Negeri belantara preman…

Preman sedang jadi bintang di negeri ini. Mereka menjadi buah bibir berbagai kalangan. Jika dalam sebulan terakhir ini yang disasar polisi adalah para preman jalanan, pembicaraan masyarakat yang berkembang sudah meluas ke beragam kategori preman.
Ada yang mempertanyakan preman berdasi, preman berseragam, preman alusan, beking preman, bosnya preman, Ormas preman dan sebagainya yang menurut mereka mestinya juga diberantas.
”Yang ditangkapi polisi itu kan hanya preman-preman kelas jalanan ta Mas, kelas teri. Lha yang mengancam, memeras para pengusaha tetapi memakai seragam resmi itu kan juga preman. Mereka mestinya juga ditangkapi,” kata Denmas Suloyo membuka pembicaraan di warung hik sudut kampung bersama saya dan Mas Wartonegoro.
”Sampeyan kok sajak sewot gitu ta Denmas. Memangnya punya teman preman?” tanya Mas Wartonegoro.
”Bukan begitu Mas. Kan kalau polisi memberantas kejahatan hanya bagian ranting-rangtinya begitu kan tidak efektif, itu hanya gerakan instan, tindakan mak benduduk, hangat-hangat tahi ayam. Beda kalau akarnya yang langsung dipangkas, kan beres. Jadi menurut saya ya para beking preman, para pengguna jasa preman, para bos preman dan pejabat yang bertindak preman itu juga harus ditangkapi. Wong sudah menjadi rahasia umum, negeri kita ini kan sebenarnya belantara preman…” kata Denmas Suloyo seperti biasanya, berapi-api.
”Tetangga saya di Jebres, Koh Sing Sing Wae yang pengusaha material bangunan itu malah dipaksa setor uang ke berbagai pihak. Karena truk pengangkut barangnya masuk jalan kelas dua, dia harus setor uang ke banyak petugas berseragam. Kalau mengambil setoran bapak-bapak berseragam ini bahkan tak sungkan-sungkan bawa mobil patrolinya sampai di depan gudang. Mereka ini kan juga berkategori preman Mas. Belum lagi dia harus ngopeni preman-preman kampung yang juga minta jatah. Kalau tidak diberi… mereka bisa-bisa ngamuk,” tambah Denmas Suloyo dengan nada lebih tinggi.
Sebelum Denmas Suloyo lebih makantar-kantar, Mas Wartonegoro ingin memperjelas soal kata preman yang dibahas karibnya itu. Kata dia, mengutip ensiklopedia dunia maya Wikipedia, premanisme berasal dari kata bahasa Belanda vrijman yang berarti orang bebas, merdeka dan isme adalah aliran.
Sedangkan makna preman di Indonesia kemudian berkembang menjadi orang atau sekelompok orang yang sesuka hati, sebebas-bebasnya memperoleh penghasilan dengan cara memeras, mengancam orang lain.
Disimpulkan juga bahwa fenomena preman di Indonesia itu berkembang akibat kondisi ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan secara gampang, yaitu melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
Contoh preman di terminal bus yang memungut pungutan liar dari para sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya di terminal. Para pedagang kaki lima juga harus setor ke sekelompok orang yang katanya sebagai penjaga keamanan, kalau tidak setor... ya dagangannya dirusak oleh sekelompok orang itu juga.
”Benar juga pendapat sampeyan Denmas. Preman, kalau memang diartikan sebagai orang yang mencari penghasilan dari pungutan liar, memeras dan mengancam, sesungguhnya bukan hanya mereka yang di jalanan yang melakukan. Di tingkat birokrasi negara nyatanya juga banyak preman. Anggota dewan yang minta uang kompensasi untuk pembebasan lahan, pejabat yang minta fee ke pengusaha untuk pengadaan barang dan –ini yang lebih mengerikan alias mbah-nya preman, yaitu aparat keamanan yang meminta setoran dari preman di jalanan alias bekingnya preman… mereka-mereka ini kan juga preman sejati malahan,” kata Mas Wartonegoro.
”Nah, benar kan. Karena itu pak polisi memang sebaiknya tidak tebang pilih. Kalau sekiranya sekarang sedang gencar melaksanakan pemberantasan preman, semua preman yang hampir ada di semua sektor kehidupan di negeri ini juga harus diberantas. Itu baru namanya gerakan pemberantasan preman yang sesungguhnya. Rakyat pasti akan mendukung, karena semua aksi premanisme ujung-ujungnya yang menjadi korban terakhir pasti rakyat jelata seperti kita-kita ini kan Mas. Negeri kita ini bagaikan belantara preman ya,” tambah Denmas Suloyo.

Meluas
Begitulah. Apa yang disimpulkan Denmas Suloyo dan Mas Wartonegoro rasanya memang tak berlebihan. Dalam deklarasi Gerakan Anti Premanisme yang digelar sejumlah tokoh masyarakat, rohaniwan, artis, budayawan, aktivis LSM, jurnalis, kelompok minoritas, dan juga anggota masyarakat yang menjadi korban premanisme dan kekerasan, isteri Gus Dur Sinta Nuriyah Wahid menilai mobilisasi dan aksi premanisme yang dilakukan kelompok massa tertentu, baik yang berbasis sentimen kedaerahan, agama, politik, ataupun kepentingan ekonomi tertentu semakin meluas dan mengintimidasi masyarakat terutama kelompok minoritas dan yang termarjinalkan.
Padahal di sisi lain, aksi premanisme yang dilakukan organisasi massa tertentu itu, menurut Sinta, justru mencerminkan sekaligus menunjukkan adanya produk-produk kebijakan pemerintah yang gagal, bentuk pemerintahan yang buruk dan korup, serta ketidakjelasan dan ketimpangan dalam pemerintahan sendiri.
Lantas bagaimana dengan program pemberantasan preman yang diagendakan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri sejak dia dikukuhkan sebagai Kapolri beberapa waktu lalu itu? Tentunya kita berharap itu terus dilanjutkan. Semoga saja gerakan itu diperluas ke berbagai sektor kehidupan bermasayarakat kita. Memeras, menodong dan mengancam di negeri ini nyatanya bukan hanya dilakukan orang-orang di jalanan.
Premanisme tampaknya bahkan telah menjadi gerakan yang sangat terorganisir rapi. Karenanya, pemberantasan preman yang kini sedang dilakukan aparat kepolisian juga harus terorganisasi, sistematis dan tidak sepotong-potong serta dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga upaya menciptakan kenyamanan dan kemananan masyarakat benar-benar tercapai. q

Membangun pers dengan integritas...

9 Februari pekan lalu, insan pers di Indonesia, khususnya mereka yang menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), baru saja memperingati Hari Pers Nasional dan HUT ke-61 PWI. Tak heran kalau Kangmas Watonegoro yang pekerjaan sehari-harinya kulak rungu adol warta itu, Minggu kemarin ngglenik soal peran dan fungsi pers dengan kanca kenthel-nya, Denmas Suloyo.
Soalnya, baru-baru ini Mas Wartonegoro mengaku baru saja dibuat tersinggung oleh pernyataan seorang pejabat lokal terkait dengan bidang kerja yang dicintainya itu. “Bagaimana tidak tersinggung, pejabat itu menuduh lembaga pers tempat saya bekerja telah membuat berita tanpa konfirmasi, menulis berita tanpa ada sumber berita dan kami dituduh telah melakukan pembohongan kepada publik...”
"Itu penting ya buat sampeyan?” tanya Denmas Suloyo.
“Loh... penting sekali. Itu tuduhan yang sangat serius Denmas. Kami betul-betul tersinggung, karena sebagai pekerja profesional kami tidak mungkin merendahkan diri dengan bekerja serampangan tanpa memperhatikan kode etik profesi dan kaidah jurnalistik yang berlaku. Kami punya integritas,” papar Kangmas Wartonegoro kepada teman ngobrolnya Denmas Suloyo.
“Lha integritas itu apa ta Mas…?” tanya Denmas Suloyo.
“Integritas itu soal reputasi, citra baik, kewibawaan dan soal kejujuran. Dan masalah ini bagi sebuah koran menjadi sangat penting,” jawab Kangmas Wartonegoro.
“Begitu ya…?”
“Iya begitu, soalnya selain ini terkait dengan idealisme, bisnis kami ini juga menyangkut soal kepercayaan publik. Kalau kami dianggap berbohong, itu kan sama artinya menghina kami,” kata Mas Wartonegoro menggebu-gebu.
“Begitu ya...?”
“Iya begitu...” jawab Mas Wartonegoro yang kemudian menuturkan soal teori jurnalisme yang ndakik-ndakik bahwa dalam bidang ini, kebenaran menjadi sesuatu yang sangat sakral dan penting. Sebab tugas utama pers adalah mencari dan menampilkan kebenaran.
Bahkan, kata Mas Wartonegoro yang masih belum puas ngudarasa, demi sebuah integritas dan martabat institusi pers harus berani mengembil risiko terbesar kehilangan penghasilan. “Memang benar, pers masa kini tak akan hidup jika tidak ada iklan. Namun jika pers ditekan demi sebuah iklan, jurnalis harus berani bersikap. Manajemen media massa yang profesional adalah yang mampu membedakan antara berita, opini dan iklan karena pada dasarnya isi penerbitan pers itu ya tiga hal tersebut.”
Bill Kovach dan Tom Rosentiel, dua orang pakar komunikasi massa mengemukakan bahwa terdapat sembilan elemen jurnalisme yang menjadi tolok ukur bagi benar atau tidaknya kerja para jurnalis ketika mengungkap kebenaran dari sebuah fakta. Kesembilan elemen jurnalisme itu menyangkut soal kebenaran yang harus dicari terus menerus, keberpihakan kepada masyarakat, selalu melakukan verifikasi, bersikap independen, menjadi pengawas serta memantau kekuasaan, sebagai forum publik yang menampung segala pendapat, gagasan, kritik dan saran, jurnalisme harus ditampilkan secara memikat dan relevan, berita yang ditampilkan haruslah proporsional dan komprehensif serta selalu mendengarkan hati nurani.
Lantas bagaimana substansi kebenaran dalam jurnalisme seperti yang dipaparkan Kovack dan Rosintiel itu? Menurut mereka, kebenaran dalam jurnlistik adalah kebenaran fungsional. Hal ini perlu dipertanyakan, mengingat kebenarn seringkali tampil secara subyektif. Kebenaran yang mana? Bukankah kebenaran bisa dipandang dari kacamata berbeda-beda? Tiap-tiap agama, ideologi atau filsafat memiliki konsep “kebenaran” dengan dasar pemikiran yang berbeda-beda. Lantas kebenaran menurut siapa? Wartawan toh memiliki latar belakang sosial, agama, etnis kewarganegaraan yang berbeda-beda.
Nah, terkait dengan pertanyaan itu Bill Kovach dan Tom Rosentiel menyebut bahwa kebenaran dalam jurnlistik adalah kebenaran yang secara terus menerus dicari. Kebenaran fungsional, diibaratkan seorang polisi yang melacak dan menangkap tersangka. Hakim menjalankan peradilan juga berdasar kebenaran fungsional. Pabrik diatur, pajak dikumpulkan, hukum dibuat, ilmu fisika, kimia, sejarah diajarkan guru dan sebagainya semua adalah kebenaran fungsional.
Kebenaran itu, kata Kovack dan Rosintiel senantiasa bisa direvisi. Terdakwa bisa bebas karena terbukti tak bersalah. Hakim bisa keliru. Pelajaran fisika, biologi, bisa salah. Hukum ilmu alam pun bahkan bisa direvisi. Hal ini pula yang dilakukan jurnalisme. Bukan kebenaran dalam arti filosofis, tapi kebenaran dalam tataran fungsional. Kebenaran dibentuk melalui proses berlapis-lapis, kebenaran dibentuk hari demi hari. Ibarat stalagmit, tetes demi tetes kebenaran membetuk stalagmit kebenaran yang besar.
Karena itu kebenaran harus dibangun oleh jurnalis profesional yang memiliki komitmen tinggi. Diperlukan pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, visioner, mau bekerja sama, adil dan peduli. Mengutip Duane Bradley, seperti tertulis dalam The Newspaper - ints Place in a Democracy (Wartawan & KEJ, Rosihan Anwar-1996), wartawan yang baik harus memiliki sejumlah aset atau modal. Yaitu pengetahuan, rasa ingin tahu, daya tenaga dan hidup (vitalitas), nalar berdebat, bertukar pikiran, keberanian, kejujuran dan keterampilan bahasa serta integritas yang mendalam.
Nah, dalam suasana yang masih kental dengan perayaan Hari Pers Nasional seperti sekarang ini, alangkah baiknya jika semua kalangan kian memahami betapa pentingnya peran media massa saat ini. Begitu juga sebaliknya, insan pers hendaknya semakin menyadari posisinya sebagai bagian dari civil society, sebagai pilar keempat demokrasi. Oleh karenanya, jika pers telah melencengkan diri dari fungsi sejatinya maka demokrasi itu secara pelahan namun pasti akan runtuh dan kita sadar mengenai hal itu, sehingga sikap profesional dengan terus menjaga integritas merupakan pilihan yang tidak bisa diganggu gugat. q

Pemimpin berakhlak mulia…

Pulang dari kuliah Subuh, Denmas Suloyo hari Minggu kemarin ngecuprus berkeluh kesah kepada Mas Wartonegoro soal kecelakaan ringan yang baru saja dia alami. “Lha ora tiba-nangi pripun ta Mas, jalan yang menuju kampung saya itu tambah parah saja, lubangnya sampai sak kebo-kebo. Padahal desa-desa sebelah hampir semuanya sudah diperbaiki. Ini kayaknya ada unsur kesengajaan Bupati Mas, soalnya wilayah saya ini waktu Pilkada tidak mendukung dia,” kata Denmas Suloyo seperti biasanya mulai menerka-nerka.
“Ah sampeyan ini kok sukanya su’udzan. Ini puasa lho, nanti batal puasanya,” kata Mas Wartonegoro.
“Wah, lha saya ini bercerita soal realitas, fakta kok Mas. Fakta bahwa suara untuk Bupati yang sekarang itu di desa saya kalah mutlak, kami dulu tidak mendukung dia. Realitas bahwa jalan desa kami ini sekarang tak kunjung diperbaiki, padahal rusaknya sudah parah. Sudah berapa orang yang jatuh bangun dan tabrakan gara-gara jalan berlubang itu, termasuk saya,” jawab Denmas Suloyo nerocos.
“Lho bukan soal realitasnya, tapi soal berprasangka itu tadi lho bahwa belum dibangunnya jalan itu karena kesengajaan. Apa sampeyan pernah konfirmasi ke Bupati?” kata Mas Wartonegoro.
“Ya memang belum. Cuma ini kan sudah menjadi rahasia umum kalau Bupati kita itu suka balas dendam. Ini juga fakta bahwa para pegawai negeri yang dulu tidak mendukung dia, sekarang juga dikucilkan, tak diberi jabatan atau malah dimutasi ke daerah terpencil yang bikin tak krasan,” tambah Denmas Suloyo makin berapi-api.
“Ah itu kan manusiawi ta Denmas. Itu namanya risiko dari sebuah pilihan. Kalau sekarang Bupati sampeyan itu rada anyel kepada desa Anda, ya diterima saja. Kalau sekarang Bupati sampeyan itu ‘membuang’ orang yang tidak mendukungnya, ya mereka harus lapang dada,” kata Denmas Wartonegoro.
“Wah lha nggak bisa begitu dong Mas. Mentang-mentang berkuasa terus sewenang-wenang, adigang adigung adiguna... sapa ira sapa ingsun. Seorang pemimpin mestinya bersikap demokrat, tidak otoriter dan pendendam begitu. Ini kan persoalan berbangsa dan bernegara Mas, bukan masalah pribadi. Mas dokter tetangga saya itu sampai stres gara-gara dipindahtugaskan ke wilayah yang sangat jauh, hanya karena dia beda ideologi politik. Sebagai seorang pemimpin, tidak bisa begini dong Mas,” kata Denmas Suloyo tambah sewot.
“Wah benar juga ya kata sampeyan Denmas. Seorang pemimpin mestinya adalah seorang demokrat sejati, berakhlak mulia yang tidak membedakan dia dulu pendukung atau bukan. Seperti kata Pak Ustad yang berceramah tentang keteladanan kepemimpinan Nabi Muhammad tadi ya Denmas...”
“Ya seharusnya begitu... demokrat yang saya maksud itu adalah orang yang benar-benar mengerti tentang paham demokrasi, paham bagaimana berdemokrasi dalam bernegara ini,” imbuh Denmas Suloyo.
Keduanya memang baru saja terkesima mendengarkan penceramah kuliah Subuh di mesjid kampung mereka yang menceritakan betapa seorang pemimpin itu mestinya mengikuti teladan yang pernah dilakukan Nabi. Pak ustad bertutur, bahwa pada suatu ketika di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis buta yang setiap hari selalu berkata kepada tiap orang yang mendekatinya, “Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian mendekatinya maka kalian akan dipengaruhinya.”
Namun setiap pagi Muhammad Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawakan makanan, dan tanpa berucap sepatah kata pun Rasulullah SAW menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu, sedangkan pengemis itu tidak mengetahui bahwa yang menyuapinya itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan hal ini setiap hari sampai beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis buta itu.
Suatu hari sahabat terdekat Rasulullah yakni Abubakar RA berkunjung ke rumah anaknya Aisyah RA yang tidak lain merupakan isteri Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada anaknya itu, “Anakku, adakah kebiasaan kekasihku Muhammad yang belum aku kerjakan?“
Aisyah menjawab,”Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada satu kebiasaannya pun yang belum ayah lakukan kecuali satu hal.”
“Apakah Itu?” tanya Abubakar.
“Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar membawakan makanan untuk pengemis buta yang ada di sana,” kata Aisyah.
Keesokan harinya Abubakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Abubakar mendatangi pengemis itu lalu memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abubakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil menghardik, “Siapakah kamu?”
“Aku orang yang biasa (mendatangi engkau).”
“Bukan! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku,” bantah si pengemis buta itu. “Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut, setelah itu ia suapkan padaku,” pengemis itu melanjutkan perkataannya.
Abubakar tidak dapat menahan air matanya, ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, “Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW.”
Seketika pengemis buta itu pun menangis, tersungkur... mendengar penjelasan Abubakar RA. “Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, ia tidak pernah memarahiku sedikit pun, ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi, betapa dia pemimpin besar yang begitu mulia.... “ q

Pejabat di antara tajamnya pena & pedang…

Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat ketiga mengatakan, “Saya memilih memiliki pers tanpa negara, daripada negara tanpa pers” sementara Napoleon Bonaparte bilang, “Saya lebih takut pada sebuah pena daripada seratus meriam” dan Winston Churchill menyebut, “Pena lebih tajam daripada pedang....”
Kalimat hiperbola para tokoh besar dunia itu bermakna bahwa ada peran yang sedemikian besar bagi media massa dalam ranah publik. Pedang yang secara fisik adalah senjata tajam pun digambarkan kalah tajam dibanding pena yang merupakan manifestasi dari pers. Media digambarkan seolah bisa menjadi “pedang pembunuh” dan “meriam pembantai”.
Barangkali karena pencitraannya yang seolah ngedap-edapi itulah, kantor kalawarti tempat Mas Wartonegoro bekerja dalam beberapa pekan terakhir ini silih berganti dikunjungi para calon pejabat publik, para priyagung calon anggota legislatif yang tahun depan bakal memperebutkan suara masyarakat agar bisa duduk di kursi dewan. Bagi mereka yang sadar akan pentingnya komunikasi publik dalam berbangsa dan bernegara, maka tidak ada salahnya jika mereka ingin tahu lebih detil tentang apa sesungguhnya peran dan fungsi media massa.
Sekalipun demikian, nyatanya, masih banyak pula pejabat publik yang menganggap pers justru sebagai lembaga pengganggu kinerja birokrasi bahkan dianggap tidak penting. Malah Mas Wartonegoro sempat terkejut sekaligus tersenyum kecut ketika suatu hari bertemu dengan seorang pejabat publik di Soloraya yang berkata, “Siapa bilang pena lebih tajam daripada pedang, menurut saya... pedang tetap bisa lebih tajam daripada pena...”
“Wah, saya benar-benar kaget Denmas ketika beliau yang pejabat publik berpengaruh itu berkata demikian kepada saya dan kawan-kawan wartawan. Ini bisa saya artikan sebagai sebuah ancaman. Sebagai pekerja pers, tentu saja saya waswas. Jangan-jangan kalau pena kami menulis berita kritis terlalu tajam, beliau benar-benar membuktikan bahwa pedangnya lebih tajam kalau digoreskan di tubuh kami,” cerita Mas Wartonegoro kepada kawan ngudarasa-nya Denmas Suloyo dan saya belum lama ini.
“Ah masak ada pejabat sepenting beliau berkata senaif itu?” tanya Denmas Suloyo setengah tidak percaya.
“Ya begitulah kenyataannya. Dia benar-benar berkata demikian dan tidak hanya sekali pak pejabat itu bilang seperti itu. Ini kan berbahaya, bukan begitu Mas?” tanya Mas Wartonegoro menegaskan kepada saya.
Saya pun hanya manthuk-manthuk. Karena sebagai seorang praktisi jurnalistik, yang saya pahami tentang makna “pena lebih tajam dari pedang” adalah kalimat kiasan, sebuah ungkapan yang bukan makna sebenarnya. Bagi orang yang mempunyai daya nalar tinggi, cerdas dan intelek, kalimat perumpamaan tersebut mestinya tidak diartikan secara harfiah. Kalau dalam makna sesungguhnya, mana ada sih pena lebih tajam dari pedang. Kecuali kalau pedangnya memang sudah kethul tur teyengen... atau yang berkata demikian adalah seorang barbar, penguasa tiran.
Pena adalah alat tulis yang digunakan para wartawan untuk mengungkapkan realitas empiris ke dalam realitas media. Ketika realitas sosial kemasyarakatan yang ditulis wartawan itu mengkritisi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dan “menyerang” seorang pejabat, maka pena itu ibarat pedang yang mampu “menebas” keputusan pejabat yang oleh publik dinilai keliru. Di sinilah sebenarnya salah satu peran penting pers, sebagai alat pengontrol.
Wartawan adalah orang yang menjalankan fungsinya sebagai pengemban amanat masyarakat atas peran media massa. Dalam teori jurnalistik, media massa seperti koran memiliki fungsi pemberi informasi, menghibur, pempersuasi pembaca, sebagai alat transformasi budaya dan juga menjadi alat kontrol atau pengawas atas kepentingan publik. Peran media massa yang sangat terkait dengan kepentingan publik inilah yang sering kali mengganggu “kepentingan” pejabat sehingga pena para wartawan diibaratkan bagai pedang.
Dengan fungsi pentingnya seperti itu, lembaga media massa profesional harus mampu mengakomodasi semua pihak, bertanggung jawab, memegang teguh etika, etiket dan moral serta bertindak adil untuk semua orang. Tugas seperti inilah yang membuat seorang wartawan harus selalu membela kebenaran dan bersikap egaliter. Karenanya, reputasi, nama baik dan kepercayaan dari masyarakat menjadi sangat penting bagi seorang wartawan. Wartawan yang berintegritas, yang senantiasa berpikir bahwa pekerjaannya adalah untuk kepentingan publik, penanya akan diasah menjadi setajam pedang.
Dr Effendi Gazali, Koordinator Program Master Komunikasi Politik Universitas Indonesia, pada salah satu artikelnya pernah menyebutkan bahwa dalam hukum komunikasi publik, ratusan pakar—mulai dari yang klasik sampai Middleton (2007)— peran pokok media massa adalah selalu memerhatikan kepentingan publik serta keterlibatan publik. Kepentingan publiklah yang menjadi alasan tak terbantahkan sepanjang zaman, yang membuat pers bisa melakukan laporan investigatif!
Dengan alasan itu pula, menurut Effendi, terhadap suatu obyek: yaitu pejabat publik, hampir semua hukum media di berbagai negara membebaskan pers untuk mempersoalkan mereka setiap saat sejauh menyangkut kepentingan publik. Konsekuensinya, semakin tinggi posisi pejabat publik, semakin sering dan semakin banyak media siap melakukan investigasi terhadapnya. Itulah risiko, konsekuensi dari status seseorang sebagai pejabat publik.
“Kalau dulu basis ilmunya cuma name makes news, sekarang sudah benar-benar paralel dengan konstruksi realitas bahwa setiap ulah pejabat publik pasti berimplikasi pada kepentingan publik. Bahkan konteksnya pun berkembang sedemikian rupa sehingga seorang pejabat publik yang dianggap melakukan kebohongan dan merugikan publik tidak hanya akan dicecar di negaranya, tetapi juga oleh media pada tataran global!” tandasnya.
Jadi, kalau ada pejabat publik yang merasa terganggu atau bahkan terancam dengan peran pers dalam menjalankan fungsinya bisa jadi dia tengah berada di jalan yang tidak lurus, tidak benar atau salah dalam menjalankan amanah. Jangan salahkan pers, jika kebijakan yang merugikan publik itu kemudian menjadi “komoditas” pemberitaan. Karena dalam kehidupan berdemokrasi, pers adalah pilar keempat. Penanya, bisa jadi lebih tajam dari pedang...[]

Dislenthik Gusti Allah…

Saya ikut larut dalam suasana sedikit haru di rumah Mas Wartonegoro pekan lalu, ketika Raden Mas Suloyo dengan raut muka sajak memelas menemui kawan ngobrolnya itu. “Oalah Mas Warto, akhirnya pulang juga sampeyan. Wah sudah lama kita tidak membahas perkembangan republik kita yang kian semrawut ini ya Mas,” kata Denmas Suloyo kepada karibnya yang baru pulang dari rumah sakit itu.
“Lha memangnya ada apa ta Denmas negara kita ini, kok panjenengan sajak wigati banget…” timpal saya yang kebetulan juga sedang bertamu di rumah Mas Wartonegoro.
“We lha, sampeyan ini gimana ta. Apa selama ini panjenengan tidak pernah mengikuti perkembangan sosial, ekonomi dan politik negeri kita ini?” papar Denmas.
“Wah kalau saya sih, selama sakit sedang nyaman enggar-enggar penggalih… memaknai ganjaran yang sedang diberikan ini lho Denmas. Saya merasa sedang dislenthik Gusti Allah ,” kata Mas Wartonegoro mulai merespons ajakan diskusi Denmas Wartonegoro. Saya pun lantas lebih senang mendengarkan mereka berdiskusi yang biasanya menjadi seru.
“Lha iya ta, sampeyan ini kok ya ada-ada saja. Wong kecelakaan kok kunduran mobil. Mbok ya diendani, nggak usah ditahan-tahan segala…”
“Kalau tahu bakal begini, mobil itu sehari sebelumnya sudah saya pinjamkan njenengan Denmas…” jawab Mas Wartonegoro sembari tersenyum.
“He he he… ya sudah, wong namanya juga musibah kok ya Mas, itu kan bagian dari cobaan hidup. Yang penting sekarang kita bisa diskusi lagi… ngerumpi lagi demi kemajuan negeri ini. Soal kekisruhan yang saya maksud itu ya pasca BBM dinaikkan itu lho Mas,” kata Denmas Suloyo mulai sulaya.
“Ya begitulah Denmas… hidup ini kan kompleks, bukan sekadar perbuatan, tapi kata para ustad hidup ini juga cobaan,” jawab Mas Wartonegoro sembari mengutip tagline yang diucapkan seorang pemimpin Parpol di tv-tv.
“Saya khawatir, kalau semua orang ngisruh… emosional... hilang kesabaran, peristiwa 1998 akan terulang gara-gara kenaikan BBM. Semoga saja rakyat dan yang terpenting para pemimpin kita paham soal hidup ini juga adalah cobaan ya…” tambah Mas Wartonegoro.
“Wah, tidak bisa kita berharap semua orang berpandangan seperti itu Mas. Karena jelas kan, gara-gara kenaikan BBM itu kini masyarakat kecil semakin terhimpit. Hidup semakin susah, dan bagi mereka ini juga musibah… cobaan hidup yang kian bertambah berat,” papar Denmas Suloyo.
“Itulah yang saya maksud. Kita ini ibaratnya sedang dislenthik Gusti Allah, diingatkan bahwa hidup ini ya memang berat apalagi di zaman susah seperti sekarang ini. Ya kayak lagunya Koes Plus itulah, Ja pada nelangsa, jamane-jaman rekasa… urip pancen angel, kudune ra usah ngomel…” kata Mas Wartonegoro.
“Wek e e e… lha thik penakmen ta Mas. Kalau semua bisa pasrah seperti itu, ya sudah tamat. Tidak perlu diskusi, tak perlu ada demonstrasi tak perlu ada ribut-ribut soal kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ini kan masalah keadilan, kebenaran dan perjuangan rakyat,” timpal Denmas Sulaya kembali makantar-kantar.
“Wah lha kok panjenengan sing emosional. Saya kan hanya berbicara dari sudut pandang lain, bahwa ada sisi religiositas yang terkadang perlu juga dikemukakan. Mungkin kita ini sedang kembali diingatkan, dislenthik tadi lho Denmas. Kalau kita tersadar, ya semoga nantinya akan lebih baik. Kalau tidak, ya tidak tahulah… mungkin kita akan didugang… atau malah diberi bencana hebat, ditumpes kelor dan itu kan sudah terlalu sering terjadi di negeri kita ini…”
“Wah, habis sakit sampeyan kok sajak menep gitu to Mas Warto? Tapi saya pikir-pikir bener juga ya apa yang sampeyan katakana, bahwa ada sisi lain yang seharusnya selalu kita sadari bersama, bahwa hidup ini memang bukan sekadar perbuatan untuk meraih kesejahteraan… hidup itu juga cobaan ya,” kata Denmas Suloyo sok paham.
Dia lantas berkata bahwa dirinya teringat dengan apa yang pernah dikatakan Cak Nun, Emha Ainun Nadjib, beberapa tahun lalu ketika tsunami menerjang Aceh. Waktu itu Cak Nun bertanya, orang-orang Aceh selama bertahun-tahun adalah rakyat yang amat dan paling menderita dibanding kita senegara, “Tapi kenapa masih ditenggalamkan di kubangan kesengsaraan sedalam itu? Kalau itu hukuman, apa salah mereka? Kalau itu peringatan, kenapa tidak kepada gerombolan maling dan koruptor di Jakarta saja yang diterjang air bah? Kalau itu ujian, apa Tuhan masih kurang kenyang melihat kebingungan dan ketakutan rakyat Aceh di tengah perang politik dan militer yang tak berkesudahan kala itu?”
Pertanyaan itu dijawab oleh Emha sendiri lewat tokoh rekaannya Kiai Sudrun, “Penderitaan adalah setoran termahal dari manusia kepada Tuhannya, sehingga derajat orang Aceh ditinggikan…”
Tapi, lanjut Denmas Suloyo, apakah persolan kenaikan harga BBM dan kesengsaraan rakyat negeri ini bisa dianalogikan dengan bencana di Aceh itu? Banyak orang berkata, dimiskinkan secara materi, bagi bangsa kita itu mah sudah biasaaa. Tapi tentu saja harapan kita bersama adalah, jangan gara-gara kenaikan harga BBM, kita dimiskinkan pula secara moral. Moralitas kita jadi rendah, syaraf malu kita jadi putus, mahasiswa berbuat semena-mena, pemerintah hilang empati dan rasa peduli terhadap krisis lenyap, maunya mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah tanpa berusaha mencari alternatif lain guna mengurangi risiko sekecil-kecilnya atas penderitaan rakyat.
Setelah Denmas Suloyo dan Mas Wartonegoro lerem, saya jadi terngiang kembali apa yang pernah ditulis Yahya Staquf bahwa Tuhan memperingatkan, "Takutlah kalian pada bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim." Artinya, ada bencana "sapu bersih" yang bakal melahap semua, tak peduli orang-orang saleh. Ini ancaman "baru", dan mulai berlaku sejak kerasulan Musa AS. Sebelum itu, Tuhan senantiasa "turun tangan sendiri" menyelamatkan orang-orang saleh: penentang Nabi Nuh ditenggelamkan banjir, penentang Nabi Saleh ditelan bumi, penentang Nabi Luth diuruk batu, dan seterusnya, sampai dengan karamnya Firaun. Sesudah itu, orang saleh yang harus bertindak, berjuang sendiri mengoreksi kezaliman dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya.
Memperbaiki yang dimaksud tentu saja haruslah dengan kaidah, etika, norma dan aturan-aturan bukan dengan cara anarkis, represif, bukan pula dengan perusakan dan penghancuran, tanpa sopan santun dan daya nalar yang sehat. Seperti ditulis Yahya Staquf mengutip sabda Nabi Muhammad, "Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya (falyughoyyirhu)," maka benar-benar yang Beliau maksudkan adalah “mengubah”, bukan “menggasak” sembarang pelakunya…

Inikah zaman kalabendhu…

Iki sing dadi tandane zaman kalabendhu
Lindhu ping pitu sedina
Lemah bengkah.
Manungsa pating galuruh, akeh kang nandang lara Pagebluk rupa-rupa.
Mung setitik sing mari, akeh-akehe pada mati…

(Inilah yang menjadi tanda zaman kehancuran
Gempa bumi tujuh kali sehari
Tanah pecah merekah
Manusia berguguran, banyak yang ditimpa sakit
Beragam bencana terus menimpa
Hanya sedikit yang sembuh, kebanyakan meninggal…)
Sepekan sudah kita menapaki Tahun 2006. Namun dalam sepekan itu pula, negeri kita seolah tak henti-hentinya dirundung kemalangan. Bencana dan tragedi datang silih berganti. Inikah tanda-tanda menuju zaman kehancuran, inikah dimulainya zaman kalabendhu, seperti yang diramalkan pujangga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Ronggowarsito?
Dalam syair Jangka Joyoboyo, yang penggalannya dicuplik di awal tulisan ini, Ronggowarsito menggambarkan bahwa zaman kehancuran itu ditandai dengan munculnya kereta yang berjalan tanpa kuda, tanah jawa berkalung besi, ada perahu berjalan di atas awan melayang layang, sungai kehilangan danau, pasar sudah tidak ramai lagi, manusia menemukan beragam fenomena yang terbolak-balik, kuda suka makan sambal, perempuan memakai busana laki-laki.
Itulah ramalan Ronggowarsito yang oleh sebagian orang sering disebut sebagai Nostrodamous van Java. Entah ramalan itu terbukti atau tidak, yang pasti apa yang dipaparkan Ronggowarsito ratusan tahun lalu, seolah relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang kita alami sekarang ini, zaman yang seolah menjadi puncak kenikmatan dunia karena segala macam kesenenang begitu mudah diraih. Namun di sisi lain, kerusakan telah terjadi di mana-mana.
“Zaman kalabendhu iku kaya-kaya zaman kasukan, zaman kanikmatan donya, nanging zaman iku sabenere zaman ajur lan bubrahing donya...”. (Zaman kalabendu itu seperti zaman yang menyenangkan, zaman kenikmatan dunia, tetapi zaman itu sesungguhnya adalah zaman menuju kehancuran…).
Begitulah. Kita kini sedang menyaksikan zaman penuh keprihatinan. Bencana longsor yang beruntun di Jember dan Banjarnegara dengan korban ratusan jiwa. Kita kini sedang ketakutan terhadap beberapa jenis makanan karena mengandung formalin, zat yang biasa dipakai untuk mengawetkan jenazah atau karena diberi zat pewarna yang biasa digunakan mewarnai kain. Belum lagi berbagai kebutuhan pokok yang terus melambung, BBM, beras, gula, kerupuk dan entah apa lagi. Semua orang bilang, tidak ada yang murah sekarang ini. Gambaran Indonesia sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi, hanyalah slogan.
Di sisi lain, etika dan moralitas bangsa kini dirasakan terus terdegradasi. Berita mengenai betapa absurdnya kehidupan bangsa kita, setiap hari terekspos di media massa. Betapa kita hanya bisa mengelus dada ketika tiga bocah, satu di Cilincing (Jakarta Utara) dan dua di Serpong (Kabupaten Tangerang), menorehkan catatan hitam bagi dunia anak Indonesia pada awal 2006.
Eka Suryana, 7, dibunuh di Cilincing, sementara Indah Sari, 3,5 dan Lintang Syaputra, 11 bulan, dibakar hidup-hidup di Serpong. Semuanya terjadi di rumah sendiri, pelakunya ibu dan kerabat sendiri. Semua hal yang dahulu seolah tidak masuk akal, kini menjadi peristiwa nyata. Seprti ramalan Ronggowarsito tentang perahu yang berjalan di atas awan melayang layang.
Jika saja Ronggowarsito tahu bahwa kini ada pesawat terbang, dia pasti akan terheran-heran. Barangkali sama herannya kita ketika menyaksikan ada seorang ibu yang tega membakar dua anak kandungnya. Indah Sari dan Lintang Syaputra tidak mengerti ketika ibunya, Yeni, 22, menyiramkan minyak tanah ke tubuh mereka. Belum sempat menyadari apa yang sebenarnya terjadi, tubuh mereka sudah disulut korek api oleh ibu kandung sendiri hingga keduanya kritis karena luka bakar hebat yang mereka alami.
Lantas apa yang harus kita lakukan menyaksikan kondisi yang sedmikian absurd, membingungkan, terbolak-balik dan semakin gila itu? Zaman yang oleh Ronggowarsito disebut sebagai masa ketika orang yang benar cuma bisa bengong, orang yang melakukan kesalahan berpesta pora, orang baik malah disingkirkan dan orang bejat malah naik pangkat.
Nasihat Ronggowarsito adalah; seberat apapun jangan sampai ikut larut dalam warna-warni zaman kalabendhu. Sebab zaman itu bakal sirna dan diganti dengan zaman ratu adil, zaman kemuliaan, karena itu tegarlah, tabah, kokoh dan jangan ikut serta melakukan kebodohan-kebodohan. Kita diminta menunggu zaman kemulyaan, zaman ketika ratu adil muncul. Tapi kapan? Entahlah, wallahu a'lam bisawab… hanya Tuhan yang tahu. Karena itu, sudah semstinya kita melaksanakan segala apa yang Dia perintahkan kepada kita untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini.

Ketika pejabat, aparat & penjahat bersepakat…

Denmas Suloyo nyaleg, istilah untuk orang yang hendak mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Ini tentu saja mengejutkan Mas Wartonegoro, karibnya yang selama ini sering bersama-sama ngrasani perilaku para elite politik baik di daerah maupun pusat.
“Lhah sampeyan ini gimana ta Denmas… setahu saya selama ini kan panjenengan benci dengan politik, lha kok mak bedunduk ikut-ikutan nyaleg,” kata Mas Wartonegoro saat bertemu Denmas Suloyo di kediamannya.
“Wah ini mumpung ada kesempatan je. Kata orang-orang, kalau ingin memperbaiki sistem itu ya sekalian saja masuk ke dalam sistem itu, jadi tau persis bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Tidak asal nebak-nebak, ngrasani,” jawab Denmas Suloyo.
“Yak… opo hyok? Jangan-jangan malah katut, larut ke dalam sistem, lha wong sampeyan jadi oportunis gitu kok… nggak konsisten. Ya saya doakan saja semoga sampeyan benar-benar masih punya idealisme, jangan setelah menjadi pejabat publik malah bersepakat dengan para aparat dan bahkan penjahat untuk mensejahterakan diri masing-masing… lupa kepada rakyat. Itu kan yang masih terjadi di negeri ini sampai sekarang,” sergah Mas Wartonegoro yang kali ini giliran agak sewot karena sahabat ngerumpi-nya pindah haluan ingin menjadi pejabat.
Apa yang dilakukan Denmas Suloyo bukanlah kesalahan. Menjelang Pemilu 2009 ini memang sedang ada euforia. Rakyat jelata diajak-ajak ikut menjadi Caleg. Bahkan sejumlah partai membuka “iklan lowongan pekerjaan” untuk ikut serta menjadi Caleg tanpa harus aktif sebagai anggota partai sebelumnya, siapa saja boleh mendaftar.
Jadi Denmas Suloyo ini adalah salah seorang dari 12.198 orang Indonesia yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Mereka, orang-orang yang sedang mencari kesempatan (karena kini setiap orang boleh menjadi politisi) untuk menjadi pejabat publik, mewakili rakyat sebagai anggota dewan yang tersebar di 77 daerah pemilihan. Di tingkat pusat, mereka bakal memperebutkan 560 kursi Dewan Perwakilan Rakyat.
Pengamat politik dari UI Eep Saefullah Fattah menyebut antusiasme masyarakat untuk bisa duduk di kursi legislatif itu sebagai salah satu tuah nyata demokrasi. “Atas nama kebebasan, kompetisi, dan partisipasi, ribuan orang di seluruh Indonesia dengan penuh semangat ikut memperebutkan kursi-kursi wakil rakyat melalui Pemilu 2009. Demokrasi memberi ribuan orang itu semacam rasa percaya diri bahwa mereka layak menjadi pejabat publik.” (Kompas, 26/8)
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, benarkah Denmas Suloyo –yang selama ini sering bicara dan bertindak waton sulaya-- dan ribuan calon legislatif lainnya itu bisa diandalkan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang selama ini berjalan? Bukankah sejauh ini kita masih menyaksikan kacau dan campur aduknya peran dan fungsi pejabat, aparat dan birokrat bahkan “penjahat” di negeri ini?
Jika tradisi sogok-menyogok, suap-menyuap, kolusi, korupsi, bersepakat untuk sebuah pelanggaran di antara eksekutif, legislatif dan yudikatif seperti yang sedang kita saksikan di panggung politik pemerintahan negeri kita tercinta sekarang ini, maka jangan harap Pemilu 2009 yang katanya akan diisi oleh calon anggota legislatif muda, progresif, lebih banyak kaum perempuannya bakal mengubah wajah bangsa kita. Jika tradisi “bersepakat” di antara pejabat, aparat dan penjahat terus berlangsung, sulit rasanya kita berharap Indonesia mendatang bisa menuju ke kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih baik.
Dalam sistem pemerintahan demokrasi modern seperti yang dianut Indonesia sekarang ini, mestinya semua pihak, termasuk para calon legislatif, paham betul apa itu arti demokrasi yang di dalamnya mengandung makna pemisahan tugas, wewenang, tanggung jawab dan kekuasaan.
Salah satu hal penting dalam konsep demokrasi adalah adanya pemisahan kekuasaan atau trias politica. Konsep ini harus dilaksanakan secara benar. Trias politica adalah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Bukan malah berkompromi seperti yang sering kali kita rasakan di negeri ini. Seorang anggota Dewan bersepakat dengan gubernur untuk mengubah hutan lindung demi kepentingan komersial. Seorang jaksa bersepakat dengan terdakwa agar kasus yang sedang ditangani bisa dikompromikan. Jika hal ini terus terjadi, rusaklah negeri ini. Jadilah negeri ini menjadi negeri mafia.
Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif haruslah menjadi pihak yang saling memahami posisi, bukan untuk berkonspirasi. Karena seperti digagas Montesqui filosof legendaris Prancis abad pertengahan itu, konsep trias politica dimaksudkan sebagai pilar demokrasi untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, kekuasaan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan bukan untuk elite politik yang kemudian menjadi raja-raja kecil di daerah, misalnya.
Kita tentu saja berharap agar apa yang dikatakan Eep Saefullah bahwa setelah berjalan satu dasawarsa, reformasi ternyata cenderung menghasilkan gejala "rezim berubah, elite sinambung" akan berhenti setelah Pemilu 2009 nanti. Apa yang dimaksud Eep adalah, para elite yang menjadi para pelaku reformasi ternyata sungguh mudah terjebak menjadi agen kesinambungan perilaku nondemokratis. “Maka, sekalipun terjadi perubahan tipe rezim dari otoritarianisme Orde Baru ke demokrasi, berbagai bentuk perilaku nondemokratis masih terus bertahan.”
Semoga saja Denmas Suloyo dan kawan-kawan calon legislatif yang akan bertarung dalam Pemilu 2009 nanti benar-benar orang terpilih yang mampu mengemban tugas dan amanat rakyat. Bukan para pejabat yang siap-siap bersepakat dengan para “penjahat” demi keuntungan pribadi…q