sudah aman, damai apalagi sejahtera…”
Maka, kita akan mahfum jika mayoritas rakyat kita mengatakan bahwa bangsa kita kini masih dalam situasi yang sangat paradoksal, jauh dari cita-cita yang diimpikan founding fathers kita. Tingkat kesejahteraan kian memburuk, tingkat pengangguran masih tinggi, perekonomian secara makro kian terpuruk ditambah bencana yang tak juga ada tanda-tanda berakhir. Mengapa bisa begitu? Banyak sekali argumen tentang mengapa negeri tercinta kita bisa salah urus seperti ini.
Edy Prasetyono, Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, Jakarta, baru-baru ini menulis di Harian Kompas bahwa perkembangan bangunan negara-bangsa Indonesia sekarang ini dalam kategori mebahayakan. Masyarakat, katanya, gampang bereaksi atas RUU, isu, atau hal-hal yang lain. Beberapa kelompok masyarakat saling berhadapan. Semua menunjuk pada gejala yang sama, “negara tidak hadir”.
Padahal, menurut Edy Prasetyono salah satu alasan dibentuknya negara adalah keamanan. Ini merupakan barang publik (public goods) yang harus diberikan negara kepada masyarakat. Negara dapat menggunakan alat kekerasan secara sah melalui proses demokratis untuk memberi keamanan kepada masyarakat. Tugas dan kewenangan negara ini diberikan oleh rakyat melalui proses politik. Karena itu, sikap diam negara dan alat penegak hukum dalam menyikapi benturan antarkelompok masyarakat dengan fungsi dan atribut yang seharusnya hanya dimiliki negara akan mengancam eksistensi negara itu sendiri. Orang akan mempertanyakan di mana negara saat ini. Mengapa negara seolah membiarkan kekerasan yang dilakukan entitas non-state terhadap kelompok dan individu warga negara lain?
Kedua, ada persoalan lebih besar terkait dengan perubahan watak bangsa kita, menyangkut pembangunan karakter (character building) bangsa yang telah berhenti. Negara (baca: pemerintah) telah salah melangkah dengan mengedepankan terbentuknya generasi cerdas dan pintar, tanpa menghiraukan terbentuknya generasi yang berkarakter, berwatak. Mochtar Buchori, seorang ahli perencanaan pendidikan di negeri ini bahkan mengatakan istilah character building kini sudah klise, kosong, nyaris tidak bermakna. Ketika kalimat itu diucapkan para politisi, birokrat pendidikan, pemimpin organisasi pendidikan sekalipun ungkapan itu tidak lagi meninggalkan bekas apa-apa. “Ketika ungkapan ini diucapkan Bung Karno dulu, oleh Mohamad Said dari Taman Siswa, oleh St Takdir, oleh Soedjatmoko, ungkapan ini meninggalkan bekas yang mendalam di hati saya. Ungkapan ini menghidupkan harapan besar dalam hati saya,” tulis Mochtar di Harian Kompas pekan lalu.
Kini, lanjut Mochtar, kalau dia mendengar orang mengucapkan kata-kata ”character building”, kalimat itu berlalu begitu saja, “Tidak mampir di otak atau hati saya. Apakah character building atau pembinaan watak kini sudah bukan masalah lagi di Indonesia? Ketika Bung Karno mengucapkan kata-kata ini, rasanya diucapkan dalam konteks politik. Jadi yang dimaksud ialah watak bangsa harus dibangun. Ketika disampaikan Ki Hajar Dewantara hingga Mohammad Said, konteksnya adalah pedagogik. Yang dimaksudkan ialah pendidikan watak untuk para siswa, satu demi satu. Bagaimana cara mendidik anak di sekolah agar selain menjadi pintar juga menjadi manusia berwatak.” Meminjam istilah Ary Ginanjar Agustian, pencetus metode pelatihan emotional spiritual quotient bahwa sistem pendidikan yang dianut di Indonesia sejak tiga dasa warsa terakhir ini hanya mementingkan tingkat kecerdasan seseorang, menekankan pentingnya IQ. Padahal, sumbangsih IQ atas keberhasilan seseorang dalam berbagai aspek sesungguhnya hanya 6 persen atau maksimal 20 persen.
Hal itu tentu sejajar dengan apa yang katakan Edy Prasetyono maupun Mochtar Buchori bahwa sistem pendidikan kita yang seperti itu telah membentuk karakter bangsa yang kian lemah. Seperti kata Mochtar Buchori, masalah character building di Indonesia adalah isu besar, bahkan amat besar. Semua kebobrokan yang kita rasakan kini lahir dari tidak adanya watak yang cukup kokoh pada diri kita bersama. Watak bangsa rapuh dan watak manusia Indonesia mudah goyah.
Jadi, seperti kata Mochtar Buchori, kita rupanya harus mulai kembali membangun watak bangsa dari tataran paling rendah. Dalam pendidikan watak, urut-urutan langkah yang harus terjadi ialah langkah pengenalan nilai secara kognitif, langkah memahami dan menghayati nilai secara afektif, dan langkah pembentukan tekad secara konatif. Ini trilogi klasik pendidikan yang oleh Ki Hajar diterjemahkan dengan kata-kata cipta, rasa, karsa atau oleh Ary Ginanjar pembangunan watak itu dimulai dari kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan baru kecerdasan intelektual. o

Kesewenangan dan hukum rimba dunia pendidikan kita…

2008-12-03T19:19:00.000-08:00

Pagi itu masih sekitar pukul 05.30 WIB. Dari perumahan Mojosongo, Jebres, Solo, semburat sinar Matahari di ufuk timur masih berwarna merah jingga. Tapi salah seorang warga di sana yang kesehariannya berprofesi sebagai penambal ban sepeda motor, sudah harus bangun melayani pelanggannya.
“Nyuwun sewu lhe Pak, saya bangunkan. Ban motor saya bocor, mau buat ngantar anak-anak ke sekolah,” kata Mas Wartonegoro, pelanggannya, masih krenggosan setelah menuntun sepeda motornya hampir 500 meter dari rumah.
“Ya gak papa Mas, lha wong kerjaan saya memang begini ini. Ini semua kan buat anak-anak ta? Saya juga harus kerja keras banting tulang untuk membiayai sekolah anak-anak. Sekolah kok ya tambah mahal saja ta Mas. Yang beli seragam, yang beli buku yang ini yang itu, pusing saya Mas,” kata pak penambal ban itu nerocos, berkeluh kesah.
Baru saja dia berhenti berbicara, tiba-tiba anak perempuannya yang sudah siap berangkat ke sekolah itu berteriak, “Pak… bayar buku seket wolu ewu. Dina iki terakhir,” teriaknya.
“Walah nduk… nduk, kemarin kan baru saja membayar Rp 200.000 ta? Lha duit dari mana? Bapakmu ini cuman tukang tambal ban…” jawab sang bapak dengan suara meninggi.
“Ya emboh Pak. Pak guru ngomongnya begitu,” jawab sang anak tak mau tahu tentang kesulitan orangtuanya.
“Ya sudah, pakai uang kulakan bensin dulu saja,” kata sang ibu menengahi dialog antara bapak-anak yang mulai memanas itu.
Mas Wartonegoro hanya bisa ikut merasakan kegundahan pak penambal ban, betapa kian sulitnya menjalani hidup dari hari ke hari, terlebih bagi orang-orang kelas bawah seperti pak penambal ban itu.
Jangankan bagi penambal ban yang pendapatannya tak menentu. Kawan sekantor Mas Wartonegoro, Denmas Suloyo, yang berpendapatan tetap dan jauh di atas pak penambal ban tadi saja masih berkeluh kesah tentang biaya pendidikan kedua anaknya yang tak bisa ditawar-tawar.
“Pokoknya biaya sekolah sekarang edan-edanan, terutama soal buku itu lho. Katanya tidak ada paksaan, tapi kenyataannya anak-anak ya takut kepada pak guru kalau tidak membeli. Waktu saya dulu sekolah, rasanya kok tidak sesulit sekarang ini ya. Dunia pendidikan sekarang sepertinya kok mengabaikan misi idealnya, mereka sekarang lebih berfungsi sebagai lembaga bisnis,” kata Denmas Suloyo grenengan.
Isu soal imbas diberlakukannya PSB Online bagi para guru yang tahun ini mendadak kehilangan “pendapatan tambahan” pun merebak. Padahal kebutuhan hajat hidup para guru dari hari ke hari juga terus bertambah. Kapitalisme di berbagai bidang telah mendorong semua lapisan masyarakat ikut larut menjadi manusia konsumtif.
Begitulah. Berbagai kritik tentang betapa sistem pendidikan kita akhir-akhir ini kian tak tentu arah, seolah bukan merupakan masalah. Bisa jadi benar pendapat Doni Koesoema A, seorang mahasiswa jurusan Ilmu Pendidikan dan Pengembangan Profesional Universitas Salesian, Roma yang menuliskan gagasannya di Harian Kompas pekan lalu bahwa kesewenang-wenangan sekolah menarik dana pendidikan dari masyarakat saat ini sudah pada taraf mengkhawatirkan. Banyak orangtua mengeluhkan biaya besar yang harus dibayar untuk sumbangan pengembangan institusi.
Kata dia, otonomi pendidikan tampaknya baru dipahami sekadar sebagai otonomi untuk memungut dana dari orangtua. Orangtua pun tak berdaya. Mereka tidak bisa marah sebab anak harus sekolah. Mereka pasrah meski dijadikan sapi perah! Siswa dari keluarga miskin akhirnya hengkang dari sekolah. Mereka tak mampu membayar uang sekolah.
Kita paham, bahwa jer basuki mawa bea. Menarik dana pendidikan dari masyarakat merupakan sesuatu yang wajar, terlebih bagi sekolah-sekolah swasta yang hidup matinya tergantung dari dana masyarakat. Namun, kata Doni, proses ini menjadi tidak wajar saat lembaga pendidikan memanfaatkan posisi lemah kekuatan tawar orangtua terhadap kebijakan sekolah. Apalagi kalau sekolah itu negeri.
Kita sependapat dengan Doni tentag otonomi pendidikan yang berubah wajah menjadi otonomi pungutan pendidikan yang akhirnya akan melahirkan ketimpangan, menyuburkan ketidakadilan dan mengerdilkan solidaritas. Elitisme sekolah menyingkirkan keluarga miskin dari sekolah. Yang kaya kian berjaya. Yang miskin kian tak berdaya.
Sistem pendidikan yang tak tentu arah itu seolah berlaku di semua strata pendidikan, SD, SMP, SMA hingga di tingkat perguruan tinggi. Sepuluh tahun lalu, antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) boleh disebut sebagai mitra yang saling melangkapi. PTN adalah lembaga pendidikan tinggi yang sangat berwibawa sekaligus bersahaja karena fungsinya yang benar-benar menekankan diri sebagai lembaga sosial bukan bisnis.
PTS pun dilihat sebagai lembaga pendidikan tinggi yang sangat diperhitungkan dan disegani karena mereka mampu mengembangkan diri sebagai sebuah institusi pendidikan yang tak tampak semata-mata sebagai sebuah lembaga bisnis. Tetapi sejak beberapa tahun terakhir ini, antara PTN dan PTS bagaikan “musuh” jika tidak boleh disebut sebagai saingan bisnis.
Situasi yang terjadi dalam sistem pendidikan tinggi kita saat ini bagaikan dalam kerangka hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dia yang akan menang. Yang lemah, silakan sekarat secara pelahan atau mati mendadak. Contoh riil yang selalu muncul adalah, betapa PTS sekarang ini mayoritas sudah tak berkutik karena “kerakusan” yang boleh dilakukan oleh PTN-PTN dalam menjaring mahasiswa.
Ketika pengelola PTS kelabakan memburu mahasiswa, PTN dengan leluasa menyedot mahasiswa dengan beragam program dan kesempatan. Jika tak lolos dari PSB atau PMDK, masih ada diploma, atau program ekstensi dan bahkan program swadana. Inilah sebagian kecil sistem pendidikan kita yang tak sehat dan mestinya segera menjadi perhatian serius pemerintah. o

Jadi pemimpin lewat iklan…

2008-12-03T19:10:00.000-08:00

Medio tahun 2003, dua orang pakar periklanan dari Amerika Serikat Al Ries dan Laura Ries meluncurkan buku marketing yang menghebohkan The Fall of Advertising and The Rise of PR, atau kalau diterjemahkan bebas kira-kira bermakna “Matinya Iklan dan Naik Pamornya Kehumasan”. Dengan kata lain, dua orang bapak-anak pemilik biro iklan Ries Cappiello Colwell di New York ini ingin mengatakan bahwa era beriklan sudah berakhir, masa iklan telah selesai. Mem-branding produk akan efektif jika lewat public relations, masa kehumasan telah datang.
“Jadi, apa benar iklan sekarang sudah tidak penting... nggak bakal ngefek apa pun,” pertanyaan itu mendadak dilontarkan Radenmas Suloyo kepada karibnya Mas Wartonegoro.
“Halah, sampeyan menyimpulkan teori seperti itu atas informasi dari siapa?” jawab Mas Wartonegoro agak terheran-heran mendapati sahabatnya memperoleh referensi bacaan fenomenal tadi.
“Kan mantan pak dosen jenengan juga yang berceritera. Kata beliau sekarang ini tak penting beriklan, karena kata beliau, era beriklan (di media massa) sudah berakhir. Iklan sudah mati, sudah jatuh pamor. Yang penting sekarang adalah ke-public relation-an. Itu dikatakan pak dosen sampeyan sambil menunjukkan buku ini ketika saya mau pasang iklan di koran,” papar Denmas Suloyo, seperti biasa, berapi-api.
Rupanya, Denmas Suloyo hendak membranding dirinya ke khalayak setelah namanya secara resmi tercantum ke dalam daftar calon tetap anggota legislatif. “Saya kasih tahu ya Denmas, di Indonesia iklan belum mati, iklan belum berakhir. Masyarakat kita masih terpesona dengan iklan. Mau bukti, itu para tokoh partai masih berlomba-lomba mengiklankan dirinya di berbagai media massa,” kata Mas Wartonegoro.
Begitulah. Di negeri kita tercinta, teori tentang “iklan sudah mati” seperti yang dipaparkan Al Ries dan Laura Ries ternyata tidak sepenuhnya benar. Termasuk untuk iklan politik. Survei yang dilakukan berbagai lembaga independen di negeri ini membuktikan bahwa tokoh-tokoh maupun Parpol di Indonesia masih gencar beriklan untuk membujuk para calon pemilihnya. Dalam buku Iklan dan Politik tulisan Budi Setiyono (2008) menyebut data ACNielsen pada Pemilu 1999 dana belanja iklan 41 partai politik mencapai Rp 35,6 miliar. Partai Golkar mengalokasikan dana paling besar yakni Rp 13,3 miliar, disusul PDI-P (Rp 7,5 miliar), dan Partai Republik dengan pengeluaran Rp 3,4 miliar.
Pada Pemilu Legislatif 2004, pengeluaran iklan partai-partai politik melonjak menjadi Rp 112,2 miliar untuk periode Maret 2004. PDI-P mengeluarkan dana terbesar, yakni Rp 39,25 miliar. Partai Golkar di urutan kedua dengan pengeluaran Rp 21,7 miliar. Sementara untuk pemilihan presiden, dana belanja iklan politik mencapai Rp 180 miliar (Hal 328). Untuk Pemilu 2009 mendatang, bisa kita saksikan betapa besarnya belanja iklan Parpol dan calon presiden ditandai dengan gencarnya iklan mereka di media massa.
Hasil dari iklan itu, nyatanya juga tidak mengecewakan. Survei paling mutakhir berbagai lembaga penelitian memperlihatkan bahwa popularitas mereka yang beriklan, seperti Prabowo, Sutrisno Bachir dan lainnya melonjak lumayan signifikan. Jadi, iklan memang belum mati di Indonesia. Bahkan, nyatanya di Amerika pun belanja iklan Barack Obama menghabiskan dana senilai US$4 juta (Rp 42,4 miliar) hanya untuk kampanye penutupan dalam iklan politik eksklusif di televisi (SOLOPOS, 31/10) .
Tentu saja lain Amerika lain Indonesia. Apalagi jika diperbandingkan antara Mr Obama dengan Denmas Suloyo, jelas kelasnya jauh berbeda. Iklan di media, tentu bukan satu-satunya yang dilakukan Obama. Dalam “memasarkan” dirinya, Presiden ke-44 AS ini tentu memiliki kualitas prima dan telah dirintis sejak lama. Branding yang dilakukannya benar-benar lewat beragam cara, integrated marketing communications. Tim public relations (PR) yang hebat, dibarengi kualitas orang yang hendak dijual juga hebat.
“Nah, kalau di sini Denmas... saya kira sampeyan kerep beriklan di koran saja, Insya Allah panjenengan bisa terkenal dan nanti laku di bursa politik,” kata Mas Wartonegoro ngeyem-yemi karibnya yang nyalon sebagai Caleg No 15, PDLY alias Partai Demokrasi Lah Yauw itu.
Dalam The Fall of Advertising and The Rise of PR karya Ries dijelaskan bahwa sukses pemopuleran sebuah merk (branding), akan lebih mudah dibangun melalui pendekatan PR, bukan periklanan (advertising ). Argumentasinya yang dilakukan iklan selama ini, tak lebih dari sekadar cara untuk mengungkapkan segala sesuatu yang baik semata (dalam istilah Ries, “ … advertising can only defend brand ..”).
Sementara, PR merupakan skenario terpadu untuk membangun sebuah pemahaman, atau bahkan mengubah persepsi.
Periklan menurut Ries menuju kekeruntuhan karena dalam pemasaran periklanan miskin kredibilitas, suatu unsur yang maha dahsyat pentingnya untuk dapat membangun kepercayaan konsumen atau publik pada umumnya terhadap suatu merk, sedangkan strategi PR dapat menciptakan kredibilitas itu.
Namun, bagi Indonesia, teristimewa bagi para calon pemimpin kita yang sedang membranding dirinya, termasuk Denmas Suloyo salah satunya, tak perlu pusing dengan soal kredibilitas, kualitas maupun kapasitasnya. Yang penting sering muncul di televisi atau koran dengan wajah tampan, senyum meyakinkan, menebarkan pesona, hidup mapan maka peluang menjadi pemimpin hanya melalui iklan bukan sebuah keniscayaan...
Tentu saja, inilah yang sesungguhnya menjadi soal. Ketika para calon pemimpin hanya mengandalkan iklan sebagai alat untuk menarik massa, memopulerkan diri sementara kapasitas, kredibilitas atau akuntabilitas mereka tidak jelas maka akan rugilah masyarakat pemilih. Mereka akan merasa tertipu karena iklan yang sering kali menampilkan opini subyektif atau kalau pun fakta, fakta yang telah dimanipulasi.
Lantas bagaimana menyikapi fenomena menjadi pemimpin lewat iklan ini? Rakyat pemilih sendirilah yang harus jeli, masyarakat harus cerdas, jangan sampai salah pilih hanya gara-gara terpikat oleh kemasan yang indah dan mengkilat padahal produk yang mereka pilih ternyata tidak berkualitas. Di sisi lain, calon pemimpin yang beriklan hendaknya juga menyadari tentang tingkat kecerdasan mayoritas masyarakat sehingga ketika mempromosikan dirinya masih rasional, tidak manipulatif, tidak menipu dan masih dalam batasan etika. Jika tidak, maka celakalah negeri ini... dipimpin oleh pejabat yang populer karena iklan bukan karena kredibilitas, kualitas dan komitmen yang sesungguhnya... q

Negeri belantara preman…

2008-12-03T02:44:00.000-08:00

Preman sedang jadi bintang di negeri ini. Mereka menjadi buah bibir berbagai kalangan. Jika dalam sebulan terakhir ini yang disasar polisi adalah para preman jalanan, pembicaraan masyarakat yang berkembang sudah meluas ke beragam kategori preman.
Ada yang mempertanyakan preman berdasi, preman berseragam, preman alusan, beking preman, bosnya preman, Ormas preman dan sebagainya yang menurut mereka mestinya juga diberantas.
”Yang ditangkapi polisi itu kan hanya preman-preman kelas jalanan ta Mas, kelas teri. Lha yang mengancam, memeras para pengusaha tetapi memakai seragam resmi itu kan juga preman. Mereka mestinya juga ditangkapi,” kata Denmas Suloyo membuka pembicaraan di warung hik sudut kampung bersama saya dan Mas Wartonegoro.
”Sampeyan kok sajak sewot gitu ta Denmas. Memangnya punya teman preman?” tanya Mas Wartonegoro.
”Bukan begitu Mas. Kan kalau polisi memberantas kejahatan hanya bagian ranting-rangtinya begitu kan tidak efektif, itu hanya gerakan instan, tindakan mak benduduk, hangat-hangat tahi ayam. Beda kalau akarnya yang langsung dipangkas, kan beres. Jadi menurut saya ya para beking preman, para pengguna jasa preman, para bos preman dan pejabat yang bertindak preman itu juga harus ditangkapi. Wong sudah menjadi rahasia umum, negeri kita ini kan sebenarnya belantara preman…” kata Denmas Suloyo seperti biasanya, berapi-api.
”Tetangga saya di Jebres, Koh Sing Sing Wae yang pengusaha material bangunan itu malah dipaksa setor uang ke berbagai pihak. Karena truk pengangkut barangnya masuk jalan kelas dua, dia harus setor uang ke banyak petugas berseragam. Kalau mengambil setoran bapak-bapak berseragam ini bahkan tak sungkan-sungkan bawa mobil patrolinya sampai di depan gudang. Mereka ini kan juga berkategori preman Mas. Belum lagi dia harus ngopeni preman-preman kampung yang juga minta jatah. Kalau tidak diberi… mereka bisa-bisa ngamuk,” tambah Denmas Suloyo dengan nada lebih tinggi.
Sebelum Denmas Suloyo lebih makantar-kantar, Mas Wartonegoro ingin memperjelas soal kata preman yang dibahas karibnya itu. Kata dia, mengutip ensiklopedia dunia maya Wikipedia, premanisme berasal dari kata bahasa Belanda vrijman yang berarti orang bebas, merdeka dan isme adalah aliran.
Sedangkan makna preman di Indonesia kemudian berkembang menjadi orang atau sekelompok orang yang sesuka hati, sebebas-bebasnya memperoleh penghasilan dengan cara memeras, mengancam orang lain.
Disimpulkan juga bahwa fenomena preman di Indonesia itu berkembang akibat kondisi ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan secara gampang, yaitu melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
Contoh preman di terminal bus yang memungut pungutan liar dari para sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya di terminal. Para pedagang kaki lima juga harus setor ke sekelompok orang yang katanya sebagai penjaga keamanan, kalau tidak setor... ya dagangannya dirusak oleh sekelompok orang itu juga.
”Benar juga pendapat sampeyan Denmas. Preman, kalau memang diartikan sebagai orang yang mencari penghasilan dari pungutan liar, memeras dan mengancam, sesungguhnya bukan hanya mereka yang di jalanan yang melakukan. Di tingkat birokrasi negara nyatanya juga banyak preman. Anggota dewan yang minta uang kompensasi untuk pembebasan lahan, pejabat yang minta fee ke pengusaha untuk pengadaan barang dan –ini yang lebih mengerikan alias mbah-nya preman, yaitu aparat keamanan yang meminta setoran dari preman di jalanan alias bekingnya preman… mereka-mereka ini kan juga preman sejati malahan,” kata Mas Wartonegoro.
”Nah, benar kan. Karena itu pak polisi memang sebaiknya tidak tebang pilih. Kalau sekiranya sekarang sedang gencar melaksanakan pemberantasan preman, semua preman yang hampir ada di semua sektor kehidupan di negeri ini juga harus diberantas. Itu baru namanya gerakan pemberantasan preman yang sesungguhnya. Rakyat pasti akan mendukung, karena semua aksi premanisme ujung-ujungnya yang menjadi korban terakhir pasti rakyat jelata seperti kita-kita ini kan Mas. Negeri kita ini bagaikan belantara preman ya,” tambah Denmas Suloyo.

Meluas
Begitulah. Apa yang disimpulkan Denmas Suloyo dan Mas Wartonegoro rasanya memang tak berlebihan. Dalam deklarasi Gerakan Anti Premanisme yang digelar sejumlah tokoh masyarakat, rohaniwan, artis, budayawan, aktivis LSM, jurnalis, kelompok minoritas, dan juga anggota masyarakat yang menjadi korban premanisme dan kekerasan, isteri Gus Dur Sinta Nuriyah Wahid menilai mobilisasi dan aksi premanisme yang dilakukan kelompok massa tertentu, baik yang berbasis sentimen kedaerahan, agama, politik, ataupun kepentingan ekonomi tertentu semakin meluas dan mengintimidasi masyarakat terutama kelompok minoritas dan yang termarjinalkan.
Padahal di sisi lain, aksi premanisme yang dilakukan organisasi massa tertentu itu, menurut Sinta, justru mencerminkan sekaligus menunjukkan adanya produk-produk kebijakan pemerintah yang gagal, bentuk pemerintahan yang buruk dan korup, serta ketidakjelasan dan ketimpangan dalam pemerintahan sendiri.
Lantas bagaimana dengan program pemberantasan preman yang diagendakan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri sejak dia dikukuhkan sebagai Kapolri beberapa waktu lalu itu? Tentunya kita berharap itu terus dilanjutkan. Semoga saja gerakan itu diperluas ke berbagai sektor kehidupan bermasayarakat kita. Memeras, menodong dan mengancam di negeri ini nyatanya bukan hanya dilakukan orang-orang di jalanan.
Premanisme tampaknya bahkan telah menjadi gerakan yang sangat terorganisir rapi. Karenanya, pemberantasan preman yang kini sedang dilakukan aparat kepolisian juga harus terorganisasi, sistematis dan tidak sepotong-potong serta dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga upaya menciptakan kenyamanan dan kemananan masyarakat benar-benar tercapai. q

Membangun pers dengan integritas...

2008-12-02T00:08:00.000-08:00

9 Februari pekan lalu, insan pers di Indonesia, khususnya mereka yang menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), baru saja memperingati Hari Pers Nasional dan HUT ke-61 PWI. Tak heran kalau Kangmas Watonegoro yang pekerjaan sehari-harinya kulak rungu adol warta itu, Minggu kemarin ngglenik soal peran dan fungsi pers dengan kanca kenthel-nya, Denmas Suloyo.
Soalnya, baru-baru ini Mas Wartonegoro mengaku baru saja dibuat tersinggung oleh pernyataan seorang pejabat lokal terkait dengan bidang kerja yang dicintainya itu. “Bagaimana tidak tersinggung, pejabat itu menuduh lembaga pers tempat saya bekerja telah membuat berita tanpa konfirmasi, menulis berita tanpa ada sumber berita dan kami dituduh telah melakukan pembohongan kepada publik...”
"Itu penting ya buat sampeyan?” tanya Denmas Suloyo.
“Loh... penting sekali. Itu tuduhan yang sangat serius Denmas. Kami betul-betul tersinggung, karena sebagai pekerja profesional kami tidak mungkin merendahkan diri dengan bekerja serampangan tanpa memperhatikan kode etik profesi dan kaidah jurnalistik yang berlaku. Kami punya integritas,” papar Kangmas Wartonegoro kepada teman ngobrolnya Denmas Suloyo.
“Lha integritas itu apa ta Mas…?” tanya Denmas Suloyo.
“Integritas itu soal reputasi, citra baik, kewibawaan dan soal kejujuran. Dan masalah ini bagi sebuah koran menjadi sangat penting,” jawab Kangmas Wartonegoro.
“Begitu ya…?”
“Iya begitu, soalnya selain ini terkait dengan idealisme, bisnis kami ini juga menyangkut soal kepercayaan publik. Kalau kami dianggap berbohong, itu kan sama artinya menghina kami,” kata Mas Wartonegoro menggebu-gebu.
“Begitu ya...?”
“Iya begitu...” jawab Mas Wartonegoro yang kemudian menuturkan soal teori jurnalisme yang ndakik-ndakik bahwa dalam bidang ini, kebenaran menjadi sesuatu yang sangat sakral dan penting. Sebab tugas utama pers adalah mencari dan menampilkan kebenaran.
Bahkan, kata Mas Wartonegoro yang masih belum puas ngudarasa, demi sebuah integritas dan martabat institusi pers harus berani mengembil risiko terbesar kehilangan penghasilan. “Memang benar, pers masa kini tak akan hidup jika tidak ada iklan. Namun jika pers ditekan demi sebuah iklan, jurnalis harus berani bersikap. Manajemen media massa yang profesional adalah yang mampu membedakan antara berita, opini dan iklan karena pada dasarnya isi penerbitan pers itu ya tiga hal tersebut.”
Bill Kovach dan Tom Rosentiel, dua orang pakar komunikasi massa mengemukakan bahwa terdapat sembilan elemen jurnalisme yang menjadi tolok ukur bagi benar atau tidaknya kerja para jurnalis ketika mengungkap kebenaran dari sebuah fakta. Kesembilan elemen jurnalisme itu menyangkut soal kebenaran yang harus dicari terus menerus, keberpihakan kepada masyarakat, selalu melakukan verifikasi, bersikap independen, menjadi pengawas serta memantau kekuasaan, sebagai forum publik yang menampung segala pendapat, gagasan, kritik dan saran, jurnalisme harus ditampilkan secara memikat dan relevan, berita yang ditampilkan haruslah proporsional dan komprehensif serta selalu mendengarkan hati nurani.
Lantas bagaimana substansi kebenaran dalam jurnalisme seperti yang dipaparkan Kovack dan Rosintiel itu? Menurut mereka, kebenaran dalam jurnlistik adalah kebenaran fungsional. Hal ini perlu dipertanyakan, mengingat kebenarn seringkali tampil secara subyektif. Kebenaran yang mana? Bukankah kebenaran bisa dipandang dari kacamata berbeda-beda? Tiap-tiap agama, ideologi atau filsafat memiliki konsep “kebenaran” dengan dasar pemikiran yang berbeda-beda. Lantas kebenaran menurut siapa? Wartawan toh memiliki latar belakang sosial, agama, etnis kewarganegaraan yang berbeda-beda.
Nah, terkait dengan pertanyaan itu Bill Kovach dan Tom Rosentiel menyebut bahwa kebenaran dalam jurnlistik adalah kebenaran yang secara terus menerus dicari. Kebenaran fungsional, diibaratkan seorang polisi yang melacak dan menangkap tersangka. Hakim menjalankan peradilan juga berdasar kebenaran fungsional. Pabrik diatur, pajak dikumpulkan, hukum dibuat, ilmu fisika, kimia, sejarah diajarkan guru dan sebagainya semua adalah kebenaran fungsional.
Kebenaran itu, kata Kovack dan Rosintiel senantiasa bisa direvisi. Terdakwa bisa bebas karena terbukti tak bersalah. Hakim bisa keliru. Pelajaran fisika, biologi, bisa salah. Hukum ilmu alam pun bahkan bisa direvisi. Hal ini pula yang dilakukan jurnalisme. Bukan kebenaran dalam arti filosofis, tapi kebenaran dalam tataran fungsional. Kebenaran dibentuk melalui proses berlapis-lapis, kebenaran dibentuk hari demi hari. Ibarat stalagmit, tetes demi tetes kebenaran membetuk stalagmit kebenaran yang besar.
Karena itu kebenaran harus dibangun oleh jurnalis profesional yang memiliki komitmen tinggi. Diperlukan pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, visioner, mau bekerja sama, adil dan peduli. Mengutip Duane Bradley, seperti tertulis dalam The Newspaper - ints Place in a Democracy (Wartawan & KEJ, Rosihan Anwar-1996), wartawan yang baik harus memiliki sejumlah aset atau modal. Yaitu pengetahuan, rasa ingin tahu, daya tenaga dan hidup (vitalitas), nalar berdebat, bertukar pikiran, keberanian, kejujuran dan keterampilan bahasa serta integritas yang mendalam.
Nah, dalam suasana yang masih kental dengan perayaan Hari Pers Nasional seperti sekarang ini, alangkah baiknya jika semua kalangan kian memahami betapa pentingnya peran media massa saat ini. Begitu juga sebaliknya, insan pers hendaknya semakin menyadari posisinya sebagai bagian dari civil society, sebagai pilar keempat demokrasi. Oleh karenanya, jika pers telah melencengkan diri dari fungsi sejatinya maka demokrasi itu secara pelahan namun pasti akan runtuh dan kita sadar mengenai hal itu, sehingga sikap profesional dengan terus menjaga integritas merupakan pilihan yang tidak bisa diganggu gugat. q

Pemimpin berakhlak mulia…

2008-12-01T21:43:00.000-08:00

Pulang dari kuliah Subuh, Denmas Suloyo hari Minggu kemarin ngecuprus berkeluh kesah kepada Mas Wartonegoro soal kecelakaan ringan yang baru saja dia alami. “Lha ora tiba-nangi pripun ta Mas, jalan yang menuju kampung saya itu tambah parah saja, lubangnya sampai sak kebo-kebo. Padahal desa-desa sebelah hampir semuanya sudah diperbaiki. Ini kayaknya ada unsur kesengajaan Bupati Mas, soalnya wilayah saya ini waktu Pilkada tidak mendukung dia,” kata Denmas Suloyo seperti biasanya mulai menerka-nerka.
“Ah sampeyan ini kok sukanya su’udzan. Ini puasa lho, nanti batal puasanya,” kata Mas Wartonegoro.
“Wah, lha saya ini bercerita soal realitas, fakta kok Mas. Fakta bahwa suara untuk Bupati yang sekarang itu di desa saya kalah mutlak, kami dulu tidak mendukung dia. Realitas bahwa jalan desa kami ini sekarang tak kunjung diperbaiki, padahal rusaknya sudah parah. Sudah berapa orang yang jatuh bangun dan tabrakan gara-gara jalan berlubang itu, termasuk saya,” jawab Denmas Suloyo nerocos.
“Lho bukan soal realitasnya, tapi soal berprasangka itu tadi lho bahwa belum dibangunnya jalan itu karena kesengajaan. Apa sampeyan pernah konfirmasi ke Bupati?” kata Mas Wartonegoro.
“Ya memang belum. Cuma ini kan sudah menjadi rahasia umum kalau Bupati kita itu suka balas dendam. Ini juga fakta bahwa para pegawai negeri yang dulu tidak mendukung dia, sekarang juga dikucilkan, tak diberi jabatan atau malah dimutasi ke daerah terpencil yang bikin tak krasan,” tambah Denmas Suloyo makin berapi-api.
“Ah itu kan manusiawi ta Denmas. Itu namanya risiko dari sebuah pilihan. Kalau sekarang Bupati sampeyan itu rada anyel kepada desa Anda, ya diterima saja. Kalau sekarang Bupati sampeyan itu ‘membuang’ orang yang tidak mendukungnya, ya mereka harus lapang dada,” kata Denmas Wartonegoro.
“Wah lha nggak bisa begitu dong Mas. Mentang-mentang berkuasa terus sewenang-wenang, adigang adigung adiguna... sapa ira sapa ingsun. Seorang pemimpin mestinya bersikap demokrat, tidak otoriter dan pendendam begitu. Ini kan persoalan berbangsa dan bernegara Mas, bukan masalah pribadi. Mas dokter tetangga saya itu sampai stres gara-gara dipindahtugaskan ke wilayah yang sangat jauh, hanya karena dia beda ideologi politik. Sebagai seorang pemimpin, tidak bisa begini dong Mas,” kata Denmas Suloyo tambah sewot.
“Wah benar juga ya kata sampeyan Denmas. Seorang pemimpin mestinya adalah seorang demokrat sejati, berakhlak mulia yang tidak membedakan dia dulu pendukung atau bukan. Seperti kata Pak Ustad yang berceramah tentang keteladanan kepemimpinan Nabi Muhammad tadi ya Denmas...”
“Ya seharusnya begitu... demokrat yang saya maksud itu adalah orang yang benar-benar mengerti tentang paham demokrasi, paham bagaimana berdemokrasi dalam bernegara ini,” imbuh Denmas Suloyo.
Keduanya memang baru saja terkesima mendengarkan penceramah kuliah Subuh di mesjid kampung mereka yang menceritakan betapa seorang pemimpin itu mestinya mengikuti teladan yang pernah dilakukan Nabi. Pak ustad bertutur, bahwa pada suatu ketika di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis buta yang setiap hari selalu berkata kepada tiap orang yang mendekatinya, “Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian mendekatinya maka kalian akan dipengaruhinya.”
Namun setiap pagi Muhammad Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawakan makanan, dan tanpa berucap sepatah kata pun Rasulullah SAW menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu, sedangkan pengemis itu tidak mengetahui bahwa yang menyuapinya itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan hal ini setiap hari sampai beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis buta itu.
Suatu hari sahabat terdekat Rasulullah yakni Abubakar RA berkunjung ke rumah anaknya Aisyah RA yang tidak lain merupakan isteri Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada anaknya itu, “Anakku, adakah kebiasaan kekasihku Muhammad yang belum aku kerjakan?“
Aisyah menjawab,”Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada satu kebiasaannya pun yang belum ayah lakukan kecuali satu hal.”
“Apakah Itu?” tanya Abubakar.
“Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar membawakan makanan untuk pengemis buta yang ada di sana,” kata Aisyah.
Keesokan harinya Abubakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Abubakar mendatangi pengemis itu lalu memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abubakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil menghardik, “Siapakah kamu?”
“Aku orang yang biasa (mendatangi engkau).”
“Bukan! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku,” bantah si pengemis buta itu. “Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut, setelah itu ia suapkan padaku,” pengemis itu melanjutkan perkataannya.
Abubakar tidak dapat menahan air matanya, ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, “Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW.”
Seketika pengemis buta itu pun menangis, tersungkur... mendengar penjelasan Abubakar RA. “Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, ia tidak pernah memarahiku sedikit pun, ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi, betapa dia pemimpin besar yang begitu mulia.... “ q

Pejabat di antara tajamnya pena & pedang…

2008-12-01T04:48:00.001-08:00

Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat ketiga mengatakan, “Saya memilih memiliki pers tanpa negara, daripada negara tanpa pers” sementara Napoleon Bonaparte bilang, “Saya lebih takut pada sebuah pena daripada seratus meriam” dan Winston Churchill menyebut, “Pena lebih tajam daripada pedang....”
Kalimat hiperbola para tokoh besar dunia itu bermakna bahwa ada peran yang sedemikian besar bagi media massa dalam ranah publik. Pedang yang secara fisik adalah senjata tajam pun digambarkan kalah tajam dibanding pena yang merupakan manifestasi dari pers. Media digambarkan seolah bisa menjadi “pedang pembunuh” dan “meriam pembantai”.
Barangkali karena pencitraannya yang seolah ngedap-edapi itulah, kantor kalawarti tempat Mas Wartonegoro bekerja dalam beberapa pekan terakhir ini silih berganti dikunjungi para calon pejabat publik, para priyagung calon anggota legislatif yang tahun depan bakal memperebutkan suara masyarakat agar bisa duduk di kursi dewan. Bagi mereka yang sadar akan pentingnya komunikasi publik dalam berbangsa dan bernegara, maka tidak ada salahnya jika mereka ingin tahu lebih detil tentang apa sesungguhnya peran dan fungsi media massa.
Sekalipun demikian, nyatanya, masih banyak pula pejabat publik yang menganggap pers justru sebagai lembaga pengganggu kinerja birokrasi bahkan dianggap tidak penting. Malah Mas Wartonegoro sempat terkejut sekaligus tersenyum kecut ketika suatu hari bertemu dengan seorang pejabat publik di Soloraya yang berkata, “Siapa bilang pena lebih tajam daripada pedang, menurut saya... pedang tetap bisa lebih tajam daripada pena...”
“Wah, saya benar-benar kaget Denmas ketika beliau yang pejabat publik berpengaruh itu berkata demikian kepada saya dan kawan-kawan wartawan. Ini bisa saya artikan sebagai sebuah ancaman. Sebagai pekerja pers, tentu saja saya waswas. Jangan-jangan kalau pena kami menulis berita kritis terlalu tajam, beliau benar-benar membuktikan bahwa pedangnya lebih tajam kalau digoreskan di tubuh kami,” cerita Mas Wartonegoro kepada kawan ngudarasa-nya Denmas Suloyo dan saya belum lama ini.
“Ah masak ada pejabat sepenting beliau berkata senaif itu?” tanya Denmas Suloyo setengah tidak percaya.
“Ya begitulah kenyataannya. Dia benar-benar berkata demikian dan tidak hanya sekali pak pejabat itu bilang seperti itu. Ini kan berbahaya, bukan begitu Mas?” tanya Mas Wartonegoro menegaskan kepada saya.
Saya pun hanya manthuk-manthuk. Karena sebagai seorang praktisi jurnalistik, yang saya pahami tentang makna “pena lebih tajam dari pedang” adalah kalimat kiasan, sebuah ungkapan yang bukan makna sebenarnya. Bagi orang yang mempunyai daya nalar tinggi, cerdas dan intelek, kalimat perumpamaan tersebut mestinya tidak diartikan secara harfiah. Kalau dalam makna sesungguhnya, mana ada sih pena lebih tajam dari pedang. Kecuali kalau pedangnya memang sudah kethul tur teyengen... atau yang berkata demikian adalah seorang barbar, penguasa tiran.
Pena adalah alat tulis yang digunakan para wartawan untuk mengungkapkan realitas empiris ke dalam realitas media. Ketika realitas sosial kemasyarakatan yang ditulis wartawan itu mengkritisi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dan “menyerang” seorang pejabat, maka pena itu ibarat pedang yang mampu “menebas” keputusan pejabat yang oleh publik dinilai keliru. Di sinilah sebenarnya salah satu peran penting pers, sebagai alat pengontrol.
Wartawan adalah orang yang menjalankan fungsinya sebagai pengemban amanat masyarakat atas peran media massa. Dalam teori jurnalistik, media massa seperti koran memiliki fungsi pemberi informasi, menghibur, pempersuasi pembaca, sebagai alat transformasi budaya dan juga menjadi alat kontrol atau pengawas atas kepentingan publik. Peran media massa yang sangat terkait dengan kepentingan publik inilah yang sering kali mengganggu “kepentingan” pejabat sehingga pena para wartawan diibaratkan bagai pedang.
Dengan fungsi pentingnya seperti itu, lembaga media massa profesional harus mampu mengakomodasi semua pihak, bertanggung jawab, memegang teguh etika, etiket dan moral serta bertindak adil untuk semua orang. Tugas seperti inilah yang membuat seorang wartawan harus selalu membela kebenaran dan bersikap egaliter. Karenanya, reputasi, nama baik dan kepercayaan dari masyarakat menjadi sangat penting bagi seorang wartawan. Wartawan yang berintegritas, yang senantiasa berpikir bahwa pekerjaannya adalah untuk kepentingan publik, penanya akan diasah menjadi setajam pedang.
Dr Effendi Gazali, Koordinator Program Master Komunikasi Politik Universitas Indonesia, pada salah satu artikelnya pernah menyebutkan bahwa dalam hukum komunikasi publik, ratusan pakar—mulai dari yang klasik sampai Middleton (2007)— peran pokok media massa adalah selalu memerhatikan kepentingan publik serta keterlibatan publik. Kepentingan publiklah yang menjadi alasan tak terbantahkan sepanjang zaman, yang membuat pers bisa melakukan laporan investigatif!
Dengan alasan itu pula, menurut Effendi, terhadap suatu obyek: yaitu pejabat publik, hampir semua hukum media di berbagai negara membebaskan pers untuk mempersoalkan mereka setiap saat sejauh menyangkut kepentingan publik. Konsekuensinya, semakin tinggi posisi pejabat publik, semakin sering dan semakin banyak media siap melakukan investigasi terhadapnya. Itulah risiko, konsekuensi dari status seseorang sebagai pejabat publik.
“Kalau dulu basis ilmunya cuma name makes news, sekarang sudah benar-benar paralel dengan konstruksi realitas bahwa setiap ulah pejabat publik pasti berimplikasi pada kepentingan publik. Bahkan konteksnya pun berkembang sedemikian rupa sehingga seorang pejabat publik yang dianggap melakukan kebohongan dan merugikan publik tidak hanya akan dicecar di negaranya, tetapi juga oleh media pada tataran global!” tandasnya.
Jadi, kalau ada pejabat publik yang merasa terganggu atau bahkan terancam dengan peran pers dalam menjalankan fungsinya bisa jadi dia tengah berada di jalan yang tidak lurus, tidak benar atau salah dalam menjalankan amanah. Jangan salahkan pers, jika kebijakan yang merugikan publik itu kemudian menjadi “komoditas” pemberitaan. Karena dalam kehidupan berdemokrasi, pers adalah pilar keempat. Penanya, bisa jadi lebih tajam dari pedang...[]

Dislenthik Gusti Allah…

2008-12-01T04:42:00.000-08:00

Saya ikut larut dalam suasana sedikit haru di rumah Mas Wartonegoro pekan lalu, ketika Raden Mas Suloyo dengan raut muka sajak memelas menemui kawan ngobrolnya itu. “Oalah Mas Warto, akhirnya pulang juga sampeyan. Wah sudah lama kita tidak membahas perkembangan republik kita yang kian semrawut ini ya Mas,” kata Denmas Suloyo kepada karibnya yang baru pulang dari rumah sakit itu.
“Lha memangnya ada apa ta Denmas negara kita ini, kok panjenengan sajak wigati banget…” timpal saya yang kebetulan juga sedang bertamu di rumah Mas Wartonegoro.
“We lha, sampeyan ini gimana ta. Apa selama ini panjenengan tidak pernah mengikuti perkembangan sosial, ekonomi dan politik negeri kita ini?” papar Denmas.
“Wah kalau saya sih, selama sakit sedang nyaman enggar-enggar penggalih… memaknai ganjaran yang sedang diberikan ini lho Denmas. Saya merasa sedang dislenthik Gusti Allah ,” kata Mas Wartonegoro mulai merespons ajakan diskusi Denmas Wartonegoro. Saya pun lantas lebih senang mendengarkan mereka berdiskusi yang biasanya menjadi seru.
“Lha iya ta, sampeyan ini kok ya ada-ada saja. Wong kecelakaan kok kunduran mobil. Mbok ya diendani, nggak usah ditahan-tahan segala…”
“Kalau tahu bakal begini, mobil itu sehari sebelumnya sudah saya pinjamkan njenengan Denmas…” jawab Mas Wartonegoro sembari tersenyum.
“He he he… ya sudah, wong namanya juga musibah kok ya Mas, itu kan bagian dari cobaan hidup. Yang penting sekarang kita bisa diskusi lagi… ngerumpi lagi demi kemajuan negeri ini. Soal kekisruhan yang saya maksud itu ya pasca BBM dinaikkan itu lho Mas,” kata Denmas Suloyo mulai sulaya.
“Ya begitulah Denmas… hidup ini kan kompleks, bukan sekadar perbuatan, tapi kata para ustad hidup ini juga cobaan,” jawab Mas Wartonegoro sembari mengutip tagline yang diucapkan seorang pemimpin Parpol di tv-tv.
“Saya khawatir, kalau semua orang ngisruh… emosional... hilang kesabaran, peristiwa 1998 akan terulang gara-gara kenaikan BBM. Semoga saja rakyat dan yang terpenting para pemimpin kita paham soal hidup ini juga adalah cobaan ya…” tambah Mas Wartonegoro.
“Wah, tidak bisa kita berharap semua orang berpandangan seperti itu Mas. Karena jelas kan, gara-gara kenaikan BBM itu kini masyarakat kecil semakin terhimpit. Hidup semakin susah, dan bagi mereka ini juga musibah… cobaan hidup yang kian bertambah berat,” papar Denmas Suloyo.
“Itulah yang saya maksud. Kita ini ibaratnya sedang dislenthik Gusti Allah, diingatkan bahwa hidup ini ya memang berat apalagi di zaman susah seperti sekarang ini. Ya kayak lagunya Koes Plus itulah, Ja pada nelangsa, jamane-jaman rekasa… urip pancen angel, kudune ra usah ngomel…” kata Mas Wartonegoro.
“Wek e e e… lha thik penakmen ta Mas. Kalau semua bisa pasrah seperti itu, ya sudah tamat. Tidak perlu diskusi, tak perlu ada demonstrasi tak perlu ada ribut-ribut soal kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ini kan masalah keadilan, kebenaran dan perjuangan rakyat,” timpal Denmas Sulaya kembali makantar-kantar.
“Wah lha kok panjenengan sing emosional. Saya kan hanya berbicara dari sudut pandang lain, bahwa ada sisi religiositas yang terkadang perlu juga dikemukakan. Mungkin kita ini sedang kembali diingatkan, dislenthik tadi lho Denmas. Kalau kita tersadar, ya semoga nantinya akan lebih baik. Kalau tidak, ya tidak tahulah… mungkin kita akan didugang… atau malah diberi bencana hebat, ditumpes kelor dan itu kan sudah terlalu sering terjadi di negeri kita ini…”
“Wah, habis sakit sampeyan kok sajak menep gitu to Mas Warto? Tapi saya pikir-pikir bener juga ya apa yang sampeyan katakana, bahwa ada sisi lain yang seharusnya selalu kita sadari bersama, bahwa hidup ini memang bukan sekadar perbuatan untuk meraih kesejahteraan… hidup itu juga cobaan ya,” kata Denmas Suloyo sok paham.
Dia lantas berkata bahwa dirinya teringat dengan apa yang pernah dikatakan Cak Nun, Emha Ainun Nadjib, beberapa tahun lalu ketika tsunami menerjang Aceh. Waktu itu Cak Nun bertanya, orang-orang Aceh selama bertahun-tahun adalah rakyat yang amat dan paling menderita dibanding kita senegara, “Tapi kenapa masih ditenggalamkan di kubangan kesengsaraan sedalam itu? Kalau itu hukuman, apa salah mereka? Kalau itu peringatan, kenapa tidak kepada gerombolan maling dan koruptor di Jakarta saja yang diterjang air bah? Kalau itu ujian, apa Tuhan masih kurang kenyang melihat kebingungan dan ketakutan rakyat Aceh di tengah perang politik dan militer yang tak berkesudahan kala itu?”
Pertanyaan itu dijawab oleh Emha sendiri lewat tokoh rekaannya Kiai Sudrun, “Penderitaan adalah setoran termahal dari manusia kepada Tuhannya, sehingga derajat orang Aceh ditinggikan…”
Tapi, lanjut Denmas Suloyo, apakah persolan kenaikan harga BBM dan kesengsaraan rakyat negeri ini bisa dianalogikan dengan bencana di Aceh itu? Banyak orang berkata, dimiskinkan secara materi, bagi bangsa kita itu mah sudah biasaaa. Tapi tentu saja harapan kita bersama adalah, jangan gara-gara kenaikan harga BBM, kita dimiskinkan pula secara moral. Moralitas kita jadi rendah, syaraf malu kita jadi putus, mahasiswa berbuat semena-mena, pemerintah hilang empati dan rasa peduli terhadap krisis lenyap, maunya mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah tanpa berusaha mencari alternatif lain guna mengurangi risiko sekecil-kecilnya atas penderitaan rakyat.
Setelah Denmas Suloyo dan Mas Wartonegoro lerem, saya jadi terngiang kembali apa yang pernah ditulis Yahya Staquf bahwa Tuhan memperingatkan, "Takutlah kalian pada bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim." Artinya, ada bencana "sapu bersih" yang bakal melahap semua, tak peduli orang-orang saleh. Ini ancaman "baru", dan mulai berlaku sejak kerasulan Musa AS. Sebelum itu, Tuhan senantiasa "turun tangan sendiri" menyelamatkan orang-orang saleh: penentang Nabi Nuh ditenggelamkan banjir, penentang Nabi Saleh ditelan bumi, penentang Nabi Luth diuruk batu, dan seterusnya, sampai dengan karamnya Firaun. Sesudah itu, orang saleh yang harus bertindak, berjuang sendiri mengoreksi kezaliman dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya.
Memperbaiki yang dimaksud tentu saja haruslah dengan kaidah, etika, norma dan aturan-aturan bukan dengan cara anarkis, represif, bukan pula dengan perusakan dan penghancuran, tanpa sopan santun dan daya nalar yang sehat. Seperti ditulis Yahya Staquf mengutip sabda Nabi Muhammad, "Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya (falyughoyyirhu)," maka benar-benar yang Beliau maksudkan adalah “mengubah”, bukan “menggasak” sembarang pelakunya…

Inikah zaman kalabendhu…

2008-12-01T04:23:00.000-08:00

Iki sing dadi tandane zaman kalabendhu
Lindhu ping pitu sedina
Lemah bengkah.
Manungsa pating galuruh, akeh kang nandang lara Pagebluk rupa-rupa.
Mung setitik sing mari, akeh-akehe pada mati…

(Inilah yang menjadi tanda zaman kehancuran
Gempa bumi tujuh kali sehari
Tanah pecah merekah
Manusia berguguran, banyak yang ditimpa sakit
Beragam bencana terus menimpa
Hanya sedikit yang sembuh, kebanyakan meninggal…)
Sepekan sudah kita menapaki Tahun 2006. Namun dalam sepekan itu pula, negeri kita seolah tak henti-hentinya dirundung kemalangan. Bencana dan tragedi datang silih berganti. Inikah tanda-tanda menuju zaman kehancuran, inikah dimulainya zaman kalabendhu, seperti yang diramalkan pujangga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Ronggowarsito?
Dalam syair Jangka Joyoboyo, yang penggalannya dicuplik di awal tulisan ini, Ronggowarsito menggambarkan bahwa zaman kehancuran itu ditandai dengan munculnya kereta yang berjalan tanpa kuda, tanah jawa berkalung besi, ada perahu berjalan di atas awan melayang layang, sungai kehilangan danau, pasar sudah tidak ramai lagi, manusia menemukan beragam fenomena yang terbolak-balik, kuda suka makan sambal, perempuan memakai busana laki-laki.
Itulah ramalan Ronggowarsito yang oleh sebagian orang sering disebut sebagai Nostrodamous van Java. Entah ramalan itu terbukti atau tidak, yang pasti apa yang dipaparkan Ronggowarsito ratusan tahun lalu, seolah relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang kita alami sekarang ini, zaman yang seolah menjadi puncak kenikmatan dunia karena segala macam kesenenang begitu mudah diraih. Namun di sisi lain, kerusakan telah terjadi di mana-mana.
“Zaman kalabendhu iku kaya-kaya zaman kasukan, zaman kanikmatan donya, nanging zaman iku sabenere zaman ajur lan bubrahing donya...”. (Zaman kalabendu itu seperti zaman yang menyenangkan, zaman kenikmatan dunia, tetapi zaman itu sesungguhnya adalah zaman menuju kehancuran…).
Begitulah. Kita kini sedang menyaksikan zaman penuh keprihatinan. Bencana longsor yang beruntun di Jember dan Banjarnegara dengan korban ratusan jiwa. Kita kini sedang ketakutan terhadap beberapa jenis makanan karena mengandung formalin, zat yang biasa dipakai untuk mengawetkan jenazah atau karena diberi zat pewarna yang biasa digunakan mewarnai kain. Belum lagi berbagai kebutuhan pokok yang terus melambung, BBM, beras, gula, kerupuk dan entah apa lagi. Semua orang bilang, tidak ada yang murah sekarang ini. Gambaran Indonesia sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi, hanyalah slogan.
Di sisi lain, etika dan moralitas bangsa kini dirasakan terus terdegradasi. Berita mengenai betapa absurdnya kehidupan bangsa kita, setiap hari terekspos di media massa. Betapa kita hanya bisa mengelus dada ketika tiga bocah, satu di Cilincing (Jakarta Utara) dan dua di Serpong (Kabupaten Tangerang), menorehkan catatan hitam bagi dunia anak Indonesia pada awal 2006.
Eka Suryana, 7, dibunuh di Cilincing, sementara Indah Sari, 3,5 dan Lintang Syaputra, 11 bulan, dibakar hidup-hidup di Serpong. Semuanya terjadi di rumah sendiri, pelakunya ibu dan kerabat sendiri. Semua hal yang dahulu seolah tidak masuk akal, kini menjadi peristiwa nyata. Seprti ramalan Ronggowarsito tentang perahu yang berjalan di atas awan melayang layang.
Jika saja Ronggowarsito tahu bahwa kini ada pesawat terbang, dia pasti akan terheran-heran. Barangkali sama herannya kita ketika menyaksikan ada seorang ibu yang tega membakar dua anak kandungnya. Indah Sari dan Lintang Syaputra tidak mengerti ketika ibunya, Yeni, 22, menyiramkan minyak tanah ke tubuh mereka. Belum sempat menyadari apa yang sebenarnya terjadi, tubuh mereka sudah disulut korek api oleh ibu kandung sendiri hingga keduanya kritis karena luka bakar hebat yang mereka alami.
Lantas apa yang harus kita lakukan menyaksikan kondisi yang sedmikian absurd, membingungkan, terbolak-balik dan semakin gila itu? Zaman yang oleh Ronggowarsito disebut sebagai masa ketika orang yang benar cuma bisa bengong, orang yang melakukan kesalahan berpesta pora, orang baik malah disingkirkan dan orang bejat malah naik pangkat.
Nasihat Ronggowarsito adalah; seberat apapun jangan sampai ikut larut dalam warna-warni zaman kalabendhu. Sebab zaman itu bakal sirna dan diganti dengan zaman ratu adil, zaman kemuliaan, karena itu tegarlah, tabah, kokoh dan jangan ikut serta melakukan kebodohan-kebodohan. Kita diminta menunggu zaman kemulyaan, zaman ketika ratu adil muncul. Tapi kapan? Entahlah, wallahu a'lam bisawab… hanya Tuhan yang tahu. Karena itu, sudah semstinya kita melaksanakan segala apa yang Dia perintahkan kepada kita untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini.

Ketika pejabat, aparat & penjahat bersepakat…

2008-12-01T00:16:00.000-08:00

Denmas Suloyo nyaleg, istilah untuk orang yang hendak mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Ini tentu saja mengejutkan Mas Wartonegoro, karibnya yang selama ini sering bersama-sama ngrasani perilaku para elite politik baik di daerah maupun pusat.
“Lhah sampeyan ini gimana ta Denmas… setahu saya selama ini kan panjenengan benci dengan politik, lha kok mak bedunduk ikut-ikutan nyaleg,” kata Mas Wartonegoro saat bertemu Denmas Suloyo di kediamannya.
“Wah ini mumpung ada kesempatan je. Kata orang-orang, kalau ingin memperbaiki sistem itu ya sekalian saja masuk ke dalam sistem itu, jadi tau persis bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Tidak asal nebak-nebak, ngrasani,” jawab Denmas Suloyo.
“Yak… opo hyok? Jangan-jangan malah katut, larut ke dalam sistem, lha wong sampeyan jadi oportunis gitu kok… nggak konsisten. Ya saya doakan saja semoga sampeyan benar-benar masih punya idealisme, jangan setelah menjadi pejabat publik malah bersepakat dengan para aparat dan bahkan penjahat untuk mensejahterakan diri masing-masing… lupa kepada rakyat. Itu kan yang masih terjadi di negeri ini sampai sekarang,” sergah Mas Wartonegoro yang kali ini giliran agak sewot karena sahabat ngerumpi-nya pindah haluan ingin menjadi pejabat.
Apa yang dilakukan Denmas Suloyo bukanlah kesalahan. Menjelang Pemilu 2009 ini memang sedang ada euforia. Rakyat jelata diajak-ajak ikut menjadi Caleg. Bahkan sejumlah partai membuka “iklan lowongan pekerjaan” untuk ikut serta menjadi Caleg tanpa harus aktif sebagai anggota partai sebelumnya, siapa saja boleh mendaftar.
Jadi Denmas Suloyo ini adalah salah seorang dari 12.198 orang Indonesia yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Mereka, orang-orang yang sedang mencari kesempatan (karena kini setiap orang boleh menjadi politisi) untuk menjadi pejabat publik, mewakili rakyat sebagai anggota dewan yang tersebar di 77 daerah pemilihan. Di tingkat pusat, mereka bakal memperebutkan 560 kursi Dewan Perwakilan Rakyat.
Pengamat politik dari UI Eep Saefullah Fattah menyebut antusiasme masyarakat untuk bisa duduk di kursi legislatif itu sebagai salah satu tuah nyata demokrasi. “Atas nama kebebasan, kompetisi, dan partisipasi, ribuan orang di seluruh Indonesia dengan penuh semangat ikut memperebutkan kursi-kursi wakil rakyat melalui Pemilu 2009. Demokrasi memberi ribuan orang itu semacam rasa percaya diri bahwa mereka layak menjadi pejabat publik.” (Kompas, 26/8)
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, benarkah Denmas Suloyo –yang selama ini sering bicara dan bertindak waton sulaya-- dan ribuan calon legislatif lainnya itu bisa diandalkan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang selama ini berjalan? Bukankah sejauh ini kita masih menyaksikan kacau dan campur aduknya peran dan fungsi pejabat, aparat dan birokrat bahkan “penjahat” di negeri ini?
Jika tradisi sogok-menyogok, suap-menyuap, kolusi, korupsi, bersepakat untuk sebuah pelanggaran di antara eksekutif, legislatif dan yudikatif seperti yang sedang kita saksikan di panggung politik pemerintahan negeri kita tercinta sekarang ini, maka jangan harap Pemilu 2009 yang katanya akan diisi oleh calon anggota legislatif muda, progresif, lebih banyak kaum perempuannya bakal mengubah wajah bangsa kita. Jika tradisi “bersepakat” di antara pejabat, aparat dan penjahat terus berlangsung, sulit rasanya kita berharap Indonesia mendatang bisa menuju ke kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih baik.
Dalam sistem pemerintahan demokrasi modern seperti yang dianut Indonesia sekarang ini, mestinya semua pihak, termasuk para calon legislatif, paham betul apa itu arti demokrasi yang di dalamnya mengandung makna pemisahan tugas, wewenang, tanggung jawab dan kekuasaan.
Salah satu hal penting dalam konsep demokrasi adalah adanya pemisahan kekuasaan atau trias politica. Konsep ini harus dilaksanakan secara benar. Trias politica adalah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Bukan malah berkompromi seperti yang sering kali kita rasakan di negeri ini. Seorang anggota Dewan bersepakat dengan gubernur untuk mengubah hutan lindung demi kepentingan komersial. Seorang jaksa bersepakat dengan terdakwa agar kasus yang sedang ditangani bisa dikompromikan. Jika hal ini terus terjadi, rusaklah negeri ini. Jadilah negeri ini menjadi negeri mafia.
Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif haruslah menjadi pihak yang saling memahami posisi, bukan untuk berkonspirasi. Karena seperti digagas Montesqui filosof legendaris Prancis abad pertengahan itu, konsep trias politica dimaksudkan sebagai pilar demokrasi untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, kekuasaan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan bukan untuk elite politik yang kemudian menjadi raja-raja kecil di daerah, misalnya.
Kita tentu saja berharap agar apa yang dikatakan Eep Saefullah bahwa setelah berjalan satu dasawarsa, reformasi ternyata cenderung menghasilkan gejala "rezim berubah, elite sinambung" akan berhenti setelah Pemilu 2009 nanti. Apa yang dimaksud Eep adalah, para elite yang menjadi para pelaku reformasi ternyata sungguh mudah terjebak menjadi agen kesinambungan perilaku nondemokratis. “Maka, sekalipun terjadi perubahan tipe rezim dari otoritarianisme Orde Baru ke demokrasi, berbagai bentuk perilaku nondemokratis masih terus bertahan.”
Semoga saja Denmas Suloyo dan kawan-kawan calon legislatif yang akan bertarung dalam Pemilu 2009 nanti benar-benar orang terpilih yang mampu mengemban tugas dan amanat rakyat. Bukan para pejabat yang siap-siap bersepakat dengan para “penjahat” demi keuntungan pribadi…q

Kisah santri di kampung maling…

2008-12-01T00:03:00.000-08:00

Perasaan Tumenggung Wartanagoro campur aduk ketika dia mendengar berita bahwa para wakil dan mantan wakil rakyat di nagari Surakarta Hadiningrat dijebloskan ke bui. “Saya ini harus bilang apa ya? Kalau mengatakan senang, kok rasanya tidak etis, wong bekas kawan-kawannya ditahan malah senang. Tapi kalau bilang sedih, nanti dibilang tidak memihak kepada rakyat, tidak mendukung upaya penegakan hukum,” kata Mas menggung Wartanagoro kepada rekannya, Raden Kanjeng Mas Sulaya.
Dia memang sengaja mendatangi Denmas Sulaya untuk diajak ngudarasa perihal isu paling mutakhir di tlatah Surakarta Hadiningrat itu. Sebagai orang yang kesehariannya harus berhubungan dengan pemberitaan dan beragam isu, Raden Kanjeng Mas Sulaya merasa perlu memperoleh pencerahan dan dukungan moril dari sahabatnya itu.
“Yang semakin membuat saya sesek itu ini lho Denmas,” jelas Wartanagara sembari menunjukkan selembar surat yang ditujukan kepada kantor kalawarti tempat dia bekerja kepada Denmas Sulaya.
Surat yang dutulis tangan dua halaman folio penuh itu, kemudian disimak Denmas Sulaya. Penulis itu mengaku kakak kandung dari wakil rakyat yang kini ditahan. Dalam tulisannya yang sangat runtut itu, sang kakak tersangka korupsi itu ingin mengungkapkan betapa adiknya sesungguhnya bukanlah seorang koruptor, adiknya adalah sosok pahlawan keluarga, adiknya adalah pribadi yang rendah hati dan jujur.
“Saya ingin memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya

Hidup yang semakin absurd…

2007-09-09T08:36:00.000-07:00

Kawan saya, Mas Panggalih, dosen di universitas paling top markotop di kota ini, sehari sebelum harga bensin dinaikkan menjadi Rp 4.500 bilang, “Hidup kita ini semakin lama kok semakin absurd ya…”
“Maksudnya?” tanya saya.
“Lha bayangkan saja, sekarang ini yang namanya duit sejuta itu nggak ada artinya. Dalam tempo sepekan, mak wusss… bablas. Bukan buat judi atau kegiatan bersenang-senang, tapi benar-benar buat kebutuhan hidup. Itu apa namanya bukan absurd… tidak masuk akal… mundur…” katanya.
“Oooo…” jawab saya, paham. Namanya juga pak dosen, maka dalam percakapan sehari-hari pun dia harus menggunakan istilah yang sedikit bedalah. Yang pasti, jika yang dia maksud adalah terjadinya kemunduran kualitas hidup yang terus menerus tidak masuk akal dari hari ke hari, itu benar adanya.
Maka, sesaat setelah pengumuman kenaikan BBM Mas Panggalih saya beritahu kalau harga bensin naik menjadi Rp 4.500 dia spontan berucap, “Kenthiiiir… kenthiiiir….” Katanya, pembuat keputusan itu benar-benar semena-mena, tak melihat kondisi riil di masyarakat yang sedang susah, tak mempunyai rasa empati terhadap penderitaan rakyat yang daya belinya kian merosot dan beragam keluh kesah lainnya.
Dia kemudian menggambarkan betapa kualitas kehidupannya sebagai seorang intelektual semakin menurun, akibat berbagai kebutuhan yang dia tanggung semakin tidak sebanding dengan pendapatan yang dia peroleh. Sebagai seorang dosen madya, bergaji sekitar Rp 2,5 juta dengan tiga orang anak yang mulai tumbuh besar, sementara isteri hanyalah seorang ibu rumah tangga, sungguh penghasilan sebesar itu jauh dari kata cukup untuk tidak menyebut sangat kurang. “Seringkali anak saya tiba-tiba menyodorkan surat edaran dari sekolah, Ayah, ini bayar les bahasa Inggris Rp 400 ribu…. Seperti saya katakan tadi, uang sejuta itu terkadang sudah habis dalam seminggu.”
Itu berarti, gaji Rp 2,5 juta sebulan sesungguhnya hanya cukup untuk “hidup” dua setengah pekan. Padahal dalam sebulan terdapat empat pekan. Bagaimana dengan biaya hidup pada satu setengah pekan ke depan? Itu gambaran seorang dosen, belum seorang pedagang yang pendapatannya sangat tidak pasti karena sangat tergantung pembeli, belum lagi seorang kuli bangunan, belum lagi seorang tukang becak yang kesulitan mencari penumpang.
Singkat kata, kesulitan memang kini sedang melanda pada semua lapisan, khusunya kalangan menengah hingga ke bawah yang merasakan bahwa kualitas kehidupan mereka dalam taraf kemunduran, absurd….
Hebatnya, sekalipun hidup penuh tekanan seperti itu, sebagian masyarakat kita tetap bersikap pasrah, ikhlas dan penuh permakluman. Jadi beruntunglah para pembuat kebijakan itu berhadapan dengan masyarakat yang sedemikian penuh dengan tepaselira, sehingga mereka seolah tanpa rasa, bagaikan “raja tega”, menaikkan harga BBM dua kali lipat dengan tutup mata.
***
Kawan saya, Mas Panggalih pun bertutur, betapa orang Indonesia itu luar biasa. Suatu ketika, dalam sebuah konferensi internasional membahas tentang kesejahteraan masyarakat dunia, seorang Indonesia bertanya kepada kawan di sampingnya yang kebetulan berasal dari Amerika. “Mister, gaji Anda di Amerika sana berapa?”
“O… gaji saya 2.000 dolar. Limaratus dolar saya cadangkan untuk kebutuhan rumah tangga, limaratus dolar untuk transportasi, dua ratus dolar untuk rekreasi, tigaratus dolar untuk tabungan,” kata kawan dari Amerika itu.
“Lha sisanya yang limartus dolar, untuk apa Mister…?” kata kawan kita yang dari Indonesia tadi.
“O… kalau itu urusan saya… Anda tidak perlu tahu, terserah saya uang itu akan saya gunakan untuk apa. Lha kalau Anda, gajinya berapa?” kata Mister asal Amerika itu balik bertanya.
“Gaji saya sebulan Rp 1 juta Mister. Limaratus ribu untuk cicilan rumah, tiga ratus ribu untuk bayar kredit sepeda motor, seratus ribu untuk beli bensin, dua ratus ribu untuk biaya sekolah anak-anak, tigaratus ribu untuk makan, seratus ribu un…”
“Sebentar… sebentar… Saudara. Yang Anda sebutkan itu kan sudah melebihi gaji Anda? Lha kekurangannya itu Anda dapat dari mana?”
“O… kalau itu urusan saya Mister… Anda tidak perlu tahu, terserah saya uang itu saya dapat dari mana,” kata kawan kita yang disambut senyum kecut Mister asal Amerika tadi.
Luar biasa memang, tetapi itu juga bagian dari absurditas bangsa kita. Bangsa yang dalam dasa warsa terakhir ini ibaratnya selalu dalam keadaan merugi. Karena kualitas kehidupan kemarin lebih buruk dari hari ini dan kualitas kehidupan hari ini tampaknya akan semakin buruk pada esok harinya.
Akan tetapi betapapun sengsaranya kita, betapapun celakanya kita, betapapun menderitanya kita, ternyata kita telah terbiasa dengan itu semua, kita hanya bisa pasrah. Simak saja syair lagu Koes Plus ini…Ja pada nelengsa//jamane jaman rekasa//urip pancen angel//kudune ra usah ngomel//urip kudu tentrem nyambut gawe karo ayem//ulat aja peteng yen dikongkon ya sing temen…
Absurd… memang…