Akrobat politik minus rasa malu…

Denmas Suloyo sedang jadi lakon di kampung, minimal di komunitas jagongan News Cafe yang selama ini menjadi ajang dia dan kawan-kawannya membahas beragam isu sosial politik yang sedang menghangat hingga yang panas mongah-mongah seperti heboh soal koalisi partai dan kegagalannya menjadi wakil rakyat.
”Jan, mbelgedhes tenan kok. Tiwas nyumbang dana pembangunan jalan kampung, tetap saja saya tidak dipilih. Masak dari 300-an suara di TPS ini, saya hanya dapat empat… ” kata Denmas Suloyo dengan intonasi lumayan tinggi disertai nada anyel.
”Ya sudahlah Denmas, diikhlaskan saja. Saya kan dulu sudah bilang, bahwa Pemilu tahun 2009 ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Masyarakat sangat leluasa memilih siapa yang dikehendaki menjadi wakilnya di Dewan. Kalau sampean hanya dapat dukungan empat suara, ya berarti sampean belum dipercaya… rasah nesu.. rasah ngamuk… ngisin-isini,” kata Mas Wartonegoro memberi nasihat.
”Wah, lha ya nggak bisa begitu Mas. Ini namanya pengkhianatan. Prediksi saya, seharusnya saya dapat 150-an suara di TPS ini… lha kok ming papat. Ini kan penghinaan ta, jan mbelgedhes tenan ki. Ini pasti ada yang nggak beres… saya mau usut, saya akan ajak kawan-kawan yang kalah untuk gabung mencari ketidakberesan ini,” papar Denmas Suloyo makantar-kantar.
”Halah-halah… sampun ta Denmas, nyebut. Namanya sudah kalah mbok ya sudah, tidak usah bikin manuver yang aneh-aneh. Apa panjenengan tidak malu. Tidak usah ikut-ikutan berakrobat seperti para elite politik yang di sana itu,” tambah Mas Wartonegoro sambil telunjuknya nuding-nuding ke arah barat.

Akrobat politik
Ya… di Indonesia bagian ”barat” sana, yang merupakan episentrum gempa politik nasional pascapemilu, para aktor utama politisi di negeri ini sedang berakrobat dengan berbagai cara seolah mengabaikan rasa malu, etika bahkan rasionalitas daya nalar demi mencari sebuah eksistensi atau mungkin ”kewibawaan” di mata rakyatnya.
Ketika di satu sisi sebagian di antara para aktor itu tidak mempercayai model hitungan cepat yang dilakukan lembaga survei nasional, di satu sisi lainnya mereka buru-buru menggalang sebuah persekutuan, persekongkolan, membangun koalisi atau apapun namanya, untuk menyikapi ”kekalahan” yang diumumkan lembaga survei tersebut.
Mereka secara bersama-sama menentang, menggugat, bahkan melakukan perlawanan, terhadap penyelenggara Pemilu. Mereka, secara bersama-sama pula hendak menjadikan ”pemenang” Pemilu beserta sekutunya sebagai ”musuh” bersama, lawan politik yang harus dihadapi pada posisi yang berlawanan (oposisi). Apa yang sesungguhnya terjadi? Apa memang harus demikian tradisi dalam dunia politik? Sekalipun kalah, harus terlihat bermartabat, tampak paling hebat agar rakyat meyakini bahwa merekalah kelompok yang paling layak memimpin negeri ini? Atau jangan-jangan mereka malah tidak peduli dan mengabaikan suara rakyat...
Akrobat politik yang sedemikian vulgar seperti itulah yang kian memberi kesan kuat kepada publik bahwa dalam dunia politik sesungguhnya memang tidak pernah ada kawan atau lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi untuk meraih kekuasaan. Dulu musuh bebuyutan, demi meraih kekuasaan sekarang tiba-tiba menjadi kawan seperjuangan. Citra politik seperti itulah yang memberi kesan bahwa politik memang kotor, tidak pernah ada konsistensi di dalamnya dan nyaris tanpa ada kejujuran...
Coba kita buka lagi lembar sejarah Pemilu 1999 silam. Saat pemilihan presiden masih dilakukan MPR, muncul fraksi yang dengan amat militan menggalang koalisi untuk mengganjal Megawati, sang ketua partai pemenang Pemilu masa itu, untuk menaikkan Gus Dur sebagai presiden. Mereka berhasil dengan ”gemilang” meruntuhkan partai pemenang Pemilu menduduki puncak kepemimpinan pemerintahan. Tapi apa yang terjadi kemudian, tak berselang dalam hitungan tahun... koalisi itu pula yang menggulingkan sang Kiai Ciganjur ini dari istana.
Demikian halnya pada Pemilu 2004. Pemimpin partai besar berangkulan dalam Koalisi Kebangsaan untuk menghadang laju SBY pada pemilihan presiden. Toh, persekutuan ini buyar 45 hari kemudian, ketika aktor dari PPP tiba-tiba melakukan improvisasi politik persis pada saat yang menentukan siapa yang akan memimpin parlemen.
Kang Yusran Pare, seorang pemimpin redaksi sebuah koran di luar Jawa, guru sekaligus kawan saya, di blog-nya menulis tentang betapa rasa malu itu telah luntur pada diri para aktor politik di negeri ini. Dia menulis, ”Aktor besar politik selalu menunjukkan kapasitas dan kepiawaiannya berakting manakala kepentingan mereka mulai terancam, memperlihatkan keahlian mereka mempraktikkan jurus silat lidah yang canggih. Tak peduli apakah jurus lidahnya itu menjilat ludah sendiri atau menjilat pihak lain yang dianggap bisa memperkuat posisinya.”
Dan... itu berbeda dengan apa yang harus dijalani para politisi pemula di berbagai pelosok negeri ini yang harus menanggung sendiri segala konsekuensi akibat kekalahannya. Di Banjar, Ciamis, Jawa Barat, Sri Hayati, 23, misalnya, Caleg yang sedang hamil ini ditemukan tewas tergantung di sebuah gubuk di tengah sawah. Banyak yang meyakini, Sri memilih bunuh diri daripada harus menanggung malu karena tidak terpilih sebagai anggota DPRD. Ia memilih meninggalkan suami dan keluarga serta kerabatnya, daripada harus menghadapi kenyataan bahwa rakyat yang dia ingin wakili ternyata tak memilihnya.
Politisi pemula seperti Sri Hayati dari Dusun Langkaplancar, Ciamis, Jawa Barat itu kata Kang Yusran, tak punya keterampilan akting maupun jurus ampuh untuk melakukan akrobat politik manakala menyikapi kekalahannya. Ia merasa tak berharga ketika warga tidak percaya kepadanya. Ia tak punya kemampuan retoris untuk menjelaskan kegagalan itu kepada suami, orangtua, saudara dan tetangga. Ia malu karena ternyata tidak terpilih. Langkah Sri jelas keliru, tapi ”rasa malu”... itulah yang sebenarnya membedakan Sri dengan para aktor politik tingkat tinggi. q