Peran penting pers dalam Pemilu (tajuk)

Terdapat momentum istimewa bagi insan pers Indonesia pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-47, Senin 9 Februari ini. Mengapa? Karena HPN tahun ini bersamaan dengan pesta demokrasi yang hendak digelar beberapa bulan ke depan. Peran penting pers dalam demokrasi tentu saja tidak bisa dinafikan. Sejumlah pihak bahkan menyebut pers merupakan pilar ke-4 dari demokrasi itu sendiri di luar konsep eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Karena pentingnya eksistensi pers inilah, Presiden AS Thomas Jefferson pernah mengatakan, “Seandainya saya harus memilih di antara ada pemerintah tanpa surat kabar dengan ada surat kabar tanpa pemerintah, maka saya—tidak ragu-ragu lagi–akan memilih yang terakhir; lebih baik ada surat kabar meski tanpa ada pemerintahan.” Mungkin kalimat itu terlalu bombastis, namun jika kita renungkan betapa kekuatan pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka pernyataan Thomas Jefferson tersebut tidaklah berlebihan.
Yang menjadi persoalan sekarang adalah, sejauh mana pers itu melaksanakan peran dan fungsinya secara profesional, mengikuti kaidah-kaidah jurnalisme, memegang teguh etika dan moralitas yang berlaku sehingga keberadaannya memang selayaknya dibutuhkan masyarakat. Terlebih dalam sebuah momentum yang sangat penting seperti pelaksanaan Pemilihan Umum 2009 ini, maka pers dituntut untuk berperan sebagai medium yang benar-benar mampu memenuhi hak atas rasa ingin tahu masyarakat secara benar.
Pers, seperti pernah dikatakan pakar jurnalisme Marshall McLuhan sesungguhnya adalah “kepanjangan” tangan manusia. Apa yang menjadi keinginan, cita-cita dan tujuan seorang manusia bisa diperluas oleh media massa. Media dengan jangkauan yang dimilikinya akan meluaskan banyak hal pada diri manusia, menerobos ruang dan waktu (Understanding Media: The Extentions of Man; 1987). Kondisi inilah yang mestinya dipahami oleh seluruh insan pers Indonesia yang pada hari ini tengah melaksanakan peringatan Hari Pers Nasional.
Pada hari yang bersejarah ini, hendaknya masyarakat pers di negeri ini melakukan introspeksi, perenungan, evaluasi sekaligus merancang langkah-langkah strategis atas kinerja yang telah dan akan dilakukan dalam era keterbukaan pers sekarang ini khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2009. Seperti dipesankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menerima Panitia HPN 2009, di Kantor Presiden, Kamis (29/1) silam, hendaknya pers turut membantu dalam proses pendidikan politik, termasuk juga sosialisasi mengenai pemilihan umum, baik itu berupa jadwal tahapan-tahapan Pemilu dan prosedur-prosedurnya, misalnya mencontreng serta aturan hukumnya.
Namun sesungguhnya peran penting pers dalam Pemilu tidak sekadar hal-hal yang bersifat teknis seperti yang disampaikan Presiden SBY tersebut. Hal terpenting yang perlu diingat adalah diperlukannya kesadaran terus-menerus para pelaku pers tentang betapa pentingnya untuk senantiasa memenuhi hak ingin tahu masyarakat sesuai dengan filosofi jurnalisme di mana di dalamnya terdapat elemen-elemen yang harus dipatuhinya.
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (dalam Kovach dan Rosenstiel, 2004), menyebut adanya 9 kriteria elemen jurnalisme ketika seorang jurnalis mempraktekkan ilmunya ke dalam sebuah kerja jurnalistik. Kewajiban pertama seorang jurnalis adalah apa yang dia cari adalah suatu kebenaran, kedua, loyalitas jurnalis harus kepada warga, public, ketiga intisari jurnalisme adalah disiplin dan verifikasi, keempat menjaga independensi dari sumber berita, kelima jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan, keenam jurnalism harus menyediakan forum publik untuk kritik atau dukungan warga, ketujuh jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting menarik dan relevan, kedelapan jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional, dan terakhir para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Jika hal tersebut dilakukan, maka kehidupan pers yang baik, sehat, obyektif dan jujur akan benar-benar terwujud termasuk dalam melaksanakan liputan Pemilu.