Jangan salah pilih… Caleg juga manusia

“Mas… jangan salah pilih ya nanti tanggal 9 April,” begitu pesan Denmas Suloyo kepada teman-temannya di News Café tempat biasa kami ngudarasa beragam problem sosial politik yang sedang ramai diperbincangkan di negeri ini.
“Jangan salah pilih siapa ta Denmas maksudnya?” jawab Mas Wartonegoro, pura-pura tidak tahu.
“Lhah… lha yo saya to? Saya ini kan Caleg, sampeyan sudah mengenal saya malah teman dekat. Jadi siapa lagi yang akan panjenengan pilih, kecuali saya,” jawab Denmas Suloyo, seperti biasa… makantar-kantar dan sok yakin.
”Wah… lha nyuwun sewu. Saya belum tentu nyontreng panjenengan. Justru dengan saya mengenal dekat sampeyan inilah yang membuat saya jadi ragu-ragu. Sekarang peluang untuk memilih wakil rakyat dengan kualitas yang lebih baik kan lebih terbuka, lebih berpeluang. Yakinlah saya nanti tidak akan salah pilih Denmas… tapi ya itu tadi belum tentu sampeyan,” tambah Mas Wartonegoro yang disambut tawa kawan-kawannya dan raut mbesengut Denmas Suloyo.
Begitulah. Pemilu tahun 2009 ini boleh jadi merupakan Pemilu paling bersejarah sepanjang perjalanan bangsa Indonesia. Selain akan diikuti oleh lebih dari 171 juta pemilih (kalau mereka menggunakan hak pilihnya), Pemilu ini juga diikuti oleh 38 partai nasional dan enam partai lokal di Aceh. Ada 11.301 Caleg DPR, 1.116 Caleg DPD, puluhan ribu Caleg DPRD provinsi, dan ratusan ribu Caleg DPRD kabupaten/kota yang bertanding meraih lebih dari 18.400 kursi. Tentu saja ini akan berakibat pada biaya penyelenggaraan Pemilu yang luar biasa pula.
Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis total biaya semua tahapan Pemilu 2009 melalui dua tahun anggaran (tahun 2008 dan tahun 2009) mencapai Rp 21,93 triliun atau setara dengan Rp 128.000/pemilih atau US$13,64, ini hampir tiga kali lipat dari anggaran Pemilu 2004 sebesar Rp 45.000/pemilih. “Biaya itu sangat besar dibanding negara yang mempergunakan sistem multi-partai yang hanya sekitar US$1 hingga US$3,” kata Sekretaris Fitra, Arif Nur Alam pada acara sosialisasi Pemilu di Jakarta, Kamis (2/4) (Kominfonewsroom).
Caleg juga manusia
Terlepas dari kualitas para Caleg yang ada sekarang ini, tentu sayang jika rakyat Indonesia tidak memanfaatkan hak pilih mereka pada Pemilu 2009 yang begitu besar menyedot biaya itu. Lantas bagaimana semestinya sebagai warga negara yang baik harus bersikap dalam menentukan nasib bangsa kita lewat pesta demokrasi tahun ini?
Tentu saja setiap warga mempunyai hak untuk memilih atau tidak memilih. Apalagi dalam Pemilu tahun ini pula kita diberi peluang sebesar-besarnya untuk menentukan secara langsung siapa orang yang kita anggap layak untuk mewakili di kursi dewan.
Tidak ada salahnya, barangkali, kalau kita simak lagi fatwa MUI tentang Pemilu yang sempat mengundang kontroversi beberapa waktu lalu dengan lebih jernih. Pada butir ke-4 Komisi Masail Asasiyah Wathaniyah MUI di Padang kala itu memfatwakan bahwa “Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat hukumnya adalah wajib”
Pertanyaan berikutnya adalah, adakah kriteria di atas yang bisa dipenuhi oleh para Caleg kita sekarang ini? Dalam butir kelima fatwa MUI kemudian menjelaskan bahwa memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi hukumnya haram dan begitu juga sebaliknya. Lantas bagaimana kita bisa tahu kualitas Caleg yang hendak kita pilih itu? Padahal selama ini kita hanya tahu wajah mereka tersenyum di pohon-pohon, spanduk, poster, baliho, koran atau televisi.
“Nah itulah Mas, kenapa saya menyarankan pilih saja saya. Sampeyan kan sudah tahu njaba-njero saya, jadi sudah jelas kan bagaimana kemampuan saya,” kata Denmas Suloyo memotong diskusi yang sedang berlangsung gayeng itu.
“Justru karena saya tahu luar dalam sampeyan itulah saya jadi berfikir ulang. Akan memilih sampeyan karena pertemanan atau karena kualitas panjenengan. Tiwas tak pilih, ternyata Denmas nanti lupa kalau sudah nikmat duduk di kursi dewan. Lha sampeyan dan para Caleg lainnya itu kan juga manusia ta Denmas… tempat salah dan lupa bahkan sering sengaja berbuat salah dan pura-pura lupa,” timpal Mas Wartonegoro.
Ya... Caleg juga manusia. Saya jadi teringat dengan salah satu artikel tulisan KH M Kholil Bisri di buku Menuju Ketenangan Batin yang berisi uneg-uneg sang kyai soal para pemimpin kita masa kini. Kata Kyai Kholil, para pemimpin negeri ini masih ”berjudul” manusia. Yaitu mahluk Tuhan yang mempunyai karakter di tengah-tengah antara mahluk yang bernama malaikat dan iblis. ”Malaikat adalah mahluk yang segala tindakannya pasti benar, tidak pernah salah sedang iblis adalah mahluk yang tidak pernah benar dan pasti salah melulu...”
Sementara manusia, kata KH Kholil, adalah mahluk Gusti Allah yang tidak selalu benar dan tidak pula selalu salah. Salah dan benar silih berganti merasuki jiwa manusia, malaikat dan iblis seolah berebut memasuki keinsaniahan manusia. ”Jika tidak dibantu dari dalam, malaikat dan iblis berpeluang sama mempengaruhi manusia. Nah yang dari dalam diri ini adalah ’virus’ yang dibawa oleh makanan.”
Simpel benar. ”Ya... makanan yang pada gilirannya terolah menjadi daging, darah, nutfah. Darah dari makanan mengaliri urat-syaraf-hati manusia menciptakan kondisi dan peluang pada malaikat dan iblis dalam hal Tuham berkenan mengilhami manusia dengan kebaikan atau dengan kekurangajaran... ” kata Kyai Kholil.
Jadi... jangan salah pilih saat di tempat pemungutan suara 9 April mendatang. Pilihlah Caleg yang benar-benar Anda ketahui jujur, terpercaya, aktif, aspiratif dan berkualitas bahkan jika perlu telusuri soal apa yang mereka makan serta dari mana mereka memperolehnya... karena Caleg juga (masih) manusia.

Jadilah negarawan yang baik… (tajuk)

Orasi sejumlah pemimpin partai politik (Parpol) yang tengah berjuang merebut simpati rakyat di ajang kampanye, akhir-akhir ini, kian terasa satire, dengan bahasa cenderung sarkastis. Komunikasi politik yang mereka pertontonkan di hadapan publik tidak membuat masyarakat menjadi cerdas, melek politik tapi justru sering membingungkan rakyat.
Tragedi Situ Gintung, persoalan daftar pemilih tetap dan bantuan langsung tunai (BLT), penderitaan rakyat adalah objek yang seolah sangat relevan untuk dipolemikkan para calon negarawan di negeri ini dalam kampanye mereka. Tidak adakah kesadaran pada diri para pemimpin Parpol itu untuk mengemukakan hal-hal yang lebih rasional tentang program-program masa depan pembangunan di negeri ini, misalnya?
Kami tentu saja prihatin dengan isi pesan yang disampaikan para calon negarawan itu. Seolah, inilah saat yang tepat untuk saling ejek, saling menjatuhkan atau bahkan saling mencaci maki atas lawan-lawan politik mereka dengan bahasa kasar. Para politisi itu lupa bahwa mereka sesungguhnya sedang membangun citra agar bisa menarik simpati rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan sekadar orang-orang di sekeliling mereka, kelompoknya atau golongan mereka.
Namun yang mereka lakukan justru malah menebar kebencian rakyat terhadap orang lain dan bahkan pada diri mereka sendiri. Dengan kata-kata yang terlampau vulgar, tentunya masyarakat justru akan menilai seberapa besar kapasitas intelektual dan kapabilitas seorang pemimpin yang sebaiknya nanti hendak mereka pilih.
Akan lebih baik, tentunya, pidato politik yang mereka sampaikan penuh dengan tata krama, bahasa yang sopan dan santun, tidak menyerang pihak lain dengan kata-kata yang sarkasme. Tragedi, bencana, beragam persoalan yang sedang terjadi menjelang Pemilu atau bahkan program pemerintah yang sedang dijalankan untuk membantu rakyat mestinya tidak mereka politisasi sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan alat untuk ”membantai” lawan-lawan politik, atau sebaliknya hal yang demikian itu dibangga-banggakan sebagai sebuah ”prestasi” dengan maksud mencibir pihak lain. Singkat kata, janganlah memolitisasi penderitaan rakyat.
Negarawan dan juga para calon negarawan adalah orang-orang yang sedang dan akan memimpin negeri besar ini. Karenanya, mereka haruslah orang yang memiliki sikap terpuji, berdaya nalar cerdas, mempunyai rasa empati dan kepekaan tinggi terhadap permasalahan bangsanya. Mereka haruslah orang yang berani mengatakan kebenaran walaupun pahit dan risikonya tinggi hanya demi untuk kepentingan rakyat, bukan karena demi merebut kekuasaan.
Kita pernah memiliki tokoh seperti itu, misalnya M Natsir, Bung Hatta, Agus Salim, Umar Wirahadikusumah, Hoegeng Iman Santoso dan sebagainya. Kita juga berharap, sekarang dan pada masa yang akan datang, akan lahir negarawan-negarawan sejati seperti mereka. Menyampaikan kritik untuk membangun, bukan menjatuhkan lawan.
Kita bahkan bisa mencontoh sikap kenegarawanan Presiden AS Barrack Obama. Betapa dia menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang besar terhadap pendahulunya, George W Bush, di awal pidatonya dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemimpin AS sebelumnya meskipun mereka dulu adalah musuh politiknya. q

Republik (selalu) bahagia…

Di awal tahun baru lalu, Mas Wartonegoro bilang ke Denmas Suloyo bahwa tahun ini adalah tahun keprihatinan. Krisis melanda dunia, tentu saja termasuk Indonesia. Namun hingga berjalan tiga bulan ini, Denmas Suloyo merasakan tidak ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan dalam perekonomian di negeri ini, setidaknya dalam kehidupan kesehariannya.

”Mana Mas buktinya kalau sekarang sedang krisis. Lha itu orang-orang masih pada jingkrak-jingkrak, konvoi naik motor digeber-geber, tertawa-tawa ikut kampanye tanpa beban gitu kok,” kata Denmas Suloyo sesaat setelah menyaksikan serombongan peserta kampanye yang memekakkan telinga melintas di depan News Cafe tempat dia sedang jagongan dengan Mas Wartonegoro, saya dan sejumlah kawan lainnya.

”Orang yang sedang kampanye itu tidak bisa jadi ukuran krisis Denmas. Mereka kan memang sedang bergembira ria tanpa peduli situasi dan kondisi sosial maupun ekonomi kita. Yang penting ramai, bisa menarik perhatian masyarakat,” jawab Mas Wartonegoro.

”Lha lalu ukurannya apa? Toh keadaan kita sejak krisis tahun 1998 sampai sekarang tidak jauh-jauh beda amat, ra tambah sugih... ya ra tambah mlarat,” kata Denmas Suloyo setengah menggugat sahabatnya itu.

”Wah lha kalau saya disuruh menunjukkan indikator krisis dan bukti-bukti rinci ya susah Denmas, apalagi yang kita rasakan secara langsung. Wong nyatanya mobil-mobil baru juga masih ting sliwer, mal dan pusat perbelanjaan tetap ramai gitu. Masyarakat kita ini secara umum tampaknya memang tahan krisis... tidak mudah menyerah dengan keadaan... selalu terlihat bahagia, atau memang tidak peduli krisis, bukan begitu Mas,” kata Mas Wartonegoro seolah mencari dukungan saya.

”Ya, bisa jadi begitu,” timpal saya sekenanya.

Saya pun kemudian teringat dengan sebuah artikel yang dikirimkan kawan saya lewat e-mail tentang negeri kita yang dianggap”aneh” karena masyarakatnya mudah menerima keadaan. Dalam artikel yang telah di-forward ke beberapa kawan itu si pengirim menyebut meskipun secara finansial republik ini tidak sebagus negara-negara maju di sekitar kita maupun belahan dunia lainnya, ”Tetapi cara pandang tentang hidup ini membawa kita termasuk negeri yang bahagia, tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, dalam kondisi apapun,” tulis dia.

Lebih lanjut sang penulis menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki ciri khas dalam menyikapi kondisi kehidupan ini. Ketika dibandingkan dengan kumpulan bangsa-bangsa yang lain, menurutnya, kumpulan orang-orang Indonesia memiliki ciri, murah senyum, hobby tertawa, hobby guyonan dan tidak habis-habisnya dengan stok bahan tertawaan. ”Bahkan kolega saya dari negara di benua Afrika mengatakan heran kepada orang Indonesia, mereka mengatakan they (Indonesian) are always happy!, orang indonesia selalu bahagia, selalu senang.”

Indeks kebahagiaan

Jadi, negeri kita ini barangkali bisa disebut sebagai republik yang selalu bahagia. Kondisi ini bisa kita lihat lebih jauh di situs Wikipedia yang secara rinci menulis tentang indeks kebahagiaan (Happy Planet Index) lebih dari 170 negara di dunia ini (http://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Planet_Index). Indeks Kebahagiaan yang dimaksud adalah indeks kesejahteraan manusia dan dampak lingkungan yang diperkenalkan oleh New Economic Foundation (NEF) pada bulan Juli 2006.

Indeks ini dirancang sebagai penantang bagi indeks kemapanan suatu negara yang biasa dilihat dari pembangunan, seperti GDP (Produk Domestik Bruto) dan HDI (indeks pembangunan manusia) yang kerap dipandang tak berkesinambungan. Secara khusus PDB dianggap tidak lagi tepat, karena tujuan utama manusia dalam kehidupan ini bukanlah kekayaan tapi kebahagiaan dan kesehatan.

Nah, jika kemajuan atau bahkan kesejahteraan sebuah negara diukur dengan indeks kebahagiaan rakyatnya, maka Indonesia termasuk republik yang menempati urutan atas di dunia ini. Dari 170-an negara yang disurvei NEF, ternyata orang Indonesia menempati urutan 23 dan lebih bahagia (happy) daripada China yang berada di ranking 31, Thailand (32), Malaysia (44), Timor Leste (48), Papua New Guinea (76), Jerman (81), Saudi Arabia (89), India (90), New Zealand (94), Jepang (95), Brunei DS (100), Inggris (108), Israel (117), Singapore (131) bahkan Amerika Serikat yang berada di urutan ke 150.

Begitulah, sekalipun sekarang ini negeri kita oleh bangsa lain dan para politisi atau pengamat kita sendiri digolongkan negara yang masih tertinggal, namun kenyataan bahwa republik kita adalah republik bahagia dan ini mestinya bisa dijadikan motivator untuk terus membangun diri ke arah yang lebih baik.

Deraan krisis finansial dan ekonomi, beragam musibah dan bencana yang melanda negeri ini tetap membuat rakyat bisa tertawa. Semoga saja ini bukan karena kita adalah ”Republik Pelupa”, namun memang karena kita senantiasa berlapang dada dalam menerima segala keadaan karena selalu ingat dengan Sang Pencipta. Harapan kita, semoga keadaan ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkuasa atau sedang mencari kekuasaan namun pandai membodohi rakyat.

Betapa sempurnanya jika negeri kita yang ”bahagia” ini juga dilengkapi dengan kesejahteraan finansial secara nyata serta dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai komitmen untuk senantiasa membahagiakan dan mensejahterakan rakyatnya, bukan orang-orang yang memperalat rakyat untuk mensejahterakan diri dan kelompok, serta golongannya. Karena itu, hati-hati serta cermatlah dalam memilih wakil Anda di kursi dewan yang sekarang sedang mengumbar janji lewat kampanye yang hingar bingar itu...

Potret-potret tak bermakna…

Sebulan lagi, persisnya Kamis Paing, 9 April 2009, Pemilu legislatif digelar. Semangat para calon wakil rakyat untuk mempromosikan diri, ternyata kian menggebu-gebu. Karena itu pula Denmas Suloyo sempat grundelan setengah misuh-misuh ketika Satpol PP akhir pekan lalu menertibkan atau tepatnya merobohkan, membabati poster, pamflet, spanduk, baliho potret para Caleg termasuk bendera-bendera partai yang dipasang sesuka hati.
“Lha gimana nggak mangkel coba, saya pasang baliho itu biayanya kan nggak sedikit. Jutaan lho Mas,” kata Denmas Suloyo nggresula kepada kawan ngobrol setianya, Mas Wartonegoro.
”Salah sampeyan sendiri, kenapa memasang baliho seenaknya sendiri. Baliho sampeyan itu kan di daerah terlarang. Saya setuju banget itu Satpol PP akhirnya bertindak tegas menertibkan potret sampeyan dan teman-teman sampeyan yang bikin risih, nyebeli, nggriseni…” jawab Mas Wartonegoro di News Cafe tempat mereka biasa nongkrong dan enggar-enggar penggalih. Tahun ini Denmas Suloyo memang mencoba peruntungan untuk menjadi calon anggota DPRD yang terhormat.
Saya yang ikut jagongan pun setuju dengan pendapat Mas Wartonegoro, bahwa beragam alat peraga kampanye menjelang Pemilu tahun ini memang sungguh merusak pemandangan. Karena itu saya juga termasuk orang yang berharap pemasangan potret-potret para Caleg tersebut ditertibkan. Karena sejauh ini, rasanya pemasangan alat-alat peraga kampanye itu tidak dikoordinasikan, tidak dirancang secara matang baik penempatannya maupun slogan yang ditulis.
Banyak kawan saya yang juga gemas dengan menjamurnya poster, spanduk, baliho para Caleg tersebut karena mereka menilai cara mempromosikan, mem-branding diri serta slogan yang digembar-gemborkan tidak cerdas, memalukan, naif bahkan mengundang tawa geli. Potret-potret itu tak bermakna apa-apa untuk menyampaikan pesan agar masyarakat yang sempat melihat, memilih mereka.
Selain potret wajah kadang dikombinasi dengan Superman, Barrack Obama atau malah tokoh kartun Avatar kalimat-kalimat di baliho, poster atau pun spanduk para Caleg itu juga seragam, standar, normatif bahkan klise…”Mohon Doa Restu…”, ”Suara Anda Bermanfaat untuk Rakyat”, ”Saatnya yang Muda yang Memimpin”, ”Insya Allah Amanah…”, ”Berjuang dengan Ikhlas…” atau ada pula yang menyertakan kalimat aneh dan tidak ada hubungannya dengan persoalan politik negeri ini… ”Anaknya Pak anu…”, ”Ini dia Pendekar Rakyat.”, ”Si Fulan…Gaul Banget!!!” dan masih ribuan lagi tag line yang terkadang asal beda, asal unik atau malah asal-asalan.
Tak bermakna
Karena itu pula, saya begitu mafhum ketika sastrawan, budayawan dan jurnalis sekelas Goenawan Muhammad dalam Catatan Pinggir-nya di Tempo awal bulan lalu mengawali kolomnya dengan sebuah doa, ”Semoga Tuhan menyelamatkan kita dari potret. Semoga Tuhan menyelamatkan pepohonan Indonesia, tiang listrik Indonesia, pagar desa dan tembok kota Indonesia, dan segala hal yang berdiri dengan sabar di Indonesia, dari gambar manusia…”
Apa yang diungkapkan Goenawan Muhammad itu seolah mewakili rakyat Indonesia yang jengkel karena tak bisa menghindar dari kepungan potret-potret wajah para calon legislatif di setiap sudut tempat, mulai pohon, tembok, tiang listrik hingga tiang telpon di negeri ini. ”Saya ingin berdoa: semoga mata orang Indonesia tak akan membuat Indonesia tersesat. Demokrasi perlu dirindukan lagi sebagai tempat suara berseru dengan gema yang kuat, dengan keberanian berbeda—bukan konformisme yang menyerahkan apa yang berharga dalam pribadi ke dalam sebuah pasfoto. Potret itu tak bicara apa-apa…” begitu tulis Goenawan Muhammad di akhir Catatan Pinggir-nya.
Ya… potret-potret itu memang tak bicara apa-apa, tak bermakna apa-apa tatkala pernyataan, slogan, tag line atau apalah namanya yang mereka tulis di alat peraga kampanye itu hanyalah sekadar kelatahan. Mereka hanya melakukan kampanye Pemilu, bukan kampanye politik yang mendidik masyarakat menjadi cerdas.
Karena sesungguhnya ada perbedaan yang sangat signifikan antara kampanye Pemilu dengan kampanye politik. Kampanye Pemilu hanya kepentingan sesaat, hanya untuk menggiring masyarakat agar memilih seseorang ketika nanti saatnya menyontreng, sekadar janji-janji yang bisa jadi janji kosong dan hal-hal lain yang siftanya pragmatis dan instan. Sementara kampanye politik adalah upaya membangun reputasi dalam jangka panjang agar diperoleh image positif atas sebuah program yang terukur dan bukan sekadar janji kosong belaka.
Kita berharap, ada di antara Caleg yang memajang potret mereka di segenap pelosok desa dan penjuru kota itu adalah sosok yang benar-benar ingin berjuang untuk rakyat. Jangan sampai kita salah pilih, hanya gara-gara kesengsem menyaksikan potret di poster, baliho atau pamflet yang tak mewakili kepribadian, moralitas atau karakter mereka.
Semoga kita memperoleh wakil rakyat yang mengetahui benar soal kedudukan, fungsi dan perannya. Semoga pula kita tidak keliru memilih orang yang tidak paham tentang bagaimana harus bersikap, bertindak dan berbicara ketika menjadi wakil rakyat hanya karena merasa mereka adalah orang politik. Kita berharap, setelah Pemilu 2009 ini tidak akan ada lagi mendapati wakil rakyat yang tak memiliki tatakrama.
Karena seperti terungkap dalam artikel Harian Kompas (1/3), rakyat terbiasa melihat (melalui televisi) anggota DPR dengan enaknya klepas-klepus merokok di tengah rapat. Ada pula yang sibuk mengirim atau membuka SMS, bertelepon, ngobrol, baca koran, hingga terlelap selagi sidang. Berita tentang anggota DPR yang mangkir dari sidang juga sudah sering terdengar.
Itu baru perilaku yang dianggap tidak etis. Perilaku yang melanggar hukum juga tidak kalah banyak. Ada anggota DPR yang ketahuan korupsi secara bergerombolan, ada yang terlibat pelecehan seksual, hingga beradegan mesum dengan seorang artis dangdut. Memang tidak semua anggota DPR bermasalah. Namun, mereka tetap terkena getahnya karena mereka berada di lembaga yang sama. Jajak pendapat Kompas tahun 2005 memperlihatkan, tiga perempat responden memandang citra DPR negatif dan 91 persen responden yakin DPR berperilaku KKN…

Fenomena Facebook & Aliansi Rakyat Anti Sinetron…

Biar dianggap tidak ketinggalan zaman, kelihatan gaul dan tidak Gaptek, gagap teknologi, anggota paguyuban enggar-enggar penggalih, seperti Mas Wartonegoro, Denmas Suloyo termasuk saya, ikut mendaftar sebagai anggota Facebook. "Kita kan harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi informasi paling mutakhir ta saudara-saudara, jadi ya, marilah kita ikut menjadi ummatun al-facebook-iyah he… he… he. Kita ambil manfaat yang ada di sana,” kata Denmas Suloyo sambil klecam-klecem pada suatu sore yang gerimis di News Café, markas jagongan mereka.
Situs jejaring sosial bernama Facebook itu, akhir-akhir ini, memang sedang menjadi pembicaraan khalayak luas. Bahkan bisa dikatakan sebagian masyarakat kita kini sedang demam Facebook. Ya… Facebook disebut-sebut sebagai salah satu situs di dunia maya paling fenomenal saat ini. Di usianya yang baru masuk pada tahun kelima, pekan lalu, website yang dibangun oleh remaja berusia 19 tahun, Mark Zuckerberg, tahun 2004 itu, oleh Forbes kini ditaksir berharga US$15 miliar atau jika dikurs dalam rupiah (Rp 11.000/US$) lebih dari Rp 150 triliun!!! Si Mark, di usianya yang ke-24 sekarang ini kekayaannya diperkirakan mencapai US$1,5 miliar atau setara dengan Rp 1,5 triliun, pa ra ngedap-edapi...
Portal Inilah.com (7/2) menulis, situs yang awalnya hanya digunakan beberapa mahasiswa di Harvard pada 2004 agar tetap bisa saling berhubungan, saat ini telah menjadi bisnis triliunan rupiah. Facebook menjadi fenomena global, karena 15 juta user di seluruh dunia meng-update statusnya setiap hari. Majalah Time juga memasukkan Zuckerberg dalam daftar 100 orang yang berpengaruh di muka bumi pada 2008. Craig Newmark, pendiri situs iklan baris Craigslist yang juga fenomenal, menyebut Zuckerberg telah menemukan sarana jaringan sosial yang tidak hanya merefleksikan kehidupan tapi lebih dari itu. Dalam blog menandai ulang tahun Facebook, Zuckerberg, pekan lalu, mengatakan telah membuat dunia makin terbuka dan makin mudah bagi orang menyuarakan aspirasinya.

Antisinetron
Nah… berkaitan dengan soal keterbukaan dan kian mudahnya orang menyuarakan aspirasi, termasuk bernarsis ria, itulah yang membuat komunitas Mas Wartonegoro, Denmas Suloyo dkk ikut kesengsem Facebook. Beragam grup dan kelompok yang bisa dibangun di situs itu senantiasa menjadi bahan obrolan menarik bagi mereka. Termasuk ketika Mas Wartonegoro “diundang” kawannya di Facebook untuk bergabung ke dalam grup bernama Aliansi Rakyat Anti Sinetron. “Ini grup dengan tema menarik untuk kita ikuti dan kita bahas isinya Denmas. Kalau kita kaitkan dengan HUT ke-264 Kota Solo 17 Februari besok kayaknya cukup relevan, karena persoalan sinetron di televisi kita ini benar-benar bisa mengubah budaya adiluhung yang selama ini kita bangga-banggakan,” kata Mas Wartonegoro.
“Halah, lha apa ta hubungannya budaya adiluhung dengan sinetron?” tanya Denmas Suloyo, seperti biasa, waton sulaya.
“Lha sampeyan apa tidak pernah nonton sinetron di televisi kita? Wah jan njelehi tenan Mas… Pokoknya banyak sekali persoalan di sana, mulai jalan cerita, akting pemain, penggambaran kehidupan keseharian yang jauh dari budaya kita sebagai orang timur, khususnya sebagai Wong Jawa. Macem-macemlah pokoknya. Lama-lama itu bisa merusak budaya lho,” kata Mas Wartonegoro.
"Sinetron itu kan merupakan bagian gaya hidup modern, atau malah bagian dari industri hiburan yang salah satunya adalah mencari keuntungan finansial. Kalau panjenangan-panjenengan tidak suka, hambok ya tidak usah nonton wong nyatanya yang nonton tetap banyak ta. Ganti channel lain yang sedang tidak memutar sinetron saja, kan banyak stasiun televisi kita yang babar blas tidak menayangkan sinetron. Gitu saja kok repot,” kata Denmas Suloyo mulai berargumen.
“Waaa… lha ya ndak bisa begitu ta Denmas. Kalau semua orang skeptis, apatis dan permisif seperti sampeyan, bisa runyam urusan pembangunan moralitas bangsa kita ini. Makanya, cobalah kita ikut mengkritisi sesuatu yang sekiranya bisa menjadikan bangsa kita bisa terjerumus ke dalam kebodohan seperti soal sinetron kita sekarang ini. Karena itu grup Aliansi Rakyat Anti Sinetron ini perlu kita dukung,” jawab Mas Wartonegoro, saya sih hanya ikut manggut-manggut saja ketika diskusi sudah mulai berlangsung seru seperti itu.
"Lha tapi kan tidak semua sinetron kita jelek to Mas. Banyak kok sinetron kita yang juga bagus, seperti yang digarap Dedy Mizwar itu, atau dulu pernah ada sinetron Si Doel-nya Rano Karno, Rumah Masa Depan dan sebagainya dan sebagainya… “ timpal saya sekadar mengingatkan agar tidak nggebyah uyah.
“Nah itu dia, maksud saya ya seperti itu. Kita dukung pembuatan sinetron-sinetron yang berkualitas, yang mendidik, yang cerdas, tidak merusak budaya adiluhung, mengakar pada kehidupan keseharian kita dan sebagainya dan sebagainya. Untuk sinetron-sinetron sampah, ya mari kita sama-sama kritik, kalau perlu kita lenyapkan dari siaran di televisi kita, salah satunya bergabung di grup Aliansi Rakyat Anti Sinetron di Facebook ini,” kata Mas Wartonegoro tampak lega.
Memang tidak terlalu terlihat di permukaan bahwa ada sekelompok masyarakat yang sebenarnya benci pada sinetron di televisi kita. Facebook telah menjadikan orang-orang itu terikat dalam sebuah pandangan yang sama itu untuk mengkritisi masalah persinetronan di negeri ini. Jika kita perhatikan beragam komentar yang muncul, bisa jadi banyak hal yang benar tentang sinetron kebanyakan kita yang umumnya tidak masuk akal itu.
Lihat saja, anak SD sudah pandai memaki-maki, tiada hari tanpa teriak-teriak, tangisan, kekerasan, menampar muka orang seenaknya, memfitnah, pembantu mengharap cinta majikan yang ganteng muda dan kaya raya, si antagonis yang cantik tapi jahat banget dan seolah selalu menang, sementara si baik sangat lamban, terlalu sabar dan tidak punya kecerdasan untuk membela diri… belum lagi secara teknis pembuatan yang terlihat terburu-buru, kejar tayang, skenario dan casting sesuka hati…, dan masih berderet-deret keburukan yang bisa disebut dalam sinetron kita. Jadi, mengapa kita tidak ikut serta dalam sebuah upaya memperbaiki sesuatu yang mungkin bisa membodohi, meracuni berjuta-juta rakyat kita, sekalipun hanya dengan kata-kata…

Peran penting pers dalam Pemilu (tajuk)

Terdapat momentum istimewa bagi insan pers Indonesia pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-47, Senin 9 Februari ini. Mengapa? Karena HPN tahun ini bersamaan dengan pesta demokrasi yang hendak digelar beberapa bulan ke depan. Peran penting pers dalam demokrasi tentu saja tidak bisa dinafikan. Sejumlah pihak bahkan menyebut pers merupakan pilar ke-4 dari demokrasi itu sendiri di luar konsep eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Karena pentingnya eksistensi pers inilah, Presiden AS Thomas Jefferson pernah mengatakan, “Seandainya saya harus memilih di antara ada pemerintah tanpa surat kabar dengan ada surat kabar tanpa pemerintah, maka saya—tidak ragu-ragu lagi–akan memilih yang terakhir; lebih baik ada surat kabar meski tanpa ada pemerintahan.” Mungkin kalimat itu terlalu bombastis, namun jika kita renungkan betapa kekuatan pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka pernyataan Thomas Jefferson tersebut tidaklah berlebihan.
Yang menjadi persoalan sekarang adalah, sejauh mana pers itu melaksanakan peran dan fungsinya secara profesional, mengikuti kaidah-kaidah jurnalisme, memegang teguh etika dan moralitas yang berlaku sehingga keberadaannya memang selayaknya dibutuhkan masyarakat. Terlebih dalam sebuah momentum yang sangat penting seperti pelaksanaan Pemilihan Umum 2009 ini, maka pers dituntut untuk berperan sebagai medium yang benar-benar mampu memenuhi hak atas rasa ingin tahu masyarakat secara benar.
Pers, seperti pernah dikatakan pakar jurnalisme Marshall McLuhan sesungguhnya adalah “kepanjangan” tangan manusia. Apa yang menjadi keinginan, cita-cita dan tujuan seorang manusia bisa diperluas oleh media massa. Media dengan jangkauan yang dimilikinya akan meluaskan banyak hal pada diri manusia, menerobos ruang dan waktu (Understanding Media: The Extentions of Man; 1987). Kondisi inilah yang mestinya dipahami oleh seluruh insan pers Indonesia yang pada hari ini tengah melaksanakan peringatan Hari Pers Nasional.
Pada hari yang bersejarah ini, hendaknya masyarakat pers di negeri ini melakukan introspeksi, perenungan, evaluasi sekaligus merancang langkah-langkah strategis atas kinerja yang telah dan akan dilakukan dalam era keterbukaan pers sekarang ini khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2009. Seperti dipesankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menerima Panitia HPN 2009, di Kantor Presiden, Kamis (29/1) silam, hendaknya pers turut membantu dalam proses pendidikan politik, termasuk juga sosialisasi mengenai pemilihan umum, baik itu berupa jadwal tahapan-tahapan Pemilu dan prosedur-prosedurnya, misalnya mencontreng serta aturan hukumnya.
Namun sesungguhnya peran penting pers dalam Pemilu tidak sekadar hal-hal yang bersifat teknis seperti yang disampaikan Presiden SBY tersebut. Hal terpenting yang perlu diingat adalah diperlukannya kesadaran terus-menerus para pelaku pers tentang betapa pentingnya untuk senantiasa memenuhi hak ingin tahu masyarakat sesuai dengan filosofi jurnalisme di mana di dalamnya terdapat elemen-elemen yang harus dipatuhinya.
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (dalam Kovach dan Rosenstiel, 2004), menyebut adanya 9 kriteria elemen jurnalisme ketika seorang jurnalis mempraktekkan ilmunya ke dalam sebuah kerja jurnalistik. Kewajiban pertama seorang jurnalis adalah apa yang dia cari adalah suatu kebenaran, kedua, loyalitas jurnalis harus kepada warga, public, ketiga intisari jurnalisme adalah disiplin dan verifikasi, keempat menjaga independensi dari sumber berita, kelima jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan, keenam jurnalism harus menyediakan forum publik untuk kritik atau dukungan warga, ketujuh jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting menarik dan relevan, kedelapan jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional, dan terakhir para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Jika hal tersebut dilakukan, maka kehidupan pers yang baik, sehat, obyektif dan jujur akan benar-benar terwujud termasuk dalam melaksanakan liputan Pemilu.

Risiko menjadi pejabat publik…

Sepuluh tahun setelah era Orde Baru berakhir, euforia berdemokrasi di negeri ini ternyata masih berbinar-binar, meriah, gegap-gempita malah. Selama 35 tahun bangsa ini merasa terkooptasi kekuasaan Orba, benar-benar membuat begitu banyak orang Indonesia seolah lepas dari kekangan dan kemudian lepas kendali. Mereka berlomba-lomba meraih segala hal yang diimpikannya pada masa lalu, ketika zaman itu mustahil diraih. Beragam cara pun ditempuh untuk meraih cita-cita itu, termasuk keingin menjadi penguasa atau pejabat publik.
Seseorang yang sebelumnya adalah manusia yang biasa-biasa saja, pengusaha, pedagang mobil, pengacara, Satpam, preman dan tukang becak mendadak berubah menjadi seorang gubernur, bupati, walikota atau anggota legislatif, wakil rakyat, yang kesemuanya adalah status baru sebagai pejabat publik. Iklim berdemokrasi benar-benar telah berubah, wolak-waliking jaman benar-benar terjadi. Istilah kere munggah bale atau petruk dadi ratu pun menjadi sebuah keniscayaan.
Perubahan revolusinoner itu, dulu, sebenarnya membawa pengharapan bagi rakyat, bahwa mereka yang mendadak “naik pangkat” menjadi pejabat itu bisa lebih memahami kehidupan rakyatnya, mengerti penderitaan warganya, berempati terhadap nasib penduduk miskin dan lebih paham atas keseharian masyarakatnya. Ternyata harapan itu tinggal harapan. Sekalipun tidak semua orang yang berubah menjadi pejabat itu lantas lupa diri, namun citra bahwa banyak orang yang mendadak menjadi pejabat publik kemudian lupa kacang akan kulitnya begitu terasa.
Belakangan, perilaku negatif para pejabat publik yang terekspos media massa kian membuat “muak” masyarakat. Sejumlah pejabat mulai gubernur, bupati, walikota hingga anggota legislatif terlibat persoalan korupsi, suap-menyuap, sogok-menyogok. Kenyataan ini sungguh membuka mata banyak pihak akan sosok negatif elite politik yang notebane adalah para pejabat publik. Di satu sisi, keleluasaan media massa mengungkap fakta-fakta yang mencitrakan keburukan perilaku sejumlah pejabat publik itu kian membentuk opini seolah media sewenang-wenang dalam menyampaikan berita.
Idealnya, perubahan zaman ke arah yang lebih demokratis seperti sekarang ini harus dibarengi kesadaran semua komponen masyarakat untuk juga bertindak, bersikap dan berperilaku lebih baik. Tentu saja, mestinya, termasuk para pejabat publik dan juga institusi pers sebagai lembaga kontrol masyarakat. Ketika keduanya saling memahami peran dan fungsinya masing-masing, friksi dan kecurigaan di antara pihak yang satu dengan lainnya seharusnya tak perlu terjadi. Tapi pada kenyataannya masih begitu banyak persoalan-persoalan yang membuat hubungan kedua belah pihak itu tidak harmonis.
Risiko
“Era boleh berubah, tetapi perilaku dan karakter sejumlah pejabat publik dadakan ternyata sama saja. Malah banyak di antaranya yang lebih parah dari sebelumnya. Mereka mengalami gegar budaya, kaget marang kahanan lantas memegang prinsip aji mumpung. Mumpung kuwasa, mumpung nduwe jabatan, membabi buta, menumpuk harta untuk kepentingan pribadi lalu lupa pada asal usulnya,” kata Denmas Suloyo saat ngudarasa di Newas Café bersama saya dan Mas Wartonegoro.
Di malam yang agak gerimis itu, kami memang sedang ngrasani atau dalam bahasa kerennya “mendiskusikan” soal perilaku para pejabat publik yang tidak banyak berubah meskipun zaman telah berbeda. “Atau jangan-jangan kalau jadi pejabat publik itu memang harus seperti itu ya Denmas? Harus tampil pongah, sedikit nggaya, sapa sira sapa ingsun, alergi kritik, narsis atas prestasi-prestasi yang diraih, marah atau bahkan menyerang balik mereka yang tidak sependapat dengannya serta hal-hal lain yang sebenarnya menyebalkan masyarakatlah,” jawab Mas Wartonegoro setengah bertanya.
“Bisa jadi memang begitu. Lha menurut sampeyan sebagai insan pers yang sering bersinggungan langsung dengan pejabat publik bagaimana?” Tanya balik Denmas Suloyo.
“Kayak-nya sih memang demikian. Tidak dalam masa Orde Baru atau era reformasi sekarang ini, pejabat publik inginnya ya diberitakan yang baik-baik. Kalau ada kritik dari masyarakat yang disampaikan lewat media, mereka merasa disudutkan, merasa diadu domba, minimal anyel. Media massa, katanya, hanya memberitakan hal-hal negatif, sensasional. Ada malah yang merasa diserang, katanya berita itu meresahkan masyarakat padahal sebenarnya meresahkan pejabat itu sendiri. Media dianggap sebagai sumber masalah. Kami ini sering menjadi kambing hitam. Karena itulah, kami berharap para pejabat publik paham akan tugas, fungsi dan peran pers dalam khasanah berbangsa dan bernegara,” kata Mas Wartonegoro.
Begitulah. Media massa karena peran dan fungsinya, sering kali ”berseteru” dengan pejabat publik. Media massa lebih sering dianggap sebagai ”pengganggu” ketimbang mitra ”pendukung” pejabat publik. Para pejabat publik seharusnya menyadari, bahwa semenjak mereka dilantik, maka mereka harus siap menjadi sorotan. Bukan hanya oleh media, tapi semua komponen masyarakat. Sebagian privasinya bahkan bisa jadi akan ”hilang” karena statusnya sebagai pejabat publik. Segala gerak-gerik, tindak-tanduk, perilaku, kebijakan dan bahkan gaya hidupnya mungkin akan terus menjadi perhatian, itu adalah bagian dari risiko seseorang yang naik pangkat menjadi pejabat publik.
Jadi, para calon pejabat publik yang fotonya sekarang mejeng, bergaya, menebar pesona di berbagai sudut kota, spanduk, baliho bahkan di pohon-pohon hendaknya sejak dini sudah bersiap diri akan risiko-risiko yang hendak ditanggungnya jika mereka nanti terpilih menjadi pejabat publik. Biarsiaplah menjadi sorotan media dan masyarakat bak selebritas. Di sisi lain, media massa tentunya juga harus bersikap proporsional, arif bijaksana dan obyektif dalam menyampaikan realitas empiris para pejabat publik menjadi berita.
Namun sebagai media yang profesional, ketika berbicara tentang obyektivitas, hendaknya memakai perspektif yang pernah diajukan Westerstahl (McQuail, 2000). Dia katakan, obyektif itu harus mengandung faktualitas dan imparsialitas. Faktualitas berarti kebenaran yang di dalamnya memuat akurasi (ketepatan dan kecermatan) dan mengaitkan sesuatu yang relevan untuk diberitakan (relevansi). Sementara, imparsialitas adalah soal keseimbangan (balance) dan kenetralan dalam mengungkap sesuatu. Obyektivitas selalu mengandung kejujuran, kecukupan data, benar dan memisahkan diri dari fiksi dan opini. Jika persyaratan itu sudah dipenuhi, pejabat publik tak perlu gerah atau risau atas beragam berita yang bermunculan di berbagai media massa… anggap saja itu sebagai bagian dari risiko menjadi pejabat publik.