Kapan wong cilik bakal gumuyu…?

Mas Wartonegoro kedatangan tamu, kawan lamanya, Dhimas Kanjeng Yasasusastra. Bagi dia, kedatangan Dhimas Kanjeng itu katanya sangat istimewa, karena sudah sekian lama keduanya tak berjumpa. Lebih istimewa lagi, Dhimas Kanjeng hari itu membawa oleh-oleh spesial. “Ini buku-buku hasil karya saya, semoga menjadi bacaan yang bermanfaat buat Mas Wartonegoro,” kata dia sembari menyerahkan empat buah buku tebal-tebal dengan cover mewah dan tentu saja diterbitkan oleh penerbitan yang sudah mempunyai nama.
“Wek e e e… elok tenan. Dhimas sekarang sudah menjadi pengarang besar rupanya,” kata Mas Wartonegoro memuji temannya yang kini telah menjadi seorang penulis buku, karena sebelumnya dia adalah kawan seperjuangan ketika bersama-sama menjadi juru warta.
“Ya karena ini mungkin sudah menjadi jalan saya Mas,” kata Dhimas Kanjeng kepada Mas Wartonegoro yang saat itu ditemani sahabatnya, Denmas Suloyo termasuk saya yang ikut nimbrung di kediaman Mas Wartonegoro.
Salah satu buku yang diberikan Dhimas Kanjeng Yasasusastra dan menarik perhatian Mas Wartonegora, Denmas Suloyo dan juga saya adalah buku berjudul Ranggawarsita Menjawab Takdir. Sebuah buku yang tentunya akan mengupas tuntas tentang perjalanan hidup pujangga besar nan legendaris dari Kota Solo itu. Benar saja, ketika lembar demi lembar kami buka, buku itu ternyata memang ingin membeber kebesaran seorang Ranggawarsita sejak kecil hingga dia menjadi pujangga besar pada abad ke-19. Gaya penulisan Dhimas Kanjeng Yasasusastra memang sangat menarik, layaknya sebuah novel, sehingga lumayan asyik kami menyimak dan lantas mendiskusikannya dengan perspektif kondisi masa kini.
Buku tentang Ranggawarsita itu menjadi bahan perbincangan yang menyenangkan bagi kami apalagi itu menjelang pergantian tahun baru. Sebab ide-ide atau kami sebut sebagai buah pikir sang pujangga tersebut begitu relevan jika dikaitkan dengan waktu, perubahan waktu, sekalipun rentang masa gagasan itu telah diungkapkan sekitar 200 tahun silam.
Dhimas Kanjeng Yasasusastra di buku itu menguak pemikiran Ranggawarsita yang telah melesat jauh ke depan melampau batas-batas waktu dan penalaran manusia pada masanya tentang bagaimana bangsa ini harus bersikap, berbuat dan bertindak menghadapi sebuah zaman sulit seperti sekarang ini sehingga akhirnya akan menemukan masa gilang gemilang, di mana rakyat jelata akan bisa tertawa senang atau dalam istilah Ranggawarsita wong cilik pada isa gumuyu.
Di dalam buku itupun diungkapkan betapa kekaguman Presiden Soekarno kepada sang pujangga. Dia pun memuji kebesarannya ketika hendak meresmikan patung Ranggawarsita di depan Museum Radyapustaka kompleks Taman Sriwedari 11 November 1953. Buah pikiran, gagasan dan ide-ide yang dilontarkan Ranggawarsita pada tahun 1800-an itu seolah tak lekang ditelan waktu.
Seperti dikutip Dhimas Kanjeng Yasasusastra, Bung Karno pada kesempatan persemian patung Ranggawarsita itu mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat, Jawa khususnya, terhadap tulisan-tulisan sang pujangga besar itu tidak bisa disangsikan lagi. Bahwa pada masanya, negeri ini akan megalami masa yang gilang gemilang…”Wong cilik bakal gumuyu,… Bahwa sampai pada saatnya rakyat akan bisa tertawa” kata Bung Karno.
Tapi Bung Karno mengingatkan bahwa untuk mencapai zaman yang gilang gemilang itu tidak bisa dengan menunggu nasib atau berpangku tangan. “… jikalau bangsa Indonesia tidak berjuang sekuat tenaga, tidak mau berkorban, apa yang kita miliki sekarang ini tidak akan terwujud dan apa yang dikatakan oleh Ranggawarsita bahwa akan datang zaman yang gilang gemilang itupun tidak akan terwujud,” kata Bung Karno seperti dikutip Dhimas Kanjeng Yasasusastra dalam bukunya setebal lebih dari 500 halaman itu.
“Nah inilah yang saya rasa relevan dengan keadaan bangsa kita sekarang ini. Selama puluhan tahun kita sudah merdeka, bahkan hampir dua ratus tahun diramalkan Ki Ranggawarsita kita bakal makmur sejahtera, ternyata wong cilik belum juga bisa gumuyu. Rakyat kecil masih banyak yang menderita, sengsara. Padahal negara kita adalah negeri yang kaya raya. Ini semua karena banyak dari anak bangsa ini yang belum berjuang sekuat tenaga, banyak penguasa yang tidak mau berkorban, malah mereka mementingkan diri sendiri,” papar Denmas Suloyo membuka suara.
”Betul kok Denmas, negeri kita ini memang kayaknya salah urus... persis seperti yang tersirat dalam Serat Kalatida karya Ki Ranggawarsita di buku Dhimas Yasasusatra ini,” timpal Mas Wartanegoro.
Mangkya darajating praja, kawuryan wus sunya ruri, rurah pangrehing ukara, karana tanpa palupi, atilar silastuti, sujana sarjana kel, kalulun Kalatida, tidhem tandhaning dumadi, ardayengrat dene karoban rubeda.
Ratune ratu utama, patihe patih linuwih, pra nayaka tyas raharja anekare becik-becik, paranedene tan dadi, paliyasing Kala Bendu, mandar mangkin andadra, beda-beda ardaning wong sak negara...
Dua bait isi Serat Kalatida itu oleh Dhimas Kanjeng Yasasusatra diterjemahkan:
Keadaan negara pada waktu sekarang, sudah semakin merosot. Situasinya telah rusak, karena sudah tidak ada yang dapat diteladani. Sudah banyak yang meninggalkan petuah dan aturan luhur. Orang cerdik cendekiawan terbawa arus Kalatida (zaman yang penuh keragu-raguan). Suasana mencekam. Karena dunia penuh dengan kerepotan.
Sebenarnya rajanya baik, patihnya juga cerdik, semua anak buah hatinya baik, pemuka-pemuka masyarakat baik, namun segalanya itu tidak menciptakan kebaikan. Oleh karena energi Kala Bendu. Bahkan persolan semakin menjadi-jadi tak terkendali. Lain orang, lain pikiran dan maksudnya.
Begitulah. Ruang diskusi di kediaman Mas Wartonegoro pun kian gayeng saat membahas keadaan negara yang belum juga menentu ini dikaitkan dengan buah pikiran Ranggawarsita. Tahun 2009 baru setapak kita lalui, namun bayang-bayang kesulitan ekonomi masih menggelayut, ancaman pemutusan hubungan kerja kian nyata, mencari bahan bakar untuk memasak saja susahnya luar biasa, rakyat terombang-ambing dalam percaturan politik yang membingungkan... itu bermakna bahwa wong cilik belum akan bisa tersenyum, durung bisa gumuyu dalam waktu dekat ini...
[]

Orang miskin “dilarang” sakit, dilarang sekolah…

Pagi baru saja beranjak. Matahari siang pun baru menjelang. Kangmas Wartonegoro yang memang biasa bermalas-malasan, karena dia mendapat jatah masuk kantor siang hari, agak tergagap-gagap ketika pintu rumahnya diketuk seseorang. Maklum, jam-jam tanggung seperti itu sangat jarang ada tamu yang datang, kecuali salesman.
Mas Wartonegoro semakin terhenyak saat tahu yang datang adalah seorang perempuan dengan raut wajah kusut masai. Apalagi dia ternyata bukan orang asing yang baru hari itu dia kenal. Wanita itu adalah Mbak Cempluk, kawan lamanya, yang sudah belasan tahun dia kenal. “Maaf, saya mengganggu. Saya cuma mau minta tolong, apa sampeyan bisa memintakan keringanan pembayaran di rumah sakit sebelah itu,” kata Mbak Cempluk sambil menitikkan air mata.
“Sik… sik… Mbak. Ada apa ta, kok datang-datang menangis,” jawab Mas Wartonegoro dengan perasaan berkecamuk.
“Anak saya. Sudah dua hari ini dirawat di rumah sakit situ. Tapi baru dua hari biayanya sudah mencapai Rp 2 juta. Lha saya dapet duit dari mana. Bapaknya sudah tidak ada. Pekerjaan saya cuman berdagang makanan, keliling perumahan ini. Sahari belum tentu dapat duit lima ribu rupiah,” katanya terbata-bata, air matanya tak lagi bisa dibendung.
Mas Wartonegoro pun hanya terhenyak. Hati dan pikirannya berkecamuk hebat. Mbak Cempluk adalah kawan akrabnya, walaupun tidak bisa disebut kaya, tapi hidupnya dulu berkecukupan. Namun kini nasibnya berubah seratus delapanpuluh derajat. Dia telah jatuh miskin. Dan jatuh miskin, sesungguhnya bukan hanya dialami Mbak Cempluk. Begitu banyak orang di sekitar Mas Wartonegoro hidup dalam kesulitan ekonomi.
Untuk makan sehari-hari saja, sebagian di antara mereka harus memeras keringat membanting tulang. Belum lagi untuk kebutuhan berobat ketika salah seorang anggota keluarganya sakit, seperti yang dialami Mbak Cempluk. Atau, membiayai sekolah anak-anak mereka. Bukan sekadar uang SPP, tapi ada komponen uang saku, uang transport, uang buku, uang fotokopi dan lain-lainnya.
Singkat kata, menjadi miskin di negeri ini, sama saja dengan tertimpa musibah terjatuh ke jurang yang sangat dalam tanpa ada penolong. Terminologi orang miskin dilarang sakit, orang miskin dilarang sekolah, adalah realita yang memang harus dihindari. Karena seperti ditulis Sixtus Tanje seorang guru Yayasan Pendidikan Diannanda Persekolahan St Kristoforus, Jakarta Barat di Harian Kompas beberapa waktu lalu bahwa dari hari ke hari kaum miskin di negeri ini makin kehilangan hak-haknya.
Hak mereka telah dirampas oleh pembangunan yang tunduk pada pasar. Kian hari jumlah orang miskin kian bertambah, sedangkan kekuasaan makin menjauh dari mereka. Semenjak neoliberalisme menjadi program utama yang dianut bangsa ini, sejak itu juga orang miskin semakin sulit untuk menikmati pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang memadai, dan pekerjaan yang layak. Neoliberalisme sebagai ideologi dunia seolah telah sukses meluluhlantakkan pertahanan hidup orang miskin untuk berpendidikan.
Maka begitu relevan kondisi pendidikan di negeri ini yang seolah meminggirkan masyarakat miskin dalam pendidikan seperti ditulis Eko Prasetyo, seorang pengamat sosial, penulis buku bertajuk Orang Miskin Dilarang Sekolah! Walau judulnya sangat terkesan provokatif buku ini tak lantas lebur ke dalam gagasan abstrak semata mengenai cita-cita pendidikan. Dalam buku setebal 255 halaman ini Eko membeberkan berbagai realitas sosial lewat riset dan investigasi yang mendalam.
Dia misalnya mengungkap seorang ”marketing” sekolah yang bekerja selama 18 jam persis tenaga salesman dalam “memasok” siswanya. Kegiatannya adalah mengidentifikasi nama-nama SMA di berbagai kabupaten untuk diiming-imingi agar mau sekolah di tempatnya. Bujukan itu dilakukan dengan dua langkah, yaitu mengirimkan surat kemudian didatangi sekolahnya. Dengan menggunakan mobil milik sekolah yang kadang milik rektor atau kepala sekolahnya, dikelilinginya sekolah tertentu untuk diberitahu tentang ‘masa depan’.
Lucunya isi surat itu tak sekadar “surat penawaran’, melainkan surat pemberitahuan bahwa seorang siswa di SMA yang dikunjunginya sudah diterima. Dengan memanfaatkan taktik ini secara agresif, siswa lalu diberitahu telah mendapatkan beasiswa separuh sedangkan separuhnya harus dibayar setelah lulus SMA, mirip yang dilakukan penyebar pemberitahuan kepada seseorang ‘telah memenangkan hadiah’, sisanya sebagai pelunasan ‘hak milik hadiah’ bisa dibayar belakangan. Sekolah, benar-benar telah menjadi obyek kapitalisme yang sangat kasar. Komersialisasi sekolah kini bukan lagi sesuatu yang tabu, termasuk di sekolah negeri.
Lantas siapa yang bersalah? Tentu saja tak bisa terlepas dari peran besar pemerintah yang memang telah membuka keran fungsi lembaga pendidikan sebagai sebuah pasar bebas, mesin produksi untuk meraup keuntungan. Jika sudah demikian, maka entah apa yang akan terjadi di negeri ini pada masa mendatang. Tak ada lagi kesempatan orang miskin untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak… mereka benar-benar dilarang sekolah dan dilarang sakit… jika tak ingin bertambah miskin… o

Optimisme bangsa limbung di perahu retak…

Tahun 2008 tinggal sepekan lagi. Dengan susah payah, penuh perjuangan, mandi keringat bahkan sebagian lainnya mungkin berdarah-darah tahun ini telah kita tapaki. Tahun 2009 yang penuh tantangan sudah mengadang di pintu gerbang. Krisis ekonomi global kata banyak pengamat dan peramal bakal mencapai puncaknya di tahun itu. Lantas apa yang bisa diperbuat bangsa ini?
”Kita harus optimis bisa bangkit Mas. Kita ini bangsa besar, bangsa yang tahan banting, bangsa yang kaya sumber daya… hanya mungkin karena salah urus saja kita sekarang jadi limbung,” kata Denmas Suloyo suatu sore kepada saya dan Mas Wartonegoro di News Cafe sebelah rumah.
”Wah kalau sekarang ini bukan sekadar salah urus Denmas. Kata orang-orang pintar, ini karena efek krisis global. Bosku, waktu rapat kemarin juga bilang kita harus mewaspadai tahun depan… suku bunga naik… dolar naik… ribuan karyawan telah dan bakal di-PHK… 50% omset perusahaan yang kami punyai bakal terpengaruh dengan kondisi itu,” timpal Mas Wartonegoro.
”Walah-walah… apa memang sudah segawat itu ta Mas. Tapi menurut saya, kalau para priyagung pembuat kebijakan dan kebijaksanaan negeri ini mau cancut tali wanda, holobis kuntul baris, menyingsingkan lengan baju, barsatu saling bergandengan tangan untuk mengurus bangsa ini secara benar dan demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai, golongan apalagi kepentingan pribadi saya yakin bangsa kita bisa berlayar menuju pantai harapan…” kata Denmas Suloyo.
”Ayak… sampeyan ki thik le puitis. Hambok dilihat kenyataannya ta Denmas, kasunyatan-nya. Para penggedhe malah berebut kursi kekuasaan, rebutan tahta ingin jadi penguasa. Ujung-ujungnya bisa kita saksikan, kepentingan golongan, kepentingan pribadi demi kelanggengan kekuasaan yang menjadi prioritas… akhirnya, ora wurung rakyat jelata seperti kita-kita inilah yang menjadi korban,” papar Mas Wartonegoro.
Bangsa limbung
Mendengar obrolan dua sahabat saya itu, saya jadi teringat dengan tulisan salah seorang wartawan senior Kompas Maria Hartiningsih beberapa pekan lalu yang mendeskripsikan negeri kita ini sebagai bangsa yang sedang limbung. Kata dia, pemerintah yang dikuasai orang-orang partai sekarang ini limbung dan sibuk dengan urusan kekuasaan untuk menguasai (power to survive, to control), bukan untuk melakukan sesuatu (power to do) demi kesejahteraan seluruh warga, tanpa terjebak notion minoritas-mayoritas . Penguasa abai terhadap semua di luar kepentingan politiknya sehingga daya hidup kaum muda dibiarkan meredup. Bangsa seolah berjalan limbung tak tentu arah.
Padahal, kata Maria, orang muda produktif (usia 18-45 tahun) di Indonesia saat ini sekitar 60 juta orang atau sekitar 25 persen dari jumlah penduduk. Mereka ada di tengah gempuran politik/budaya massal di ruang publik serta perebutan model dari politisi medioker yang memegang kekuasaan, menjadikan transformasi berbangsa di berbagai aspek masa transisi tidak terwujud. ”Pemerintahan jatuh pada model politik praktis tanpa panduan filosofis dan terjerembab pada konsensus suara terbanyak (atas nama ’demokrasi’, tetapi tanpa esensi), dan pasar yang tanpa etika. Yang marak di media saat ini adalah massa sebagai preman dan massa sebagai konsumen,” papar Maria (Kompas, 29/11).
Inti dari telaah kritis Maria Hartiningsih tersebut di atas adalah tiadanya semangat untuk mengobarkan daya hidup, kehendak bangsa untuk menjadikan negeri ini sebagai bangsa yang berkepribadian. Sebab, dalam kondisi seperti sekarang ini sesungguhnya yang diperlukan adalah aneka kebijakan publik yang menyuntikkan kehendak menjadi Indonesia. Indonesia yang mandiri, kokoh dan Indonesia yang disegani.
Seperti pada masa pra-kemerdekaan, ketika Indonesia terperangkap berbagai situasi global, perang, resesi, dan kepungan ideologi besar. Namun, dengan ketokohan Soekarno-Hatta, dibangunlah kehendak yang kuat untuk keluar dari perangkap itu dengan membentuk Indonesia sebagai bangsa. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kehendak menjadi bangsa dan membentuk Indonesia itulah yang digunakan untuk menanggapi seluruh ideologi besar yang mengepung Indonesia saat itu, termasuk menanggapi AS, Uni Soviet, komunisme, liberalisme, dan lain-lain.
Jika komitmen kebangsaan seperti yang dicetuskan Soekarno-Hatta itu dikobarkan kembali, maka bangsa ini tidak akan limbung diterjang goncangan gelombang. Jangan sampai terulang bangsa ini berada di dalam perahu retak seperti digambarkan dalam nyanyian Franky Sahilatua dan dipentaskan dalam bentuk drama oleh Emha Ainun Nadjib di tahun 1992 silam.
Sebuah kondisi berbangsa dan bernegara yang kelihatannya baik-baik saja, padahal bahaya laten mengancam karena mereka berada di bahtera yang retak. Dan apa yang dikhawatirkan itu nyatanya benar-benar terjadi ketika pada tahun 1998 perahu itu benar-benar pecah berantakan menjadi prahara euforia kebebasan. Untuk membangun kembali kehendak menjadi sebuah Indonesia yang kokoh ternyata sangat sulit, rumit, harus dimulai dari nol dan membtuhkan waktu entah sampai kapan.
Tahun 2009 adalah tahun harapan, meskipun diramal bakal banyak tantangan. Bahtera yang kita naiki harus benar-benar nyaman sehingga mampu mengantarkan anak bangsa sampai di pantai impian. Pantai idaman rakyat yang menyejahterakan, gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja… bukan perahu yang retak karena dinakhkodai orang yang tidak becus seperti bait-bait lagu yang dinyanyikan Franky,
Perahu negeriku, perahu bangsaku menyusuri gelombang//Semangat rakyatku, kibar benderaku
menyeruak lautan…//
Di atas tanahku, dari dalam airku tumbuh kebahagiaan//di sawah kampungku, di jalan kotaku terbit kesejahteraan// Tapi ku heran di tengah perjalanan
muncullah ketimpangan// Aku heran, aku heran
yang salah dipertahankan//Aku heran, aku heran
yang benar disingkirkan…//
Perahu negeriku, perahu bangsaku
jangan retak dindingmu//Semangat rakyatku, derap kaki tekadmu
jangan terantuk batu//Tanah pertiwi anugerah ilahi jangan ambil sendiri//Tanah pertiwi anugerah ilahi jangan makan sendiri//Aku heran, aku heran satu kenyang, seribu kelaparan//Aku heran, aku heran keserakahan diagungkan…

Kehilangan rasa...

Sebelum Lebaran lalu, kawan saya saat kuliah mem-forward sebuah artikel berjudul Kaca Spion yang (katanya) ditulis Andy F Noya, pemilik acara Kick Andy di Metro TV itu. Sesuai imbauannya, saya diminta membaca tulisan itu karena katanya sangat menarik. Benar memang. Tulisan atau persisnya catatan kehidupan Andy F Noya yang mantan wartawan di berbagai media cetak Ibukota itu sangat inspiratif.
Andy bertutur tentang kegundahan hatinya gara-gara makan gado-gado kesukaannya sewaktu mahasiswa yang kini telah berubah rasa. Padahal menurut Andy, gado-gado favoritnya semasa dia masih mahasiswa di luar pagar Perpustakaan Soemantri Brodjonegoro di Jalan Rasuna Said, Jakarta itu penjualnya masih sama, warna bumbu kacangnya masih sama bahkan kain penutup kiosnya masih tetap berwarna hitam seperti dulu.
"Menurut saya, waktu itu, inilah gado-gado paling enak seantero Jakarta. Harganya Rp 500 sepiring sudah termasuk lontong. Makan sepiring tidak akan pernah puas. Kalau ada uang lebih, saya pasti nambah satu piring lagi," begitu tulis Andy F Noya.
Tetapi ketika suatu hari Andy yang kini telah sukses itu ingin memuaskan rasa rindunya menyantap gado-gado kesukaannya, ternyata rasanya telah berubah. Itulah yang membuatnya gundah. "Gado-gado itu dulu selalu membuat saya ngiler. Namun baru dua tiga suap, saya merasa gado-gado yang masuk ke mulut jauh dari bayangan masa lalu. Bumbu kacang yang dulu ingin saya jilat sampai piringnya mengkilap, kini rasanya amburadul," tambahnya.
Kata dia, bukan semata pada masalah rasa gado-gado yang telah berubah. Akan tetapi lebih dari itu, menurut dia ada sesuatu yang bersifat lebih filosofis dalam kegundahannya tersebut. "Kepada isteri, saya utarakan kegundahan itu. Saya risau saya sudah berubah dan tidak lagi menjadi diri saya sendiri. Padahal sejak kecil saya berjanji jika suatu hari kelak saya punya penghasilan yang cukup, punya mobil sendiri dan punya rumah sendiri, saya tidak ingin berubah. Saya tidak ingin menjadi sombong karenanya."
Kata Andy, pandangan hidupnya itu berkaitan dengan pengalaman masa kecil dia di Surabaya. Sejak kecil dia mengaku benci orang kaya. Ada kejadian yang sangat membekas dan menjadi trauma masa kecil ketika berumur 9 tahun secara tidak sengaja dia mematahkan kaca spion mobil seorang kaya. Sang pemilik mobil itu memburunya hingga ke rumahnya yang sempit. "Dengan suara keras dia marah dan mengancam ibu saya. Dia meminta ganti rugi. Pria itu, yang saya kenali dari suaranya yang tidak bersahabat, akhirnya pergi setelah ibu berjanji akan mengganti kaca spion mobilnya. Saya ingat harga kaca spion itu Rp 2.000. Tapi pada tahun 1970, itu sangat besar. Terutama bagi ibu yang hanya penjahit. Setiap akhir bulan sang pemilik mobil datang untuk mengambil uang. Begitu berbulan-bulan. Saya lupa berapa lama ibu harus menyisihkan uang untuk itu. Tetapi rasanya tidak ada habis-habisnya. Setiap akhir bulan, saat orang itu datang, saya selalu ketakutan. Di mata saya dia begitu jahat. Bukankah dia kaya? Apalah artinya kaca spion mobil baginya?"
Itulah mengapa Andy waktu itu mengaku sangat membenci orang kaya dan berjanji jika dirinya menjadi orang kaya tidak akan semena-mena. Karenanya, ketika gado-gado yang dia makan pada masa susah dulu berubah rasa dia pun menjadi gundah. "Saya gundah. Jangan-jangan sayalah yang sudah berubah. Hal yang sangat saya takuti."
Tapi isterinya bilang bahwa dia tidak usah merasa bersalah. "Kalau gado-gado langgananmu dulu tidak lagi nikmat, itu karena sekarang kamu sudah pernah merasakan berbagai jenis makanan. Dulu mungkin kamu hanya bisa makan gado-gado di pinggir jalan. Sekarang, kamu punya kesempatan mencoba makanan yang enak-enak. Cita rasamu sudah meningkat.''

Elite sinambung
Begitulah kisah Andy F Noya itu juga saya sampaikan kepada sahabat saya Mas Wartonegoro dan Raden Mas Suloyo yang namanya kemarin sudah resmi masuk ke daftar calon sementara anggota legislatif. Maka tanpa menunggu jeda, Mas Wartonegoro pun langsung mengingatkan kawannya Denmas Suloyo untuk selalu mengingat-ingat kisah itu. "Jadi kalau nanti sampeyan mulya menjadi anggota Dewan yang terhormat, jangan njuk lupa pada asal usul sampeyan yang sekarang ini. Seperti Pak Andy Noya itu, selalu khawatir, selalu gundah kalau ada sesuatu yang berubah pada dirinya," kata Mas Wartonegoro.
"Lha iyalah Mas Warto... apa saya ini kelihatan seperti orang yang gampang berubah, gampang lupa kacang akan kulitnya, gampang lupa asal-usul ta?" jawab Denmas Suloyo.
"Saya kan hanya mengingatkan ta Denmas. Karena fakta menunjukkan bahwa begitu banyak orang yang berubah ke arah yang salah, apalagi kalau sudah menjadi pejabat. Bukti sudah banyak, tidak usahlah saya memberi contoh satu persatu. Setiap hari di koran saya itu kan ada saja kasus pejabat kena suap, pejabat korupsi, anggota dewan dijebloskan penjara karena menerima uang sogokan... dan masih banyak lagi, itu kan karena mereka sudah kehilangan rasa..." tambah Mas Wartonegoro.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Eep Saefullah pernah mengatakan bahwa kenyataannya setelah berjalan satu dasawarsa, reformasi ternyata cenderung menghasilkan gejala "rezim berubah, elite sinambung". Apa yang dimaksud Eep adalah, para elite yang menjadi para pelaku reformasi ternyata sungguh mudah terjebak menjadi agen kesinambungan perilaku nondemokratis. "Maka, sekalipun terjadi perubahan tipe rezim dari otoritarianisme Orde Baru ke demokrasi, berbagai bentuk perilaku nondemokratis masih terus bertahan."
Ini berarti pula bahwa perilaku pejabat kita masih saja berubah menjadi serakah ketika berkuasa. Mereka cenderung hanya mementingkan kesejahteraan diri sendiri, atau maksimal memikirkan kelompok atau golongannya agar tetap eksis menguasai percaturan perpolitikan negara. Banyak elite yang dulunya aktivis pro rakyat, yang dulunya merasa tertindas, yang dulunya orang tidak punya apa-apa ketika berkuasa lupa akan kesengsaraannya masa lalu, lupa akan ketertindasannya dulu dan lupa akan kesengsaraan orang lain. Mereka ibarat kere munggah bale, seperti Petruk dadi ratu yang merasa mendapat aji mumpung untuk menumpuk kekayaan dan kemudian kehilangan empati, kehilangan simpati serta kehilangan rasa gundah dan gelisah atas keadaan rakyat yang masih susah dan malah kemudian balik mereka tindas... q

Prasangka, praduga dan asumsi terhadap pers...

Para tokoh pers, beberapa pemimpin redaksi media massa se-Indonesia, sejumlah ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang mulai Selasa (27/11) besok akan berkumpul di Kota Solo. Mereka membuka forum dialog bertema Mewujudkan Pers Nasional yang Profesional, Beretika dan Bermartabat. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, memangnya pers ada yang tidak profesional, tidak beretika dan tidak bermartabat? Tentu saja jawabannya “ya... ada”.
Tetapi tentu saja ada dua hal yang menyebabkan pencitraan media massa menjadi seperti itu. Pertama karena pengelola di balik media itu yang memang tidak profesional, tetapi di sisi lain bisa jadi banyak orang apriori terhadap pers yang sesungguhnya sudah bekerja secara baik dan benar. Karenanya saya berharap forum ini akan mampu memberi pencerahan kepada orang-orang yang apriori terhadap pers, di samping tentu saja kian menjadi pembelajaran bagi para insan pers sendiri untuk terus memperbaiki diri.
Tujuh belas tahun lalu, ketika saya menekatkan diri menekuni pekerjaan sebagai wartawan di sebuah harian lokal di Yogyakarta, yang ada di benak saya adalah: menjadi wartawan itu harus berideologi kepada kebenaran, bermoral, merekam peristiwa menjadi berita bermakna.
Karena begitulah pengetahuan yang saya peroleh ketika selama satu bulan kali dua puluh empat jam, kami –sebanyak 17 orang calon jurnalis—didik oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) pimpinan Ashadi Siregar agar kelak menjadi wartawan yang benar-benar profesional, paham tentang etika, kaidah dan norma-norma jurnalistik.
Makanya, pekan lalu saya marah ketika mendengar ada seorang terpelajar yang bicara di sebuah forum ilmiah menyebut koran tempat saya bekerja sekarang ini mempunyai jargon ”membela yang bayar” untuk mempelesetkan semboyan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ”membela yang benar”. Bagi saya, pernyataan itu adalah pelecehan, penghinaan profesi yang selama belasan tahun sedemikian kuat kami jaga agar tidak tergelincir pada praktek-praktek jurnalisme menyimpang seperti itu.
Atas dasar teori apa dosen muda itu memvonis koran saya telah mengabaikan kaidah-kaidah pemberitaan hanya karena setiap pekan sekali kami memindahkan rubrik ke halaman lain karena halaman rubrik itu ditempati sebuah iklan? Atas kepentingan dan kapasitas sebagai apa dia menyatakan prihatin dan kasihan kepada wartawan yang telah menulis 7.000 karakter namun ketika muncul di koran tinggal 2.000 karakter?
Saya merasa pak dosen muda itu sebenarnya belum atau malah tidak paham tentang bagaimana mengelola perusahaan pers yang sekarang memang telah berubah menjadi industri itu. Saya rasa, simpulan yang dia ungkapkan tersebut sebatas prasangka, praduga, persepsi atau malah bisa jadi hanya sebuah asumsi picik seorang dosen pencari sensasi.
Media adalah lembaga yang berkonsekwensi memunculkan opini publik, saya merasa pers memang seringkali akan berhadapan dengan praduga, prasangka, persepsi dan asumsi publik terhadap pengelola pers itu sendiri. Mereka sering bertanya-tanya, apa sih ideologi orang-orang di balik media massa itu? Apa sih kepentingan mereka ketika memilih sudut pandang sebuah berita? Simpatisan partai apa sih wartawan pembuat berita itu?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang kerap muncul di kalangan masyarakat awam. Akan tetapi ketika bermacam sangkaan itu diungkapkan oleh seorang terdidik yang paham tentang ilmu komunikasi massa, tentu kami harus balik mempertanyakan kadar intelektualitas dia tentang pemahaman mengenai peran dan fungsi pers serta pengetahuan dia mengenai perkembangan pers dan managemen pers modern sekarang ini.
Pandangan sepihak dosen muda tadi, mungkin bisa menjadi hal menarik untuk dibahas terkait pencitraan pers yang profesional, beretika dan bermartabat. Banyak orang tidak paham tentang fungsi dan peran pers profesional yaitu pers yang mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi dan perannya dengan memperhatikan rambu-rambu dan etika serta norma-norma yang berlaku.
Insan pers sendiri menyadari bahwa semenjak kemerdekaan pers tercipta pascareformasi, memang kemudian dibarengi dengan munculnya pandangan sepihak sejumlah kalangan bahwa sejumlah lembaga pers memang menafikan peran idealnya. Akan tetapi, tentunya, hal tersebut tidak bisa digebyah uyah, disamaratakan. Kami, sebagai institusi pers yang telah berkomitmen bekerja secara profesional tentu akan marah ketika seseorang menyebut sisi ideal kami sebagai pers telah digadaikan dengan harga murah bermotif ekonomi. Karena ini sama saja menyebut kami telah melacurkan profesionalisme dan idealisme pers.
Sejumlah praktisi jurnalistik menyebut bahwa perilaku sebagian pers atau wartawan maupun pihak lain yang membonceng dan melakukan berbagai tindakan kontroversial dan merusak citra pers atau wartawan yang secara umum telah bekerja serius, telah merugikan pencitraan wartawan dan media serta merugikan kemerdekaan pers. Kemerdekaan ataupun kebebasan pers haruslah disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan norma-norma, etika profesional dan supremasi hukum.
Sekali lagi, itu berarti bahwa pers profesional adalah pers yang memiliki kemampuan melaksanakan fungsi dan perannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, memperhatikan rambu-rambu hukum, etika, norma kemasyarakatan dan keagamaan yang berlaku. Kami jelas tersinggung, ketika kesadaran terus menerus yang kami lakukan untuk menjaga profesionalisme sepanjang masa, tiba-tiba dengan tanpa indikator jelas, hanya berdasar asumsi dan prasangka, dengan enteng dan asal bicara seseorang menuduh kami telah menjual diri, mengorbankan “kebenaran” sebagai filosofi pers dengan “uang”.
Benar bahwa industri pers memang tidak bisa terlepas dari faktor ekonomi. Pers sebagai sebuah industri, tentu saja perlu memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, soal untung rugi, sistem manajemen, sumber daya manusia termasuk pemasaran. Denis Mc Quail, seorang pakar komunikasi massa bahkan menunjuk bahwa faktor komersial sangat berperan dalam mempengaruhi industri pers. Namun demikian, hal penting yang juga harus dipahami adalah, pers modern wajib mempertahankan sisi idealisme sebagai bagian dogma pers karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat akan produk pers yaitu berita. Ketika pers telah dipercaya masyarakat, itu bermakna berita yang ditampilkan sebagai sisi ideal industri pers telah dipenuhi. q

Orang Jawa jadi pengusaha…

Pada tahun 90-an, saya pernah membaca buku berjudul Orang Jawa Naik Haji… karya Danarto, seorang cerpenis, penyair, dramawan dan pelukis asal Sragen. Buku itu sebenarnya tak lebih dari sebuah laporan perjalanan haji seorang Danarto, penulis sastra yang karya-karyanya pada masa itu termasuk luar biasa karena keelokannya merangkai kalimat macam kumpulan cerpennya Godlob, Adam Ma’rifat dan Berhala.
Banyak orang bertanya, apa istimewanya Danarto naik haji? Saya menangkap pesan yang dia sampaikan dalam buku itu sesungguhnya adalah lebih pada persoalan “kejawaannya”, pandangan hidupnya yang telah terbentuk selaku manusia Jawa dengan segala prinsip dan kebudayaan Jawa yang dipahaminya.
Pandangan hidup orang Jawa yang sering disebut sinkretis (mencari keseimbangan atau keserasian hidup di antara sejumlah paham) menjadikan kisah orang Jawa naik haji itu menjadi sedemikian bermakna dalam tulisan Danarto. Ignas Kleden, pakar sosiologi itu pernah menulis bahwa pandangan hidup Jawa bukanlah suatu agama, tetapi suatu pandangan hidup dalam arti yang luas, yang meliputi pandangan terhadap Tuhan dan alam semesta ciptaan-Nya beserta posisi dan peranan manusia di dalamnya. Ini meliputi pula pandangan terhadap segala aspek kehidupan manusia, termasuk pula pandangan terhadap kebudayaan manusia beserta agama-agama yang ada.
Nah ingatan saya soal buku Danarto, Orang Jawa Naik Haji itu terusik ketika pada Jumat Legi, malam Sabtu 14 Maret lalu saya diundang untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-80 Pak Kam –sapaan akrab bagi Prof Dr Sukamdani Sahid Gitosardjono di Sahid Jaya Hotel Jakarta. Inilah sosok orang Jawa jadi pengusaha yang kiprahnya layak jadi panutan karena “kejawaannya”. Saya merasa beruntung karena bisa menyaksikan sejarah perjalanan hidup yang luar biasa priyagung kelahiran Sukoharjo yang digambarkan melalui tayangan audio visual dipadu gerak tari dan lagu dengan penyanyi Edo Kondologit, Waldjinah dan Krisdayanti yang menjadi sajian utama perayaan hari ulang tahun tersebut.
Di luar suasana megah, meriah dan agung yang terasa dalam perayaan hari ulang tahun Pak Kam di Puri Agung, Sahid Jaya Hotel Jakarta itu, ada kesan kuat yang saya tangkap bahwa sebagai orang Jawa dengan segenap filosofi hidupnya, Pak Kam telah berhasil mempertautkan antara bisnis, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang diakui dan dihormati banyak kalangan. Lihat saja tokoh-tokoh bangsa ini seperti Wapres Jusuf Kalla, Mendagri Mardiyanto, Wakil Ketua MPR Mooryati Soedibyo, dan sejumlah mantan pejabat tinggi negara, seperti Try Sutrisno, Emil Salim, Moerdiono, dan rekan-rekannya sesama pengusaha seperti Sudwikatmono, Sofjan Wanandi, The Nin King, Prajogo Pangestu, Ciputra dan masih banyak lagi yang ikut memberi selamat atas keberhasilan Pak Kam sebagai orang Jawa yang telah sukses mencitrakan ketokohannya sebagai seorang pengusaha nasional yang tangguh.
Seperti tertuang dalam buku terbarunya yang diluncurkan bersamaan dengan HUT ke-80 Pak Kam pekan lalu, Mempertautkan Bisnis, Pendidikan, Sosial dan Keagamaan di sana jelas tergambar bahwa karena lahir dan dibesarkan di lingkungan budaya Jawa, maka pikiran Jawa menjadi sangat dominan dalam pembentukan karakter dan personalitas Sukamdani. Budaya Jawa yang lebih mengedepankan masalah keharmonisan hubungan antara manusia dan alam itulah yang sehari-hari dihadapi dan dihayati Pak Kam sejak kecil.
Ajaran-ajaran budaya Jawa yang membentuk pandangan hidup Sukamdani bahwa urip iku nguripi yang bermakna bahwa manusia hidup haruslah menjaga kehidupan sekelilingnya tidak ada nuansa merusak, merebut, mengeksploitir sesuatu sampai habis. Yang ada adalah andum, weweh dan nguripi karena, “Sejatining urip iku mung mampir ngombe. Urip iku mung sadermo nglakoni…”
Pada bagian lain buku itu, Pak Kam juga menyebut bahwa dengan filosofi Jawa yang serba selaras dan seimbang itu ada anggapan bahwa orang Jawa seolah identik dengan kelambanan, malas dan tidak produktif. Itu semua karena banyak orang memahami filsafat Jawa secara parsial, seperti memaknai prinsip hidup alon-alon waton kelakon yang diartikan lambat asal selamat. Padahal maksud dari filosofi kalimat itu adalah mengajarkan kepada kita bahwa jika bekerja jangan tegesa-gesa dan harus berhati-hati agar tidak membahayakan diri. Karena di sisi lain terdapat ajaran kebat, nanging keliwat… cepat tetapi banyak yang terlewatkan.
Prinsip lain yang diambil dari filosofi Jawa sehingga Pak Kam berhasil dalam menjalankan roda bisnis serta seluruh hidup dan kehidupannya adalah nguwongke uwong, memanusiakan manusia sehingga dalam keseharian kita harus memperlakukan orang lain sebagai sesama ciptaan Allah SWT. Prinsip tumindaj sak madya, berperilaku wajar, bertindak tidak secara berlebih lebihan, tidak sombong dan tidak menonjolkan diri jika tidak dipandang perlu. Prinsip nut zaman kelakone, yaitu senantiasa siap menghadapi perubahan zaman karenanya seorang manusia haruslah visioner, antisipatif, kreatif dan inovatif dalam mengikuti perubahan, bukan malah diubah oleh situasi tetapi mampu mengubah diri sesuai dengan tuntutan zaman.
Prinsip terakhir adalah urip iku amanah, hidup itu amanah, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan prinsip ini, kita diajarkan untuk selalu sadar bahwa jika hidup kita meraih prestasi tinggi dan memperoleh kedudukan terhormat pasti itu berkat rida Allah SWT dan partisipasi orang lain. Dengan prinsip itu, berkah Allah yang diterima harus senantiasa disyukuri, dikelola baik-baik agar bermanfaat untuk stake holder dan masayarakat banyak sebagai tabungan hari tua dan akhir hidup yang baik, khusnul khotimah…
Begitulah. Di usianya yang telah mencapai 80 tahun Pak Kam telah membuktikan diri sebagai pengusaha besar dengan tetap memegang teguh pandangan-pandangan hidupnya sebagai orang Jawa. Pak Kam sudah menunjukkan bahwa orang Jawa dengan ajaran leluhurnya bukanlah manusia yang lamban, mudah menyerah dan menerima apa adanya. Ketika filosofi itu diterapkan secara proporsional dan dengan semangat membaja prestasi pasti bisa diraih.
Saya mengutip seorang penulis yang menuangkan gagasannya di situs http://opensource.jawatengah.go.id bahwa pandangan hidup Jawa itu bukan suatu agama, ia juga tidak identik dengan religiositas Jawa, karena cakupan pengertiannya lebih luas dari pada itu. Berbeda dengan pendapat sementara pakar yang menyimpulkan bahwa ciri karakteristik religiositas Jawa dan pandangan hidup Jawa bukanlah sinkretisme tetapi penulis ini memberinya nama “Tantularisme”. “Saya namakan demikian karena semangat ini bertumpu pada atau memancar dari ajaran Empu Tantular lewat kalimat kakawin Sutasoma: Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, bermacam-macam sebutannya, tetapi Tuhan itu satu, tidak ada kebenaran yang mendua.”
Kalimat Empu Tantular ini jelas tidak hanya menekankan prinsip dan keyakinan tentang keesaan Tuhan tetapi juga keesaan kebenaran! Di situlah letak semangat Tantularisme yang merupakan inti pandangan hidup Jawa. Semangat semacam ini menjiwai dan menyemangati tidak hanya religiositas Jawa tetapi juga semua unsur dan aspek kebudayaan Jawa. Sifat karakteristik budaya Jawa yang religius, non doktriner, toleran, akomodatif dan optimistik itu terbentuk secara kokoh diatas fondasi tantularisme ini.

Nurani anggota Dewan

Seiring dengan perubahan zaman, kebudayaan, tradisi serta norma-norma kehidupan masyarakat dalam bidang sosial dan politik pun berganti. Tak terkecuali bangsa ini. Satu hal yang mungkin paling dirasakan seluruh rakyat Indonesia adalah terjadinya perubahan struktur budaya dan norma dalam tata pemerintahan kita.
Jika dulu dikenal adanya dominasi eksekutif atas legislatif, maka kini hal itu sudah tak berlaku lagi. Legislatif adalah “lembaga sakti” yang mampu mengubah hitam-putihnya kiprah pembangunan di suatu wilayah.
Fenomena ini, awalnya, tentu saja menggembirakan kita. Mengapa? Karena sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat, mereka mampu mengontrol kiprah eksekutif yang sebelumnya begitu dominan. Hampir semua tindakan eksekutif, kala itu, seolah tak bisa tersentuh. Apa pun yang dilakukan eksekutif, legislatif seakan hanya bertindak sebagai lembaga stempel.
Namun seiring dengan perjalanan waktu pula, perubahan itu terus berlangsung dan dirasakan mulai tak terkontrol. Posisi kuat yang digenggam legislatif lambat tapi pasti, bertambah kokoh. Kedudukan eksekutif seolah hanya menjadi pecundang. Mereka harus tunduk dengan segala keinginan dewan yang mewakili rakyat. Keadaan ini, secara ekstrem, bahkan ada yang menyebut bahwa di Indonesia telah terjadi sebuah tirani minoritas.
Pendapat ini, tentu saja bisa kita maklumi. Karena suka atau tidak suka, telah begitu banyak produk yang ditetapkan oleh MPR, DPR hingga DPRD tak bisa digugat oleh siapapun. Mulai dari kasus pemecatan kepala bagian sebuah kantor di pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, hingga pencopotan bupati, walikota bahkan pelengseran presiden sekalipun bisa dilaksanakan.
Yang mengkhawatirkan, akhir-akhir ini ada trend di lembaga itu untuk membuat ketetapan yang arahnya sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan rakyat sebagai konstituen negeri ini yang mereka wakili, kecuali demi kepentingan mereka sendiri.
Contoh paling mutakhir adalah ketika anggota DPRD Kota Solo mengusulkan dana asuransi bernilai ratusan juta rupiah bagi mereka sendiri, serta telah ditetapkannya dana purna bakti atau pensiun sebesar Rp 100 juta/anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah akhir pekan lalu.
Tindakan kedua lembaga legislatif itu, tentu saja mengundang kritik tajam dari berbagai kalangan. Banyak pihak menyebut anggota DPRD telah kehilangan hati nurani atau tak mempunyai sense of crisis terhadap kondisi bangsa yang masih terpuruk dihantam krisis multi dimensi selama bertahun-tahun ini.
Mereka, para wakil rakyat yang terhormat itu, seolah menutup mata dan telinga bahkan nurani, untuk memperoleh privilege serta keuntungan pribadi berujud jaminan finansial yang berlebihan. Mereka dianggap mengabaikan nasib rakyat yang untuk mencari sesuap nasi pun harus memeras keringat dan membanting tulang.
Dengan kenyataan seperti itu, tak heran jika akhir-akhir ini banyak kalangan yang berpendapat minor terhadap eksistensi anggota Dewan. Harapan bahwa mereka akan memperjuangkan nasib rakyat ke arah yang lebih baik lambat laun menjadi pudar. Rakyat kian apatis terhadap negeri ini.
Lantas, apa yang akan terjadi jika masyarakat telah masa bodoh terhadap negerinya? Kehancuranlah yang akan terjadi. Oleh karenanya, senyampang keadaan lebih buruk belum terjadi, masih ada sebagian rakyat yang menggantungkan harapannya kepada DPRD, alangkah bijaksananya jika para anggota Dewan menyadari kekeliruannya.
Mari membuka lebih lebar hati nurani. Mari lebih berempati kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan terpuruk. Hidup dalam kesederhanaan lebih berarti daripada bergelimang harta namun selalu menjadi bahan pembicaraan bahkan cibiran masyarakat.
Jangan sampai para anggota Dewan malah hidup di menara gading yang jauh dari jangkauan rakyat akar rumput. Sebab, sekali lagi, mereka adalah wakil rakyat yang harus memahami situasi dan kondisi serta keadaan yang diwakilinya.